Latest Posts

Dugaan Pungutan di MTs Negeri 2 Tembilahan Kian Jadi Sorotan, Audit Dana BOS dan Komite Didesak

Thu, 06 Aug 2026 20:44:16 +0700

Kilasriau.com - Desakan agar dilakukan audit terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana komite di MTs Negeri 2 Tembilahan semakin menguat.

Sejumlah pihak menilai besarnya dana yang dikelola sekolah perlu diiringi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga seluruh penggunaannya dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya para wali murid.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Peduli Inhil, Muslimin, meminta Kejaksaan dan Ombudsman Republik Indonesia melakukan audit terhadap pengelolaan Dana BOS maupun dana komite di MTs Negeri 2 Tembilahan.

Menurut Mus, berdasarkan keterangan yang sebelumnya disampaikan pihak sekolah, dana komite mencapai sekitar Rp980.700.000, sedangkan Dana BOS yang diterima madrasah setiap tahun sekitar Rp1.256.200.000. Dengan demikian, total dana yang dikelola diperkirakan mencapai sekitar Rp2, miliar.

Kami meminta Kejaksaan dan Ombudsman melakukan audit terhadap penggunaan Dana BOS maupun dana komite. Nilai anggaran yang dikelola cukup besar sehingga perlu dipastikan penggunaannya sesuai ketentuan.

"Kami juga menduga terdapat beberapa komponen yang perlu diklarifikasi karena berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai penganggarannya. Karena itu kami meminta dilakukan audit oleh lembaga yang berwenang", ujar Mus

Menurutnya, audit bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola keuangan pendidikan berjalan sesuai ketentuan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

Ia juga berharap,apabila di kemudian hari ditemukan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk apabila terdapat kewajiban pengembalian dana kepada wali murid.

Kalau nantinya terbukti ada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, kami berharap dana tersebut dikembalikan kepada para wali murid.

"Kami juga berharap Ombudsman melakukan pengawasan agar persoalan serupa tidak terjadi di sekolah lain di INHIL", katanya.

Informasi Dugaan Masih Menunggu Verifikasi Di tengah polemik tersebut, berkembang informasi mengenai dugaan maladministrasi serta dugaan pungutan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MTs Negeri 2 Tembilahan Tahun Ajaran 2026/2027.

Media ini juga memperoleh salinan kuitansi yang beredar di masyarakat yang menunjukkan adanya pembayaran sekitar Rp2.335.000 yang diduga dibebankan kepada calon peserta didik baru.

Hingga berita ini disusun, media masih berupaya memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar penetapan biaya maupun rincian komponen pembiayaannya.

Selain dugaan pungutan PPDB, sejumlah pihak juga meminta dilakukan audit terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana yang bersumber dari wali murid.

Mereka berharap laporan pertanggungjawaban tersebut dapat disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Salah seorang wali murid berinisial J berharap seluruh penggunaan dana yang telah dibayarkan masyarakat dapat dijelaskan secara transparan.

"Kami sebagai orang tua merasa biaya yang dibayarkan ke sekolah cukup besar. Karena itu kami berharap penggunaan dana tersebut dijelaskan secara terbuka, bahkan kalau perlu secara tertulis kepada seluruh wali murid agar tidak menimbulkan berbagai pertanyaan", ujarnya.

Pihak Sekolah Pernah Memberikan Klarifikasi Sebelumnya, Kepala MTs Negeri 2 Tembilahan melalui pesan WhatsApp telah membenarkan bahwa dana komite yang menjadi perhatian publik berjumlah sekitar Rp980.700.000. Ia juga membenarkan bahwa madrasah menerima Dana BOS sekitar Rp1.256.200.000 per tahun sesuai alokasi pemerintah.

Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, media belum memperoleh tanggapan tambahan dari pihak sekolah terkait desakan audit maupun informasi terbaru mengenai dugaan pungutan tersebut.

Sementara itu, belum diperoleh penjelasan secara rinci mengenai hasil atau rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang turut dihadiri perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir terkait persoalan tersebut.

Media ini juga menerima informasi dari sejumlah wali murid yang menyebutkan bahwa pungutan terhadap peserta didik baru diduga masih berlangsung.

Informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dan media terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak sekolah maupun instansi terkait.

Terlepas dari berbagai informasi yang berkembang, desakan audit yang disampaikan sejumlah pihak dinilai sebagai bentuk harapan masyarakat agar pengelolaan dana pendidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala MTs Negeri 2 Tembilahan, Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, Ombudsman, Kejaksaan, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.***

Hot spot di Kempas, Lahan Gambut 10 Hektare Berhasil Dikendalikan

Thu, 06 Aug 2026 19:41:46 +0700

Kilasriau.com – Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., memimpin langsung upaya pemadaman dan pendinginan titik api yang terpantau melalui Satelit Aplikasi Dashboard Lancang Kuning di Dusun Mekar Jaya, Desa Kerta Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu melibatkan sinergi lintas instansi, di antaranya Polri, TNI, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA), pemerintah kecamatan dan desa, serta unsur masyarakat dan pihak perusahaan. Turut hadir Camat Kempas H. Zakaria, S.P., M.Si., Kapolsek Kempas IPTU Hendrizal, S.I.P., M.H., Kapolsek Tempuling IPTU Jimmi Tobing, S.H., Danramil 03/Tempuling LETTU ARM Muchazzar, beserta pejabat utama Polres Inhil.

Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, kebakaran terjadi di lahan masyarakat dengan luas sekitar 10 hektare yang didominasi tanah gambut dan semak belukar di wilayah dataran rendah. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran serta mencari pihak yang bertanggung jawab.

Sebanyak 89 personel diterjunkan dalam operasi tersebut, terdiri dari personel Polri, BPBD, TNI, MPA, perangkat desa, masyarakat, dan karyawan perusahaan. Tim juga didukung berbagai peralatan, seperti mesin pompa air, selang pemadam, kendaraan roda dua dan roda empat, serta speedboat guna menjangkau lokasi yang cukup jauh.

Di lapangan, petugas melakukan pemadaman langsung pada titik api, pendinginan di area sekitar kebakaran, patroli, pemetaan arah pendinginan, serta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Proses pemadaman menghadapi sejumlah kendala, di antaranya tiupan angin yang cukup kencang, kondisi semak belukar yang lebat, serta lokasi titik api yang berjarak sekitar 20 kilometer dari Kantor Desa Kerta Jaya.

Meski demikian, berkat kerja sama seluruh unsur yang terlibat, titik api berhasil dipadamkan. Saat ini, lokasi kebakaran hanya menyisakan asap sehingga petugas telah menyelesaikan proses pendinginan untuk mencegah munculnya kembali kobaran api.

Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif. Polres Indragiri Hilir menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H.:mengatakan bahwa

Penanganan kebakaran lahan di Kecamatan Kempas merupakan tanggung jawab bersama. Alhamdulillah, berkat sinergi Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, perusahaan, dan seluruh elemen masyarakat, titik api berhasil dikendalikan. Kami mengapresiasi kerja keras seluruh personel yang telah berjibaku di lapangan hingga proses pemadaman dan pendinginan dapat diselesaikan."

Namun demikian, kami tidak akan berhenti sampai di sini. Polres Indragiri Hilir akan terus melakukan patroli, pemantauan hotspot, serta penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran dan menindak tegas siapa pun yang terbukti dengan sengaja melakukan pembakaran lahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku."ujar Kapolres.

Kapolres Inhil juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Selain melanggar hukum, tindakan tersebut dapat memicu kebakaran yang meluas, merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian ekonomi."

Apabila masyarakat menemukan adanya titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, segera laporkan kepada Bhabinkamtibmas, Polsek terdekat, atau instansi terkait agar dapat ditangani dengan cepat. Mari bersama-sama menjaga Indragiri Hilir tetap hijau, aman, dan bebas dari kebakaran hutan dan lahan."tutup Kapolres.

Tak Boleh Ada Ruang bagi Premanisme, DPC IKADIN Pekanbaru Minta Polda Riau Bertindak Tegas Lindungi Advokat

Thu, 06 Aug 2026 19:39:53 +0700

Kilasriau.com - Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Pekanbaru menyatakan sikap tegas mengutuk segala bentuk premanisme, intimidasi, ancaman, maupun kekerasan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat, termasuk terhadap advokat yang sedang menjalankan profesinya.

Sikap tersebut disampaikan menyusul beredarnya informasi di ruang publik mengenai dugaan tindakan intimidasi dan praktik premanisme yang menjadi perhatian masyarakat.

Sekretaris DPC IKADIN Pekanbaru, Rais Hasan Piliang, menegaskan bahwa advokat merupakan salah satu unsur penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Karena itu, setiap advokat yang menjalankan tugas profesinya secara sah berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara.

"Profesi advokat memiliki fungsi konstitusional dalam memberikan bantuan hukum, membela hak-hak masyarakat, serta memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap keadilan. Setiap bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, atau tindakan premanisme terhadap advokat bukan hanya menyerang individu advokat, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem penegakan hukum," ujar Rais dalam keterangan pers, Kamis (6/8/2026).

Dalam pernyataan resminya, DPC IKADIN Pekanbaru menyampaikan lima poin sikap. Pertama, mengutuk segala bentuk premanisme, intimidasi, ancaman, maupun kekerasan yang mengganggu ketertiban masyarakat dan pelaksanaan profesi advokat.

Kedua, mengajak seluruh masyarakat menyelesaikan setiap persoalan melalui mekanisme hukum serta menghindari tindakan main hakim sendiri.

Ketiga, mendesak Polda Riau untuk menindak tegas setiap dugaan tindak pidana premanisme sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.

Keempat, meminta aparat penegak hukum memberikan perlindungan kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya sesuai amanat Undang-Undang Advokat.

Kelima, mengajak seluruh organisasi advokat di Provinsi Riau untuk bersinergi menjaga marwah profesi sekaligus menciptakan iklim penegakan hukum yang aman, tertib, dan berkeadilan.

DPC IKADIN Pekanbaru juga menyatakan dukungan terhadap setiap langkah aparat penegak hukum dalam memberantas premanisme, sepanjang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip negara hukum.

