KILASRIAU.com - Musyawarah Organisasi Nasional (Musornas) KONI Pusat untuk pemilihan ketua umum baru periode 2019-2023 dimulai. Namun baru mulai bahas tata tertib, Musornas sudah ricuh.

Musornas KONI Pusat berlangsung di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Senayan, Selasa (2/7/2019). Musornas diikuti 101 anggota suara, yang terdiri dari 34 KONI Provinsi dan 67 cabang olahraga.

Musornas dimulai pukul 09.00 WIB. Beberapa anggota mulai hadir, termasuk Wakil Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Timur, La Nyalla Mattalitti.

Namun, dua jam berlalu, Musornas mulai panas. Beberapa anggota tak terima lantaran proses pengesahan tatib seolah diputuskan sekenanya saja.
 

"Tadi itu memaksakan kehendak. Seharusnya aspirasi itu dari bawah, kasih lah kesempatan voters itu untuk berbicara. Jangan terus dikunci, dikunci, tahunya langsung pimpinan sidang. Loh pimpinan sidang itu kita juga mau tapi tatibnya bagaimana? Tatibnya ini lemah ini yang harus dibongkar. Intinya memaksakan kehendak," kata La Nyalla.

"Saya ingatkan PSSI saja dulu bisa dibekukan, apalagi KONI," dia menambahkan.

La Nyalla sendiri meninggalkan ruang Musornas. Dia bilang akan kembali lagi setelah rapat di luar.

"Saya rapat dulu di luar nanti kembali lagi," katanya sembari berlalu pergi.

Hal yang sama diungkapkan perwakilan PB PRSI, Sarman Simanjorang. Dia bilang kericuhan dimulai karena adanya pemaksaan kehendak soal aturan tatib.

"Jadi tadi itu tidak dibahas satu per satu tatibnya. Pimpinan sidang lebih banyak, aturan ini oke ya, semuanya disudahi tanpa mendengarkan aspirasi anggota. Harusnya kan dibahas satu-satu," kata Sarman, terpisah.

Agenda Musornas sendiri digelar selain untuk mendengar laporan Ketua Umum, Pengesahan tata tertib dan jadwal acara Musornas KONI 2018, kemudian Pemilihan pimpinan sidang Musornas KONI 2019, Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program KONI Pusat 2015-2019
6. Paparan rancangan program kerja KONI Pusat 2019-2023, juga pemilihan Ketua Umum KONI Pusat yang baru.

Dari hasil tim Penjaringan dan Penyaringan Pemilihan Umum, Marciano Norman, menjadi calon tunggal. Itu setelah, Muddai Madang bakal calon sebelumnya dianggap tidak memenuhi persyaratan administrasi.