"Tidak boleh ada ruang bagi premanisme dalam negara hukum. Siapa pun yang melakukan intimidasi, ancaman, atau kekerasan harus diproses berdasarkan hukum. Negara wajib hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk kepada advokat sebagai salah satu pilar penegakan hukum," tegas DPC IKADIN Pekanbaru dalam pernyataannya.

Selain itu, DPC IKADIN Pekanbaru mengimbau seluruh advokat agar tetap menjalankan profesinya secara profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi Kode Etik Advokat Indonesia. Para advokat juga diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengalami tindakan yang diduga merupakan intimidasi, ancaman, maupun tindak pidana.

"Advokat adalah penegak hukum. Melindungi advokat berarti menjaga tegaknya keadilan dan supremasi hukum," demikian penegasan DPC IKADIN Pekanbaru.

Monyet yang Meresahkan Warga Tembilahan Berhasil Dijebak, BBKSDA Lakukan Identifikasi

Thu, 06 Aug 2026 19:37:18 +0700

Kilasriau.com – Setelah beberapa hari meresahkan masyarakat dan memicu sejumlah insiden penyerangan terhadap warga di Kota Tembilahan, seekor monyet berhasil dijebak dalam operasi gabungan yang digelar di Jalan Tampomas Parit 14, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis (6/8/2026).

Meski berhasil menangkap seekor monyet, pemerintah belum dapat memastikan bahwa satwa tersebut merupakan monyet yang selama ini berkeliaran dan menyerang warga. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau akan melakukan identifikasi untuk memastikan kesesuaian ciri-ciri dan perilakunya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, Junaidi Ismail, mengatakan perangkap dipasang sekitar pukul 08.00 WIB oleh tim gabungan yang terdiri dari BBKSDA Riau, Polres Indragiri Hilir, TNI, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pemerintah kecamatan, serta didukung penuh oleh masyarakat.

Sekitar pukul 14.20 WIB, seekor monyet berhasil masuk ke dalam perangkap yang telah dipasang lengkap dengan umpan. Satwa tersebut kemudian dievakuasi dan dibawa ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir untuk penanganan sementara.

"Alhamdulillah, satu ekor monyet berhasil masuk ke dalam perangkap yang kami pasang. Namun, kami belum dapat menyimpulkan bahwa ini adalah monyet yang selama ini meresahkan masyarakat. Selanjutnya, BBKSDA Riau akan melakukan pengamatan dan identifikasi untuk memastikan apakah monyet ini memiliki ciri-ciri yang sama dengan monyet yang selama ini berkeliaran di Kota Tembilahan," ujar Junaidi.

Menurutnya, identifikasi tersebut penting dilakukan agar pemerintah tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa ancaman telah berakhir. Sebab, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa monyet yang tertangkap merupakan pelaku dari serangkaian gangguan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Di sisi lain, pemerintah bersama aparat keamanan juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan dan masyarakat, guna mengantisipasi kemungkinan adanya monyet lain yang masih berkeliaran.

Karena itu, Junaidi mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan dan tidak lengah meski seekor monyet telah berhasil ditangkap.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap waspada. Jangan dulu menganggap persoalan ini sudah selesai sebelum hasil identifikasi dari BBKSDA Riau keluar. Mudah-mudahan ini memang monyet yang selama ini meresahkan sehingga situasi dapat kembali aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang," katanya.

Junaidi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi penangkapan tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil sinergi antara BBKSDA Riau, Polres Indragiri Hilir, TNI, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, pemerintah daerah, komunitas relawan, serta masyarakat yang secara sukarela membantu pemantauan dan pemasangan perangkap, khususnya warga di kawasan Parit 13, Parit 14, dan Parit 15.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, aparat keamanan, komunitas, dan semua pihak yang telah mendukung upaya penanganan ini. Semoga ikhtiar bersama ini dapat menjadi langkah awal untuk mengakhiri keresahan masyarakat akibat kemunculan monyet liar di Kota Tembilahan," pungkasnya.

Satu Ekor Kera Liar Berhasil Diamankan, Tim Gabungan Masih Tunggu Hasil Identifikasi BKSDA

Thu, 06 Aug 2026 17:44:05 +0700

Kilasriau.com – Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), BKSDA Provinsi Riau, TNI, Polri, BPD, serta sejumlah unsur terkait berhasil mengamankan seekor kera liar yang diduga berkaitan dengan serangkaian serangan terhadap warga di Kelurahan Tembilahan Ilir, Kamis (6/8/2026).

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Inhil, Junaidi Ismail, mengatakan penanganan dilakukan setelah berkoordinasi dengan BKSDA Provinsi Riau sebagai instansi yang berwenang menangani satwa liar.

"Tim melakukan koordinasi dengan BKSDA Provinsi Riau sebagai langkah penanganan resmi. Kandang ular milik Dinas Pemadam Kebakaran kemudian dimodifikasi menjadi perangkap dan dipasang sekitar pukul 08.00 WIB di Jalan Tampomas, Parit 14," ujar Junaidi.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada pukul 14.00 WIB setelah tim berhasil menangkap seekor kera liar. Namun, menurut Junaidi, belum dapat dipastikan apakah satwa yang diamankan tersebut merupakan kera yang menyerang warga.

"Kera yang berhasil diamankan akan dibawa ke Pekanbaru untuk diidentifikasi oleh BKSDA. Hasil identifikasi itulah yang akan memastikan apakah benar satwa tersebut merupakan kera yang menyerang permukiman warga atau bukan," jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan di lapangan, jumlah kera di kawasan tersebut diperkirakan masih mencapai puluhan ekor. Selain itu, asal-usul satwa tersebut juga belum dapat dipastikan, apakah merupakan satwa liar atau hewan peliharaan yang lepas.

"Masih banyak informasi yang beredar di masyarakat. Karena itu, seluruh proses penanganan dilakukan secara terpadu dan berdasarkan hasil verifikasi agar informasi yang disampaikan benar-benar akurat," katanya.

Sementara itu, Camat Tembilahan, Ari Syuria, menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penanganan tersebut, mulai dari Polri, PMI, Damkar, BPD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, para relawan, hingga tim dari tingkat kabupaten dan Provinsi Riau.

"Alhamdulillah, berkat koordinasi dan kerja sama seluruh pihak, proses penanganan dapat berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua unsur yang telah terlibat," ujar Ari.

Ia menjelaskan, hingga pukul 14.15 WIB, tim gabungan telah berhasil mengamankan satu ekor kera liar yang diduga kuat berkaitan dengan serangan terhadap warga. Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan bahwa satwa tersebut merupakan pelaku utama.

"Saat ini BKSDA masih melakukan identifikasi dengan mencocokkan ciri fisik satwa, keterangan para saksi dan korban, serta pola serangan yang terjadi. Karena itu kami meminta masyarakat menunggu hasil resmi sebelum menarik kesimpulan," katanya.

Menurut Ari, berdasarkan laporan warga, kera yang menyerang memiliki ciri wajah cekung dan diduga merupakan jenis kera berekor pendek. Identifikasi tersebut juga akan memastikan apakah hanya satu ekor yang terlibat atau masih ada satwa lain yang berkeliaran di sekitar permukiman.

Pemerintah Kabupaten Inhil mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, tidak mencoba menangkap atau memburu kera secara mandiri karena dapat memicu perilaku yang lebih agresif, serta segera melaporkan kepada tim gabungan apabila kembali melihat keberadaan satwa tersebut.

Selain itu, masyarakat juga diminta mengaktifkan kembali kegiatan siskamling dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi hingga hasil identifikasi resmi dari BKSDA diumumkan.

Saat ini tim gabungan masih bersiaga dan terus melakukan pemantauan di lokasi. Hasil identifikasi BKSDA akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Pengakuan Pihak Kecamatan Batang Tuaka Bongkar Dugaan Cacat Administrasi Surat Tanah Parit 19

Thu, 06 Aug 2026 12:51:22 +0700

Kilasriau.com — Kasus sengketa lahan di wilayah Parit 19, Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, terus mengemuka. Fakta-fakta baru terus bermunculan dan semakin mempertegas kejanggalan-kejanggalan yang menyelimuti dokumen surat tanah tersebut.

Sebelumnya, ditemukan perbedaan bentuk tanda tangan antara yang tertera pada KTP dan yang tercantum dalam dokumen surat tanah. Tak lama berselang, muncul pula bantahan resmi dari mantan Ketua RT 35, Zainal Abidin, serta mantan Ketua RW 10, Aset. Keduanya yang namanya tercantum sebagai pejabat yang mengesahkan dokumen, secara tegas menyatakan tidak pernah menandatangani surat tanah atas nama H. Badu maupun Hajja Hatijah.

Kejanggalan berikutnya pun terungkap, periode jabatan Zainal Abidin ternyata tidak sinkron dengan tanggal penerbitan surat. Zainal menyebutkan bahwa ia baru menjabat sebagai Ketua RT 35 sekitar tahun 2012 hingga 2014, menggantikan Jaladri. Sementara Surat Keterangan Riwayat Pemilikan dan Penguasaan Tanah (SKRPPT) atas nama H. Badu justru diterbitkan pada 12 Mei 2011.

Fakta ini menjadi bukti nyata, surat diterbitkan lebih dulu, baru kemudian Zainal Abidin menjabat. Artinya, pada saat surat dibuat, Zainal Abidin belum memiliki legitimasi sah untuk menandatangani dokumen apapun di lingkungan RT 35.

Makin menguatkan hal itu, pada dokumen surat tanah milik warga lain yang diterbitkan pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama yakni 12 Mei 2011, tertera nama Ketua RT 35 adalah Jaladri. Fakta ini semakin mempertegas bahwa Zainal Abidin memang belum menjabat sebagai Ketua RT 35 pada masa itu.

Namun munculnya dua nama yang menjabat dalam satu lingkungan RT pada waktu yang sama, tentu menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat, bagaimana sebenarnya mekanisme penerbitannya? Dan apakah keduanya sah saat mengesahkan administrasi surat tanah?

Untuk memastikan kebenaran hal tersebut, media melakukan konfirmasi langsung kepada Pemerintah Kecamatan Batang Tuaka.

Camat Batang Tuaka Suhaimi, melalui Kepala Seksi Tata Pemerintahan Hendri, akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai mekanisme penerbitan surat tanah.

Hendri menegaskan bahwa dalam satu wilayah dan satu periode jabatan, hanya ada satu Ketua RT yang sah. "Tidak ada dua, memang tetap satu," tegas Hendri.

Ia kemudian menjelaskan bahwa proses penerbitan dokumen surat tanah diawali dari tingkat desa sebelum diajukan ke kecamatan. Seluruh persyaratan administrasi wajib dilengkapi terlebih dahulu, termasuk pengecekan status kawasan hutan melalui sistem pemerintah.

"Sebenarnya begini, dari bawah mengajukan surat tanah ke kecamatan setelah berkasnya lengkap, termasuk pengecekan kawasan hutan. Misalnya sudah jelas titik koordinatnya, kami periksa lewat sistem apakah lokasi itu masuk kawasan hutan atau tidak. Jika tidak termasuk kawasan hutan, baru kami serahkan kepada Pak Camat untuk ditandatangani sesuai prosedur," jelasnya.

Kemudian, ketika melihat kasus pada RT 35 yang terjadi adanya dualisme kepemimpinan, media mencoba untuk menggali kepastian kewenangan yang bisa bertanda tangan. Hendri menjelaskan terkait pejabat yang berwenang bisa menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) maupun Surat Keterangan Riwayat Penguasaan/Pemilikan Tanah (SKRPPT) di tingkat RT sebelum diteruskan ke kecamatan, hanya Ketua RT yang sedang menjabat pada saat itulah yang memiliki kewenangan.

"Yang menjabat saat itu, dialah yang berwenang," katanya tegas.

Di sisi lain, media juga mengonfirmasi adanya kejanggalan mencolok nama seseorang yang belum menjabat sebagai Ketua RT ternyata sudah tercantum dan ikut bertanda tangan dalam dokumen pertanahan tersebut.

Pertanyaan pun kembali ditegaskan kepada Hendri, apakah tanda tangan seseorang yang belum menjabat sebagai Ketua RT dapat diakui sah dalam dokumen resmi pertanahan?

Tanpa ragu, jawaban itu kembali terdengar singkat namun tegas. "Tak bisa," ucapnya dengan tegas.

Pernyataan resmi pihak kecamatan ini makin membuka kejelasan kedudukan surat yang dimiliki oleh H Badu dan Hatija/Hajja Tija yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) diduga cacat administrasi.

Kasus ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Fakta-fakta yang saling menguatkan ini diperkirakan akan menjadi bahan bukti yang sangat penting dalam proses penyelidikan maupun penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.

Cegah Karhutla Sejak Dini, Polsek Sabak Auh Bersama Forkopimcam Gelar Apel Siaga dan Cek Kesiapan Personel

Thu, 06 Aug 2026 11:35:02 +0700

Kilasriau.com - Polsek Sabak Auh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) menggelar Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Lapangan Kantor Camat Sabak Auh, Kampung Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Kamis (6/8/2026).

Apel yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.

Kegiatan dihadiri Camat Sabak Auh Sugiati, S.Pi., M.Si., Danramil Sabak Auh Kapten Inf. Edison Ginting, Kapolsek Sabak Auh Ipda Masri Nalzon, S.E., Manager Operasional PT BSP Ahmad Dani, perwakilan PT BSP, Kasi PMK Amri, para penghulu se-Kecamatan Sabak Auh, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA), personel Polsek Sabak Auh, serta mahasiswa KKN UIN Suska Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI).

Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada pimpinan apel, laporan komandan apel, penyampaian arahan, pembacaan doa, pemeriksaan peralatan pemadaman kebakaran, patroli bersama, hingga sesi foto bersama.

Dalam arahannya, unsur pimpinan apel menegaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesiapan personel maupun peralatan pemadaman agar mampu merespons secara cepat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, apel siaga juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Kecamatan Sabak Auh.

Seluruh jajaran diminta mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui patroli terpadu, sosialisasi, serta edukasi langsung kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan aparatur di tingkat desa juga diinstruksikan aktif memantau daerah rawan serta mengajak masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Pihak perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Sabak Auh juga diingatkan agar menyiapkan tim reaksi cepat beserta sarana dan prasarana pendukung, seperti embung, menara pantau, sumber air, dan alat berat yang dapat segera dimobilisasi apabila terjadi kebakaran.

Di sisi lain, tim penegakan hukum terpadu diminta bertindak tegas terhadap siapa pun, baik perorangan maupun korporasi, yang terbukti dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat juga diimbau segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran melalui layanan darurat Polri 110, sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

Apel Siaga Pencegahan Karhutla berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dan dilanjutkan dengan pemeriksaan peralatan pemadam serta patroli bersama. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman, tertib, dan kondusif.

Personel Polsek Lubuk Batu Jaya Sambangi Perkebunan Semangka Warga Desa Tasik Juang Beras

Thu, 06 Aug 2026 10:07:27 +0700

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kilasriau.com – Dalam rangka mendukung penuh Program Ketahanan Pangan Nasional, personel Polsek Lubuk Batu Jaya (LBJ) melaksanakan kegiatan kunjungan dan sambang ke perkebunan tanaman semangka milik warga di Desa Tasik Juang Beras, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut dilaksanakan oleh dua personel Polsek LBJ, yakni Aipda Nurdiansyah dan Bripka Inhu Putra. Kunjungan ini berfokus pada pendampingan serta penguatan produktivitas masyarakat yang mengelola perkebunan skala kecil di wilayah hukum setempat.

Kapolsek Lubuk Batu Jaya, Ipda Danil Okto, S.E., S.H., menyampaikan bahwa kehadiran anggota di lapangan bertujuan untuk berdialog langsung dengan para petani terkait pemanfaatan lahan pekarangan dan perkebunan secara optimal.

"Melalui kegiatan sambang ini, personel kami memberikan motivasi serta mengimbau masyarakat agar terus mengembangkan pertanian mandiri. Pemanfaatan lahan secara produktif dengan tanaman hortikultura seperti semangka ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan pangan mandiri di tingkat desa," ujar Ipda Danil Okto.

Selain memberikan dorongan moral, pendampingan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga kemandirian pangan secara optimal, produktif, dan berkelanjutan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi berada dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Polsek LBJ berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengawal program-program strategis demi kemajuan dan ketahanan pangan daerah.

Dugaan Penggelapan Aset PT Sinar Reksa Kencana Dilaporkan ke Polda Riau, Kurator Resmi Dipolisikan

Thu, 06 Aug 2026 09:26:44 +0700

Kilasriau.com - Kasus dugaan tindak pidana penggelapan aset milik perusahaan pailit PT SINAR REKSA KENCANA (Dalam Pailit) kembali mencuat ke publik. Seorang kontraktor sekaligus kreditur konkuren, Agus Murdani Damanik (38), resmi melaporkan tim Kurator pengurus boedel pailit ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Riau.

Laporan tersebut diterima pihak Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/445/VII/2026/SPKT/POLDA RIAU tertanggal 29 Juli 2026. Pihak terlapor dalam aduan ini adalah tim Kurator Fikri Ikram Aristya dkk, di mana salah satu kuratornya yakni Andra Raihard Pasaribu S.H., M.H., yang diketahui merupakan anak dari Prof. Otto Hasibuan.

Penunjukan kurator tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 232/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 17 Januari 2023.

Dalam laporan polisi tersebut, peristiwa dugaan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terjadi di jalan PT SINAR REKSA KENCANA (Dalam Pailit), Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, pada 4 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WIB.

Awal Mula Dugaan Penggelapan Aset

Dugaan pelanggaran ini bermula ketika PT SINAR REKSA KENCANA (Dalam Pailit) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada awal tahun 2023, dan menunjuk tim terlapor (Fikri Ikram Aristya dkk) sebagai pengurus aset atau Kurator.

Sebagai salah satu kreditur konkuren yang memiliki hak atas hasil penjualan boedel pailit, pelapor Agus Murdani Damanik berupaya mencari informasi mengenai daftar aset yang akan dilelang agar tidak menyalahi aturan dan merugikan para pihak. Namun, saat pengumuman lelang diterbitkan di media massa koran Tribun Pekanbaru, pelapor menemukan fakta bahwa 1 (satu) unit mobil ambulans kendaraan operasional yang teregister atas nama PT SINAR REKSA KENCANA (Dalam Pailit) tidak terdaftar dalam daftar lelang resmi tersebut.

Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diperoleh informasi dari pihak PT SINAR PERANAP PERKASA (PT SPP) bahwa unit mobil ambulans tersebut diduga telah dijual secara sepihak di bawah tangan oleh tim kurator terlapor kepada PT SINAR PERANAP PERKASA (PT SPP) tanpa melalui prosedur Lelang Umum yang berlaku.

Kreditur Dirugikan, Hakim Pengawas Turut Dilaporkan Akibat pengalihan penguasaan aset secara sepihak dan tanpa prosedur lelang resmi ini, pelapor bersama kreditur lain—termasuk PT Bank Raya Tbk.—merasa sangat dirugikan. Selain melaporkan kurator ke Polda Riau, pelapor juga memutuskan untuk membawa perkara ini ke jalur hukum lainnya dengan melaporkan Hakim Pengawas dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 232/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, yakni Buyung Dwikora S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, Papua.

Hingga berita ini diturunkan, pelapor berharap pihak Kepolisian Daerah Riau dapat melakukan pengusutan secara tuntas dan memproses laporan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Pelapor juga meminta perkembangan penanganan perkara ini dapat dipantau secara terbuka oleh publik melalui portal resmi SP2HP Bareskrim Polri.

Kemnaker Perkuat Pelatihan dan Penempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

Thu, 06 Aug 2026 09:24:05 +0700

Kilasriau.com, Kendari – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi, penguatan program pelatihan, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha.

Upaya tersebut ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat mengunjungi Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).

Dalam kunjungannya, Menaker meninjau pelaksanaan program pemberdayaan tenaga kerja di BPKK Kendari, termasuk pelatihan bagi penyandang disabilitas yang dipersiapkan untuk memas uki dunia kerja. Saat ini, sebanyak 40 penyandang disabilitas mengikuti proses pengenalan dan pelatihan di balai tersebut sebelum ditempatkan pada sektor industri ringan.

Menurut Menaker, penguatan kompetensi menjadi kunci agar penyandang disabilitas memiliki daya saing dan mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja.

"Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan pembekalan terkait penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," ujar Yassierli.

Untuk memperluas peluang penempatan kerja, BPKK Kendari juga akan menyelenggarakan kegiatan strategis di Makassar yang mempertemukan sekitar 50 perusahaan yang berkomitmen mempekerjakan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif.

Menaker menegaskan, BPKK Kendari memiliki peran strategis karena membawahi wilayah ke rja yang luas.

Oleh karena itu, balai tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi juga sebagai motor penggerak kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

"Balai ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga motor penggerak kolaborasi untuk masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai tugas dan fungsi yang maksimal," katanya.

Menaker juga meminta seluruh balai di lingkungan Kemnaker, baik Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) maupun BPKK, agar semakin proaktif menghadirkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja.

"Kami terus mendorong balai-balai, baik BPVP maupun BPKK di seluruh Indonesia agar lebih proaktif dalam memberikan kontribusi nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja," tutupnya.

Polsek Kelayang Grebek Markas Pengegedar Sabu, Ada Lubang Tanah Untuk Menyimpan Barang Bukti

Thu, 06 Aug 2026 09:16:31 +0700

Kilasriau.com – Keberanian warga melaporkan dugaan peredaran gelap narkotika berbuah manis. Personel Polsek Kelayang berhasil membekuk seorang pengedar sabu beserta barang bukti yang disembunyikan di dalam lubang tanah di tengah kebun kelapa sawit, Senin (3/8/2026) malam.

Kapolres Indragiri Hulu AKBP Eka Ariandy Putra, SH, S.I.K., M.Si melalui Kasi Humas Polres Inhu Aiptu Misran, SH mengungkapkan, penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang diterima personil sekitar pukul 19.30 WIB. Warga melaporkan sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Desa Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim.

"Kapolsek Kelayang Iptu Rudi Syahputra,SH.MH segera memerintahkan Kanit Reskrim dan tim untuk melakukan penyelidikan. Dari pantauan, teridentifikasi pelaku yang kerap bertransaksi berinisial DSD alias Ides," ujar Aiptu Misran.

Tim bergerak menuju lokasi yang diduga markas pelaku, yakni sebuah pondok di kebun kelapa sawit milik Ides sendiri. Sekira pukul 21.30 WIB, pelaku berhasil diamankan saat sedang duduk di bagian belakang pondok.

Saat pemeriksaan awal, petugas menemukan tas selempang hitam milik pelaku berisi 7 bungkus sabu di dalam kotak rokok, uang tunai Rp2,2 juta, dan sendok pipet plastik. Namun itu belum semuanya.

"Pelaku akhirnya mengakui masih menyimpan sisa barang bukti di lubang tanah di sekitar kebunnya. Saat digali, tim menemukan bungkusan lain yang disembunyikan rapi," jelasnya.

Dari dalam lubang tanah itu, petugas menyita 2 bungkus sabu lagi, timbangan digital, serta berbagai wadah pembungkus. Total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan mencapai berat kotor 15,46 gram.

Selain barang bukti narkotika, turut disita 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa nomor polisi yang diduga dipakai pelaku untuk berkeliling mengedarkan barang haram tersebut. Seluruh penangkapan dan penyitaan dilakukan di hadapan perangkat desa setempat.

Pelaku yang berinisial DSD alias Ides (45), warga Desa Kelayang berprofesi buruh tani, kini telah dibawa ke Polsek Kelayang dan diserahkan ke Satresnarkoba Polres Inhu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pelaku disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atau Pasal 609 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah UU No. 1 Tahun 2026, dengan ancaman hukuman penjara yang cukup berat.

"Kami terus bergerak menyisir setiap celah peredaran narkoba, termasuk lokasi terpencil. Kami juga mengapresiasi kewaspadaan warga yang memberikan informasi, karena kebersamaan kunci memberantas narkotika di Inhu," pungkas Kapolres melalui Kasi Humas.

Menaker: ASN Kemnaker Harus Hadirkan Dampak Nyata bagi Masyarakat

Thu, 06 Aug 2026 07:46:32 +0700

Kilasriau.com, Kendari – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengubah cara pandang dalam bekerja, dari sekadar menjalankan tugas administratif menjadi penggerak solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri Silaturahmi dan Penguatan Pegawai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari dan Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).

Menur ut Menaker, setiap ASN Kemnaker harus memiliki cara pandang nasional dalam menjalankan tugasnya. ASN tidak hanya dituntut menyelesaikan pekerjaan sesuai aturan, tetapi juga memahami peran pemerintah dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan.

"Kita harus berpikir sebagai ASN kementerian dengan cara pandang nasional. Tantangan kita adalah bagaimana menghadirkan solusi atas persoalan pengangguran. Setiap individu memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan melalui semangat The Power of One," ujar Menaker.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menaker menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif melalui konsep Nice Place to Grow. Menurutnya, lingkungan kerja harus mendorong setiap pegawai untuk terus berkembang, berani menyampaikan gagasan, dan menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia mencontohkan, keberhasilan balai pelatihan tidak boleh hanya diukur dari terselenggaranya pelatihan. Seluruh jajaran, termasuk instruktur, harus terus berinovasi agar lulusan pelatihan memperoleh akses ke pasar kerja dan terserap di dunia usaha maupun dunia industri.

Sejalan dengan itu, balai-balai pelatihan vokasi, termasuk BPVP Kendari, akan terus diperkuat perannya sebagai Talent & Innovation Hub. Balai tidak hanya menjadi tempat pelatihan, tetapi juga pusat kolaborasi, pengembangan talenta, konsultasi usaha, peningkatan produktivitas, serta penyedia berbagai layanan ketenagakerjaan berbasis digital.

"Karena itu, saya mengajak seluruh ASN menjadikan setiap tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan kementerian tidak diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk dalam mempercepat penurunan pengangguran," katanya.

Menaker menambahkan, perubahan budaya kerja tersebut menjadi fondasi dalam memperkuat berbagai program prioritas Kemnaker. Kepercayaan terhadap transformasi yang dilakuka n Kemnaker, lanjutnya, mulai tercermin dari meningkatnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan program vokasi dan MagangHub.

Melalui program-program tersebut, semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mengakses dunia kerja.

Dalam kesempatan itu, Menaker juga menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran menjaga moralitas, menjunjung tinggi kejujuran, serta menghapus berbagai praktik yang mencederai pelayanan publik.

"Kita bangun birokrasi yang bersih. Saya tidak akan menoleransi praktik manipulasi anggaran dan tidak akan melindungi siapa pun yang terjerat kasus hukum," tegasnya.

Jejak Pinjaman Online hingga Pesan Terakhir, Ini Temuan Digital Forensik di Balik Kematian dr. PPDS di Siak

Wed, 05 Aug 2026 22:18:59 +0700

Siak, Kilasriau.com – Misteri kematian dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi, dr. Alex Cristo Loris, yang ditemukan meninggal dunia di semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak pada 14 Juli 2026, akhirnya menemui titik terang. Setelah hampir tiga pekan melakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Siak menyatakan tidak menemukan fakta yang mengarah pada tindak pidana pembunuhan.

Kesimpulan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Mapolres Siak, Selasa (4/8/2026), yang dipimpin Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, didampingi Kasat Reskrim AKP Dr. Raja Kosmos Parmulais. Turut hadir Ahli Madya Biddokkes Polda Riau AKBP Supriyanto, Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Dr. Ungkap Siahaan, Ketua Psikologi Forensik sekaligus Ahli Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau (UIR) Yanwar Arief, serta jajaran penyidik yang menangani perkara tersebut.

Menurut kepolisian, pengungkapan kasus dilakukan melalui metode scientific crime investigation, dengan memadukan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), autopsi, laboratorium forensik, digital forensik, psikologi forensik, analisis rekaman CCTV, serta pemeriksaan terhadap 14 orang saksi.

Salah satu temuan penting berasal dari pemeriksaan digital forensik terhadap telepon genggam milik korban. Penyidik menemukan sebuah pesan yang belum sempat terkirim kepada istrinya yang berbunyi, "Maaf sayang, aku udah enggak tertolong lagi."

Selain pesan tersebut, penyidik juga menemukan riwayat keluhan mengenai utang pinjaman online. Dari pemeriksaan perangkat digital itu juga ditemukan indikasi aktivitas penggunaan uang dalam jumlah besar untuk suatu kegiatan, serta catatan pribadi korban yang hingga kini masih terkunci menggunakan sistem keamanan perangkat sehingga belum dapat diakses.

Temuan digital tersebut kemudian dikaji bersama hasil pemeriksaan psikologi forensik. Berdasarkan asesmen ahli, korban diduga mengalami tekanan psikologis akibat akumulasi berbagai persoalan, antara lain tekanan finansial, beban menjalani pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), serta tanggung jawab terhadap keluarga.

Ahli psikologi forensik juga menjelaskan bahwa sebagai peserta PPDS Anestesi, korban memiliki pengetahuan dan akses terhadap obat-obatan anestesi. Faktor tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam analisis penyidik mengenai mekanisme kematian korban.

Sementara itu, hasil olah TKP menunjukkan korban ditemukan dalam posisi terlentang di semak belukar sekitar lima meter dari pagar luar RSUD Tengku Rafian Siak. Di dekat tubuh korban, polisi mengamankan sebuah tas berisi perlengkapan medis berupa stetoskop, obat anestesi Propofol, ampul Lidocaine, spuit berisi Fentanyl Citrate dan Rocuronium Bromide, serta sejumlah jarum suntik.

Penyidik juga memeriksa rekaman CCTV dari dua sumber berbeda. Hasil analisis memperlihatkan korban berjalan seorang diri menuju lokasi kejadian pada malam sebelum ditemukan meninggal dunia. Polisi menyatakan tidak menemukan adanya orang lain yang mendampingi ataupun mengikuti korban hingga ke lokasi tersebut.

Autopsi terhadap jenazah menemukan bekas suntikan pada punggung tangan kiri korban yang diduga menjadi jalur masuk obat Rocuronium ke dalam tubuh. Hasil pemeriksaan toksikologi kemudian mengonfirmasi adanya kandungan Rocuronium pada sampel darah, urine, dan jaringan ginjal korban.

Tim dokter forensik menyimpulkan penyebab kematian korban adalah asfiksia akibat kelumpuhan total otot pernapasan yang dipicu efek Rocuronium. Sementara memar pada kepala dipastikan bukan penyebab kematian, sedangkan luka-luka lain pada tubuh merupakan luka pascakematian akibat aktivitas serangga.

Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Riau turut memperkuat hasil tersebut. Analisis DNA menunjukkan bercak darah pada jarum suntik yang ditemukan di lokasi identik dengan DNA korban. Pemeriksaan laboratorium juga memastikan jarum suntik tersebut mengandung Rocuronium, sehingga menjadi bagian dari rangkaian alat bukti yang dianalisis penyidik.

Selama proses penyelidikan, Satreskrim Polres Siak memeriksa 14 orang saksi yang terdiri atas petugas keamanan, rekan kerja, tenaga medis, keluarga korban, hingga ahli farmakologi. Seluruh keterangan saksi kemudian dipadukan dengan hasil autopsi, laboratorium forensik, digital forensik, psikologi forensik, analisis CCTV, serta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti dan hasil pemeriksaan ilmiah tersebut, Satreskrim Polres Siak menyimpulkan tidak ditemukan fakta yang mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan. Penyebab kematian dr. Alex Cristo Loris dinyatakan sebagai akibat dari perbuatannya sendiri.

Di akhir konferensi pers, Polres Siak menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum serta mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengungkapan kasus, termasuk tim dokter forensik, Laboratorium Forensik Polda Riau, ahli psikologi forensik, dan para saksi. Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan serta menghormati privasi dan duka keluarga almarhum.

Menaker Tekankan Kolaborasi Kampus dan Industri untuk Atasi Mismatch Lulusan

Wed, 05 Aug 2026 19:47:31 +0700

Kilasriau.com, Kendari – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi dan dunia industri untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Berdasarkan data, sekitar 33,5 persen lulusan perguruan tinggi di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya.

"Ada mismatch yang menjadi PR kita bersama. Perguruan tinggi menghasilkan l ulusan, namun seringkali tidak nyambung dengan kebutuhan industri. Inilah mengapa kampus harus selalu dekat dengan industri," ujar Menaker Yassierli saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).

Menurut Menaker, kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri perlu diiringi dengan transformasi pendidikan tinggi agar mampu menghasilkan lulusan yang lebih siap memasuki dunia kerja. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memastikan lulusan memiliki kompetensi yang terukur melalui sertifikasi kompetensi, selain ijazah akademik.

Selain itu, perguruan tinggi juga perlu membekali mahasiswa dengan kemampuan komunikasi, kolaborasi, empati, serta berpikir kritis yang tidak dapat digantikan oleh kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Mahasiswa juga didorong memiliki kombinasi beberapa kompetensi spesifik yang didukung satu kompetensi umum (M-Shaped), sehingga lebih adaptif menghadapi perkembangan duni a kerja dibanding hanya mengandalkan satu spesialisasi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya tersebut, Kemnaker terus memperluas Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Pada 2026, program ini ditargetkan menjangkau 150.000 peserta, meningkat 50.000 peserta dibandingkan tahun sebelumnya. Peserta program memperoleh uang saku setara upah minimum selama enam bulan sekaligus memperoleh pengalaman kerja langsung di dunia industri.

"Program Pemagangan Nasional atau MagangHub ini adalah investasi besar dan bukti keseriusan pemerintah untuk memperkecil kesenjangan kompetensi antara lulusan dengan kebutuhan dunia industri," kata Menaker.

Menaker menambahkan, kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja juga ditentukan oleh pola pikir yang adaptif terhadap perubahan. Karena itu, mahasiswa perlu menanamkan tiga pola pikir utama, yaitu Growth Mindset untuk terus belajar, Future Mindset agar adaptif terhadap perkembangan zaman, serta Innovation Mindset untuk terus melahirkan ga gasan dan solusi baru.

"Dunia bergerak cepat. Sebanyak 39 persen keahlian akan berubah dalam enam tahun ke depan. Mahasiswa tidak boleh berhenti belajar hanya di dalam kelas," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menaker juga menyampaikan komitmen Kemnaker untuk memperluas akses pengembangan kompetensi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Setelah berdiskusi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Kemnaker akan meningkatkan kuota pelatihan dan sertifikasi kompetensi gratis dari 2.000 menjadi 10.000 orang pada tahun ini. Sertifikasi tersebut diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan diakui secara nasional.

PPSPI Kukuhkan Pengurus Nasional dan 38 DPW, Perkuat Profesionalisme Sektor Publik

Wed, 05 Aug 2026 19:44:57 +0700

Kilasriau.com, Jakarta – Perkumpulan Profesional Sektor Publik Indonesia (PPSPI) resmi mengukuhkan pengurus nasional dan 38 Dewan Pengurus Wilayah (DPW) periode 2026–2031. Kepengurusan baru ini diharapkan menjadi penggerak penguatan profesionalisme sektor publik melalui kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan penguatan jejaring organisasi di seluruh Indonesia.

Pelantikan yang digelar secara hybrid di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Se nin (3/8), dipimpin Sekretaris Jenderal Kemnaker selaku Ketua Dewan Pembina PPSPI, Cris Kuntadi. Sebanyak 58 personalia dikukuhkan, terdiri atas unsur Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus Nasional (DPN), para Ketua Bidang/Departemen, serta 38 Ketua DPW yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Pelantikan juga ditandai dengan penyerahan bendera PPSPI dari Ketua Dewan Pembina kepada Ketua Umum DPN PPSPI, Amilin, sebagai simbol estafet kepemimpinan organisasi. Selanjutnya, seluruh pengurus menyatakan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama sebagai bentuk kesiapan menjalankan amanah organisasi dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kolaborasi, dan semangat pengabdian.

Dalam arahannya, Cris Kuntadi mengajak seluruh jajaran pengurus menjaga kepercayaan, membangun organisasi yang sehat, serta menghadirkan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor publik Indonesia.

"PPSPI harus menjadi rumah bersama bagi para profesion al sektor publik untuk terus belajar, berkolaborasi, dan menghadirkan solusi. Profesionalisme bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas," ujar Cris Kuntadi.

Dengan kepengurusan yang telah terbentuk di seluruh provinsi, PPSPI diharapkan menjadi wadah bagi para profesional sektor publik untuk memperkuat jejaring, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Wabup Yuliantini Terima 100 Bibit Pohon dari BPJS Kesehatan, Perkuat Penghijauan di Inhil

Wed, 05 Aug 2026 19:42:41 +0700

Kilasriau.com - Wakil Bupati Indragiri Hilir, Yuliantini, menerima bantuan sebanyak 100 bibit pohon dari Program Organization Social Responsibility (OSR) BPJS Kesehatan Cabang Rengat sebagai dukungan terhadap upaya penghijauan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Penyerahan dilakukan pada Rabu 5 Agustus 2026 secara simbolis di halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Indragiri Hilir.

Bantuan tersebut menjadi wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan BPJS Kesehatan dalam mendorong pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon di sejumlah lokasi yang membutuhkan penghijauan. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajaran, serta perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Rengat.

Wakil Bupati Yuliantini menyampaikan apresiasi atas kepedulian BPJS Kesehatan terhadap kelestarian lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi langkah positif dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Rengat. Bantuan 100 bibit pohon ini sangat berarti untuk mendukung penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini merupakan contoh sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Yuliantini.

Ia berharap bantuan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi diikuti dengan penanaman dan perawatan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi polusi udara, serta memperluas ruang terbuka hijau di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Rengat menjelaskan bahwa penyaluran bantuan bibit pohon merupakan bagian dari Program Organization Social Responsibility (OSR) sebagai implementasi tanggung jawab sosial organisasi dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Sebanyak 100 bibit yang diserahkan terdiri atas pohon produktif dan pohon pelindung yang selanjutnya akan ditanam di sejumlah titik di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan lestari.

Polres Bersama Pemkab Inhil dan BKSDA Riau Perkuat Sinergi Tangani Gangguan Kera Liar di Tembilahan

Wed, 05 Aug 2026 18:24:09 +0700

Kilasriau.com – Polres Indragiri Hilir bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Riau menggelar rapat koordinasi dan pengumpulan data terkait penanganan gangguan satwa liar kera ekor panjang yang meresahkan masyarakat di Kecamatan Tembilahan, Rabu (5/8/2026) sekitar pukul 14.45 WIB di Kantor Lurah Tembilahan Kota.

Rapat tersebut dihadiri Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., perwakilan BKSDA Provinsi Riau Bambang S., Kabag Ops Polres Inhil AKP Dr. Irwanto, S.H., M.H., Kasat Intelkam AKP Jamaluddin, S.H., M.H., Kapolsek Tembilahan IPDA Ripal Indrawata, S.H., M.H., Camat Tembilahan Ary Syuria, S.E., M.Si., serta Lurah Tembilahan Hilir Budiono.

Dalam paparannya, Kapolres Inhil menyampaikan bahwa sejak 23 Juli hingga 5 Agustus 2026 telah terjadi 18 kasus penyerangan kera ekor panjang terhadap masyarakat di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hilir. Sebagian besar korban mengalami luka gigitan dan cakaran pada kepala, tangan, kaki, punggung, pinggul, hingga bagian tubuh lainnya sehingga harus menjalani perawatan medis, bahkan beberapa di antaranya memerlukan tindakan penjahitan dan operasi.

Serangan terjadi secara acak, baik di dalam maupun di luar rumah, dengan sasaran warga yang sedang tidur, makan, bermain, beraktivitas maupun dalam kondisi lengah. Berdasarkan pemantauan, waktu serangan paling sering terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, 09.00 WIB, 13.00 WIB hingga menjelang sore sekitar pukul 17.00 WIB," jelas Kapolres.

Ia menambahkan, Polres Indragiri Hilir bersama TNI, pemerintah daerah dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari patroli, penyisiran lokasi, pengamanan masyarakat hingga koordinasi lintas sektor.

Sementara itu, Camat Tembilahan Ary Syuria mengungkapkan bahwa hingga kini diperkirakan telah terjadi sekitar 20 kali aksi penyerangan dengan total 18 korban.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah kecamatan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah sekitar lokasi terdampak hingga hari Sabtu untuk mengurangi risiko terhadap anak-anak.

Ia juga menyebutkan ciri-ciri kera yang diduga sebagai pelaku, yakni bertubuh besar, berwarna abu-abu kekuningan, berekor panjang, memiliki motif menyerupai kalung di bagian leher serta terdapat bekas luka pada bagian pipi.

Dinas Pemadam Kebakaran menyampaikan telah melakukan identifikasi lokasi kemunculan satwa, penyisiran bersama lintas instansi, serta memasang perangkap di sejumlah titik yang diduga menjadi jalur lintasan kera. Berdasarkan hasil pengamatan, satwa tersebut cenderung menyerang ketika korban sedang sendirian atau dalam kondisi lengah.

Perwakilan BKSDA Provinsi Riau, Bambang S., menjelaskan pihaknya tengah mengumpulkan data dan mengidentifikasi satwa berdasarkan keterangan saksi maupun korban. BKSDA juga akan membuat perangkap khusus berbahan besi dan jaring ikan yang dipasang di titik-titik yang diduga menjadi habitat dan jalur pergerakan kera.

Hasil rapat menyepakati peningkatan koordinasi seluruh instansi dalam penanganan gangguan satwa liar tersebut. BKSDA Provinsi Riau akan memimpin proses identifikasi, pemasangan perangkap dan evakuasi kera, sementara Polres Inhil bersama TNI serta instansi terkait tetap melaksanakan pengamanan dan penyisiran guna mencegah bertambahnya korban.

Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan juga diminta terus mengimbau masyarakat agar tetap waspada serta segera melaporkan kepada petugas apabila mengetahui keberadaan satwa yang dimaksud.

Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan proses penangkapan kera dapat segera terlaksana sehingga situasi keamanan dan aktivitas masyarakat di Kecamatan Tembilahan kembali berjalan normal.

Zulkifli Z Resmi Pimpin LAMR Tualang, Adat Melayu dan Persatuan Jadi Kompas Kepemimpinan

Wed, 05 Aug 2026 16:23:43 +0700

Siak, Kilasriau.com – Estafet kepemimpinan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Tualang resmi berganti. Melalui musyawarah yang berlangsung tertib, demokratis, dan tetap menjunjung tinggi marwah adat Melayu, Zulkifli, Z. dipercaya menakhodai LAMR Kecamatan Tualang untuk masa bakti lima tahun ke depan. Musyawarah tersebut menjadi penanda bahwa tradisi bermufakat masih terpelihara sebagai jalan terbaik dalam menentukan arah lembaga adat. Kegiatan itu digelar di Balai Adat LAMR Kecamatan Tualang, Rabu (5/8/2026).

Bagi masyarakat Melayu, pergantian kepemimpinan bukan sekadar memilih seorang ketua. Lebih dari itu, musyawarah merupakan ruang berhimpunnya anak kemenakan untuk menyatukan pandangan, menjaga persaudaraan, serta memastikan harkat, martabat, dan marwah adat tetap tegak di tengah perkembangan zaman.

Pemilihan Ketua LAMR Kecamatan Tualang periode ini diikuti empat putra terbaik tempatan, yakni Zulkifli, Z. dengan nomor urut 1, Azwar nomor urut 2, Juadi Idriz nomor urut 3, dan Jainudin nomor urut 4. Seluruh tahapan berlangsung sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) LAMR dengan mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Setelah seluruh suara dihitung, Zulkifli, Z. keluar sebagai peraih dukungan terbanyak dengan sembilan suara. Juadi Idriz berada di posisi kedua dengan lima suara, sedangkan Azwar memperoleh dua suara. Hasil tersebut disambut dengan suasana penuh keakraban sebagai cerminan bahwa perbedaan pilihan tidak memutus tali persaudaraan di bawah payung adat.

Musyawarah bermaruah itu turut dihadiri Ketua DPH LAMR Kabupaten Siak Datuk Seri Arfan Usman, Ketua MKA LAMR Kabupaten Siak Datuk Seri Tengku Amaruddin, unsur Forkopimcam Tualang, Tameng Adat, para datuk penghulu, tokoh masyarakat, serta tokoh yang dituakan di Kecamatan Tualang, Haji Ruslan.

Ketua DPH LAMR Kabupaten Siak, Datuk Seri Arfan Usman, mengapresiasi seluruh rangkaian pemilihan yang berlangsung sesuai ketentuan organisasi. Menurutnya, proses tersebut menunjukkan bahwa LAMR tetap mampu menjaga marwah lembaga melalui mekanisme demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan mufakat.

"Pertama, kami menyampaikan selamat atas terpilihnya Pak Zulkifli. Kedua, kami menyampaikan bahwa pemilihan ini telah berjalan secara demokratis sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan yang berlaku," ucap Datuk Seri Arfan Usman.

Ia menegaskan, berakhirnya proses pemilihan harus menjadi awal untuk kembali menyatukan seluruh kekuatan di dalam lembaga. Baginya, kepengurusan yang baru memikul tanggung jawab besar untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu sekaligus memperkuat persatuan di kalangan anak kemenakan.

"Tentu kita berharap pengurus yang baru ini dapat melanjutkan perjuangan dari pengurus sebelumnya dan menjadikan lembaga ini lebih baik ke depannya. Pesan yang paling utama adalah merangkul kembali seluruh kekuatan yang ada di lembaga adat ini, khususnya di Kecamatan Tualang. Jangan ada yang dianggap sebagai lawan, semuanya harus dirangkul kembali dan dijadikan kawan untuk membentuk satu tim yang solid. Dengan begitu, terwujudlah LAM Kecamatan Tualang yang duduk sama rendah, tegak sama tinggi," pesannya.
Ketua LAMR Kecamatan Tualang terpilih, Zulkifli Z, mengatakan amanah yang diberikan kepadanya akan dijalankan dengan menghidupkan kembali khazanah budaya Melayu yang tumbuh di Kecamatan Tualang. Menurutnya, adat harus terus dirawat agar tetap menjadi pedoman hidup sekaligus benteng bagi generasi muda menghadapi perubahan zaman.

"Tentu semuanya akan kita mulai dengan menggali khazanah budaya asli yang ada di Kecamatan Tualang. Kita akan melibatkan semua komponen agar adat dan budaya di Tualang ini betul-betul berkembang, menjadi panutan, serta membentuk masyarakat yang beradat dan berbudaya. Selain agama Islam, adat istiadat inilah yang insya Allah mampu menyaring pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Di era keterbukaan dan modernisasi saat ini, hanya agama dan adat yang mampu mengunci serta menyaring hal-hal negatif bagi generasi muda kita di masa mendatang. Itulah tekad kita," tuturnya.

Menanggapi dinamika yang sempat mewarnai proses pemilihan, Zulkifli menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang lumrah dalam sebuah musyawarah. Namun, setelah keputusan ditetapkan, seluruh pihak sudah sepatutnya kembali berhimpun dalam satu payung adat demi kepentingan bersama.

"Terkait dinamika yang ada, sebenarnya tidak ada perpecahan, yang ada hanyalah perbedaan pendapat dalam proses pemilihan, dan itu hal yang biasa. Perbedaan pendapat itu bebas, tetapi bukan berarti pecah. Intinya, bagi saya yang diamanahkan, baik yang memilih maupun yang tidak memilih, yang mendukung maupun yang tidak mendukung, semuanya adalah bagian dari masyarakat adat yang akan kita pimpin selama lima tahun ke depan, insya Allah. Semuanya akan kita rangkul kembali di bawah payung adat. Seperti lambang lembaga kita yaitu payung, yang bertugas memayangi semua komponen secara adat istiadat," tegasnya.

Ketua Panitia Pemilihan, M. Wahyudi, menyampaikan rasa syukur karena seluruh tahapan musyawarah dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan maupun intervensi dari pihak mana pun. Menurutnya, seluruh pemegang hak suara telah menggunakan haknya sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART LAMR.

"Alhamdulillah, pemilihan Ketua LAMR Kecamatan Tualang berjalan dengan lancar sesuai AD/ART. Suatu kebanggaan tersendiri atas kehadiran tokoh yang sangat kita banggakan, Haji Ruslan, bersama para tokoh masyarakat dan para pemangku adat. Seluruh rangkaian acara terlaksana sesuai aturan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, di mana hak suara sepenuhnya berada di tangan para pemangku kepentingan yang sah," ujarnya.

Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menjadi pengikat persatuan seluruh elemen masyarakat adat sekaligus menjaga marwah Melayu agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Ketua terpilih, Pak Zulkifli, terpilih secara demokratis dan dipilih oleh para pemilih serta tokoh masyarakat yang turut dihadiri oleh DPH LAMR Kabupaten Siak, Datuk Seri Arfan Usman, serta Ketua MKA LAMR Kabupaten Siak, Datuk Seri Tengku Amaruddin. Kita berharap ke depannya lembaga ini dapat terus menjaga harkat, martabat, dan marwah Melayu, serta menegakkan adat istiadat dan melestarikan budaya Melayu," tambahnya.

Menutup rangkaian musyawarah, LAMR Kabupaten Siak memberikan waktu selama dua pekan kepada tim formatur yang dipimpin Zulkifli untuk menyusun struktur kepengurusan secara lengkap. Setelah rampung, kepengurusan baru akan dikukuhkan sebagai pengemban amanah adat yang diharapkan mampu memayungi seluruh anak kemenakan, menjaga persatuan, dan meneruskan estafet pelestarian adat Melayu di Kecamatan Tualang.

Kuantan Tengah Juara Lomba Jajanan Pasar HUT Ke-81 RI, Kreativitas Kader PKK Tuai Apresiasi

Wed, 05 Aug 2026 15:59:42 +0700

TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan Kuantan Tengah berhasil meraih Juara Lomba Jajanan Pasar pada ajang perlombaan antar-TP PKK kecamatan yang diselenggarakan TP PKK Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuantan Singingi, Rabu (5/8/2026), itu diikuti seluruh TP PKK kecamatan dengan mengusung semangat kebersamaan, kreativitas, dan pelestarian budaya lokal.

Selain lomba jajanan pasar, panitia juga menggelar senam bersama, lomba cerdas cermat antar-TP PKK kecamatan, serta pameran aneka kue tradisional khas dari masing-masing wilayah. Berbagai perlombaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat silaturahmi antar-kader PKK sekaligus mendorong pelestarian kuliner tradisional sebagai identitas budaya daerah.

Keberhasilan TP PKK Kecamatan Kuantan Tengah meraih juara pada kategori jajanan pasar menjadi salah satu capaian yang menyita perhatian. Penilaian tidak hanya didasarkan pada cita rasa, tetapi juga penyajian, kreativitas, keunikan, serta kemampuan peserta menampilkan kekayaan kuliner khas daerah.

Camat Kuantan Tengah, Eka Putra, S.Sos., M.Si, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih para kader PKK di wilayahnya. Menurutnya, kemenangan tersebut merupakan buah dari kerja keras, kekompakan, dan dedikasi seluruh tim.

"Alhamdulillah, kami mengucapkan selamat kepada TP PKK Kecamatan Kuantan Tengah yang berhasil meraih juara pada kategori Lomba Jajanan Pasar dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Prestasi ini merupakan hasil kerja sama, kekompakan, dan kreativitas seluruh kader PKK yang telah mempersiapkan diri dengan baik," ujar Eka Putra.

Ia menilai keberhasilan tersebut bukan sekadar meraih trofi, tetapi juga menjadi bukti bahwa potensi kuliner tradisional Kuantan Tengah memiliki nilai budaya sekaligus peluang ekonomi yang dapat terus dikembangkan.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua TP PKK Kecamatan beserta seluruh anggota yang telah mengharumkan nama Kecamatan Kuantan Tengah. Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus melestarikan kuliner tradisional sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus mendorong pengembangan UMKM lokal," katanya.

"Kami juga berharap seluruh ibu-ibu TP PKK dan BKMT Kecamatan Kuantan Tengah senantiasa menjaga kekompakan, memperkuat kebersamaan, serta terus bersinergi dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Dengan semangat gotong royong dan persatuan, saya yakin berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, melestarikan budaya daerah, serta mendukung pembangunan di Kecamatan Kuantan Tengah dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."

Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Kuantan Tengah, Sri Widarti, A.Md, mengaku bersyukur atas prestasi yang berhasil diraih. Ia mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh kader PKK, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.

"Rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas raihan juara pada Lomba Jajanan Pasar ini. Penghargaan ini bukan hanya milik TP PKK Kecamatan Kuantan Tengah, tetapi juga hasil kerja keras seluruh kader PKK desa yang telah berkolaborasi mulai dari persiapan hingga pelaksanaan lomba," ujarnya.

Sri Widarti juga menyampaikan terima kasih kepada TP PKK Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan.

"Semoga prestasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus melestarikan kuliner tradisional, memberdayakan perempuan, dan mendukung peningkatan ekonomi keluarga melalui produk-produk lokal," ucapnya.

Di sisi lain, Ketua TP PKK Kabupaten Kuantan Singingi, Nurhidayah Muniroh Muklisin, menyampaikan ucapan selamat kepada TP PKK Kecamatan Kuantan Tengah atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, perlombaan yang digelar dalam rangka HUT Kemerdekaan RI tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan kreativitas, dan menumbuhkan semangat berkarya di kalangan kader PKK.

"Saya mengucapkan selamat kepada TP PKK Kecamatan Kuantan Tengah atas prestasi yang diraih sebagai juara Lomba Jajanan Pasar. Kegiatan ini bukan semata-mata ajang perlombaan, melainkan menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi antar-TP PKK kecamatan, menumbuhkan kreativitas, sekaligus melestarikan kekayaan kuliner tradisional yang menjadi identitas daerah," katanya.

Ia berharap semangat yang lahir dari kegiatan tersebut dapat terus mendorong kader PKK di seluruh kecamatan untuk menghadirkan inovasi dalam mendukung program pemberdayaan keluarga dan pengembangan potensi pangan lokal.

"Saya berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi seluruh kader PKK di Kabupaten Kuantan Singingi untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi dalam mendukung program pemberdayaan keluarga serta pengembangan potensi pangan lokal. Semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan ini merupakan modal penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang semakin maju," tutur Nurhidayah.

Ajang perlombaan antar-TP PKK kecamatan tersebut menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain memupuk semangat kompetisi yang sehat, kegiatan ini juga menjadi media promosi bagi beragam kuliner tradisional daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman serta memiliki nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat.*(ald)

Kejar Jaringan Pemasok Ganja, Bea Cukai Lhokseumawe dan Bareskrim Polri Tangkap Kurir di Nagan Raya

Wed, 05 Aug 2026 15:10:54 +0700

Kilasriau.com, LHOKSEUMAWE – Pengembangan penyelidikan yang dilakukan Bea Cukai Lhokseumawe bersama Subdirektorat IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri terhadap dugaan jaringan pemasok ganja ke wilayah Lhokseumawe membuahkan hasil.

Seorang kurir berinisial HH (43) ditangkap di Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Minggu (26/7/2026), dengan barang bukti enam kilogram ganja.

Pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan yang dilakukan pada Minggu (26/7/2026) di Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Seorang pria berinisial HH (43) diamankan bersama enam kilogram ganja, satu unit telepon genggam, dan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas pengiriman narkotika.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Lhokseumawe, Vicky Fadian menjelaskan bahwa penindakan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan yang dilakukan Bea Cukai Lhokseumawe bersama Bareskrim Polri di wilayah kerja Bea Cukai Lhokseumawe, kemudian berkembang hingga ke Kabupaten Nagan Raya.

"Kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada awal Juli 2026 mengenai dugaan adanya jaringan peredaran ganja yang akan memasok narkotika ke wilayah Kota Lhokseumawe. Informasi tersebut kemudian kami dalami bersama Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melalui kegiatan intelijen dan penyelidikan secara berkesinambungan," kata Vicky.

Menurut Vicky, hasil pendalaman mengarah pada dugaan sumber pasokan berada di Kabupaten Nagan Raya. Tim gabungan kemudian melakukan pengembangan penyelidikan hingga ke lokasi tersebut untuk memastikan informasi sekaligus mengungkap mata rantai distribusi narkotika.

"Jadi, penindakan di Nagan Raya bukan merupakan operasi yang berdiri sendiri. Ini merupakan rangkaian pengembangan penyelidikan dari wilayah kerja Bea Cukai Lhokseumawe terhadap jaringan yang diduga memasok ganja ke Lhokseumawe. Dalam penanganan kejahatan narkotika, pengembangan lintas wilayah seperti ini merupakan hal yang lazim dilakukan bersama aparat penegak hukum," ujar Vicky.

Dalam operasi tersebut, petugas mendapati seorang pria yang sedang berada di lokasi yang telah dipantau sebelumnya. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebuah tas yang disembunyikan di semak-semak berisi enam paket ganja kering dengan berat sekitar satu kilogram per paket. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pria tersebut diamankan beserta barang bukti.

Berdasarkan pemeriksaan awal, penyidik menduga tersangka berperan sebagai kurir yang akan menyerahkan ganja kepada pihak lain. Keterangan yang disampaikan tersangka, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain, masih didalami oleh penyidik sebagai bagian dari proses pengembangan perkara.

Vicky mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antar lembaga dalam memutus jaringan peredaran narkotika.

"Peredaran narkotika tidak mengenal batas wilayah administrasi. Karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi, pertukaran informasi, dan pengembangan bersama antarpenegak hukum. Bea Cukai sebagai community protector akan terus memperkuat sinergi tersebut untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkotika," katanya.

Vicky menambahkan, informasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat yang diikuti dengan respons cepat aparat penegak hukum menjadi modal utama dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika.

"Kami mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memberikan informasi. Dukungan tersebut sangat membantu aparat dalam mengidentifikasi pola distribusi dan melakukan pengembangan terhadap jaringan yang lebih luas," ujar Vicky.

Saat ini, tersangka beserta barang bukti telah diserahkan kepada Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Aparat juga masih melakukan pengembangan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika tersebut.

Satpolairud Polres Inhil Hadir di Seberang Tembilahan, Nelayan Terima Bantuan dan Bibit Mangrove dalam Ekspedisi Merah Putih Presisi

Wed, 05 Aug 2026 15:05:21 +0700

Kilasriau.com – Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Indragiri Hilir kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat pesisir melalui kegiatan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau yang dilaksanakan di Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB itu dipimpin Kanit Patroli Satpolairud Polres Indragiri Hilir, IPDA Fadhil Ananta Raishan, S.H., M.H., bersama Dan Pos TNI AL Tanjung Datuk Tembilahan Kapten Laut M. Surya, Ka Pos Sandar Basarnas Tembilahan Rio Putra, perwakilan KSOP Kelas IV Tembilahan Asrul, serta personel Satpolairud Polres Indragiri Hilir.

Dalam suasana penuh kebersamaan, tim gabungan menyerahkan berbagai bantuan kepada para nelayan sebagai bentuk kepedulian sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.2026.

Bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, Bendera Merah Putih, lampu kelap-kelip atau lampu tanda untuk meningkatkan keselamatan nelayan saat melaut pada malam hari, serta bibit mangrove guna mendukung pelestarian kawasan pesisir sebagai bagian dari program Green Policing Polda Riau.

Selain menyerahkan bantuan, personel juga mengajak masyarakat pesisir untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut, menjaga persatuan, serta berperan aktif dalam melestarikan lingkungan pesisir melalui penanaman mangrove.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi antara Polri, TNI AL, Basarnas, dan KSOP dalam menghadirkan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para nelayan di wilayah pesisir Indragiri Hilir.

Melalui Ekspedisi Merah Putih Presisi, Polda Riau berharap kehadiran negara dapat terus dirasakan hingga ke pelosok dan kawasan pesisir, sekaligus mempererat hubungan antara aparat dengan masyarakat.

Dampak Serangan Monyet Liar, Sekolah di Wilayah Terdampak Terapkan Pembelajaran Daring

Wed, 05 Aug 2026 15:00:35 +0700

Kilasriau.com – Pemerintah Kecamatan Tembilahan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan unsur terkait menetapkan pelaksanaan pembelajaran secara daring bagi sekolah-sekolah di wilayah terdampak serangan monyet liar selama tiga hari ke depan.

Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipatif guna menjamin keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberadaan satwa liar yang beberapa kali menyerang warga.

Keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula SMP Negeri 1 Tembilahan, Rabu (5/8/2026). Rapat dihadiri Pemerintah Kecamatan Tembilahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Inhil, kepala satuan pendidikan, komite sekolah, koordinator wilayah pendidikan, serta sejumlah pihak terkait guna membahas langkah penanganan dampak serangan monyet liar terhadap aktivitas pendidikan.

Dalam rapat tersebut, Camat Tembilahan Ari Syuria memaparkan kronologi kejadian serangan monyet liar yang terjadi di sejumlah lokasi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama para orang tua yang khawatir terhadap keselamatan anak-anak saat berangkat maupun pulang sekolah.

Ari Syuria mengatakan, keputusan pembelajaran daring merupakan hasil kesepakatan bersama yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari pihak sekolah, komite sekolah, serta kondisi riil di lapangan.

"Keselamatan peserta didik menjadi prioritas utama kami. Oleh karena itu, pemerintah bersama seluruh unsur yang hadir dalam rapat sepakat mengambil langkah antisipatif dengan melaksanakan pembelajaran secara daring selama tiga hari. Kebijakan ini merupakan bentuk ikhtiar bersama untuk meminimalisir risiko yang dapat mengancam keselamatan anak-anak selama situasi belum benar-benar kondusif," ujar Ari Syuria.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan terus dievaluasi sesuai perkembangan penanganan di lapangan. Pemerintah Kecamatan Tembilahan juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar penanganan terhadap monyet liar dapat segera dilakukan sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

"Kami berharap masyarakat dapat memahami keputusan ini karena yang kami utamakan adalah keselamatan anak-anak. Kami juga mengimbau para orang tua agar tetap mengawasi putra-putrinya selama belajar dari rumah. Apabila kondisi sudah dinyatakan aman oleh pihak berwenang, maka proses pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan sebagaimana mestinya," ungkap Ari.

Berdasarkan hasil rapat, kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah yang berada di wilayah terdampak akan dilaksanakan secara daring selama tiga hari, yakni mulai 6 hingga 8 Agustus 2026. Selanjutnya, apabila kondisi telah dinyatakan aman dan kondusif, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka akan kembali dilaksanakan pada 10 Agustus 2026.

Sebelum keputusan tersebut ditetapkan, peserta rapat juga menyampaikan berbagai masukan terkait pola pembelajaran yang dinilai paling tepat diterapkan selama masa penanganan. Seluruh saran dan pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang mengedepankan aspek keselamatan tanpa mengabaikan keberlangsungan proses pendidikan.

Pemerintah Kecamatan Tembilahan berharap situasi dapat segera kembali kondusif sehingga aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung normal. Masyarakat juga diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, tidak melakukan tindakan yang dapat memancing keberadaan monyet liar, serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah selama proses penanganan masih berlangsung.

Hadapi Gangguan Monyet Liar, Pemkab Inhil Ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan dan Jangan Mudah Percaya Hoaks

Wed, 05 Aug 2026 14:58:35 +0700

Kilasriau.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengajak masyarakat untuk tetap waspada sekaligus tidak panik dalam menyikapi gangguan monyet liar yang belakangan meresahkan warga di Kecamatan Tembilahan.

Selain mengutamakan keselamatan saat beraktivitas, masyarakat juga diimbau agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenaran dan sumbernya.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir, Junaidi Ismail, mengatakan hingga Rabu (5/8/2026) tercatat 17 warga menjadi korban serangan monyet liar. Pemerintah bersama lintas instansi terus melakukan upaya penanganan di lapangan guna mengantisipasi bertambahnya korban dan mengamankan masyarakat.

Junaidi menegaskan, di tengah situasi yang berkembang, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi, khususnya yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.

Ia mencontohkan informasi yang sempat beredar mengenai seorang bayi di Jalan CWC yang disebut menjadi korban serangan monyet. Setelah dilakukan penelusuran, informasi tersebut dipastikan tidak benar.

"Bayi yang diberitakan menjadi korban monyet di Jalan CWC sebenarnya bukan diserang monyet, melainkan terjatuh atau terpeleset di kamar mandi. Karena itu, kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Mari kita pastikan terlebih dahulu kebenarannya kepada pihak yang berwenang," ujar Junaidi.

Ia juga meminta masyarakat yang melihat keberadaan monyet liar atau memiliki informasi terkait agar segera melaporkannya kepada petugas Damkar maupun Pemerintah Kecamatan Tembilahan agar dapat segera ditindaklanjuti.

Sementara itu, Camat Tembilahan Ari Syuria mengimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan diri dan keluarga, terutama saat beraktivitas di kawasan yang sebelumnya pernah terjadi serangan monyet liar.

Menurutnya, penanganan gangguan satwa liar membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada petugas serta mengikuti setiap arahan yang disampaikan pemerintah.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta bersama-sama membantu petugas dengan memberikan informasi yang benar. Jangan sampai informasi yang tidak jelas justru menimbulkan kepanikan baru di tengah masyarakat," kata Ari.

Ari juga mengajak masyarakat untuk menunjukkan empati kepada para korban yang terdampak. Menurutnya, mereka merupakan warga yang sedang mengalami musibah sehingga membutuhkan dukungan dan kepedulian dari semua pihak, bukan menjadi bahan spekulasi maupun penyebaran informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memastikan koordinasi penanganan gangguan monyet liar akan terus dilakukan bersama instansi terkait. Masyarakat diimbau segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Inhil atau Pemerintah Kecamatan Tembilahan apabila melihat keberadaan monyet liar maupun memiliki informasi yang dapat membantu proses penanganan.

Wujud Negara Hadir BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota Serahkan Manfaat Santunan JKM dan JKK ke Ahli Waris Peserta

Wed, 05 Aug 2026 14:30:44 +0700

Kilasriau.com - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang (Kacab) Pekanbaru Kota kembali menyerahkan manfaat santunan Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada dua ahli waris yang merupakan peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Penyerahan santunan itu diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota, Hendrayanto dan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho didampingi Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar pada malam keakraban Hari Koperasi Nasional ke-79 tingkat Kota Pekanbaru di The Premiere Hotel, Kamis (30/7/2026).

Santunan yang diberikan terdiri dari Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Penerima manfaat JKM merupakan keluarga dari Marulah Simanjuntak, seorang juru parkir yang masuk dalam kategori pekerja rentan dengan nilai santunan sebesar Rp42.000.000.

Sementara itu, santunan JKK diserahkan kepada ahli waris Nuriman anggota Koperasi Produsen Okura Cemerlang Utama yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Total santunan yang diberikan mencapai Rp188.476.350.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menyebutkan, penyaluran santunan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya dinikmati pekerja di sektor formal, tetapi juga menjangkau pekerja sektor informal dan kelompok pekerja rentan yang membutuhkan perlindungan sosial.

"Mereka bukan hanya memperoleh jaminan saat mengalami kecelakaan kerja, tapi juga mendapat jaminan ketika meninggal dunia. Kami berharap santunan ini dapat bermanfaat untuk keluarga," ucap Agung.

Sementara itu, Kakacab BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota, Hendrayanto atas nama pribadi dan juga mewakili manajemen BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan rasa duka dan belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Penyerahan santunan manfaat program JKM dan JKK ini sebagai bentuk kepedulian dan empati kami kepada keluarga korban almarhum. Ini merupakan wujud layanan prima BPJS Ketenagakerjaan yang cepat dan tepat dalam menyerahkan klaim santunan peserta kepada ahli waris," tegas Hendrayanto.

Santunan ini, papar Hendrayanto, menjadi bukti hadirnya negara dan keseriusan pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat di berbagai sektor, baik pekerja formal maupun pekerja informal. Artinya semua risiko yang terjadi saat para peserta bekerja merupakan tanggungjawab BPJS Ketenagakerjaan

"Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi dimana pun dan tidak bisa kita perkirakan. Karena itu program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan perlindungan ketika terjadi resiko," sebut Hendrayanto.

Hendrayanto berharap, santunan ini dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dana pendidikan. Sehingga, keluarga almarhum tidak lagi cemas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta pendidikan anak mereka.

"BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya dalam Perlindungan ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki banyak program jaminan yang diberikan kepada pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri. JKM dan JKK adalah salah satu program jaminan yang diberikan," tutur Hendra.(yan)

Mengapa Monyet Itu Mengamuk? Sebuah Peringatan atau Sekadar Kebetulan?

Wed, 05 Aug 2026 13:01:38 +0700

Kilasriau.com - Hingga hari ini, monyet liar yang meresahkan warga Tembilahan belum juga tertangkap. Korban terus bertambah. Ketakutan mulai menyelimuti masyarakat.

Para ahli tentu akan menelitinya dari sisi ilmiah: apakah karena habitat terganggu, sumber makanan berkurang, atau faktor lainnya. Semua itu penting dan harus menjadi dasar penanganan.

Namun bagi orang beriman, setiap musibah juga merupakan panggilan untuk bermuhasabah.

Rasulullah Saw bersabda:

_"Apabila perbuatan keji dan maksiat dilakukan secara terang-terangan di suatu kaum, maka akan muncul di tengah mereka berbagai wabah dan bala yang belum pernah menimpa generasi sebelumnya."_

(HR. Ibnu Majah)

Tulisan ini bukan bermaksud menghakimi bahwa serangan monyet adalah hukuman Allah atas dosa tertentu. Tidak ada seorang pun yang berhak memastikan hal itu. Namun, hadis Rasulullah Saw mengingatkan kita agar tidak hanya sibuk mencari penyebab di bumi, tetapi juga berani mengoreksi keadaan langit dalam diri kita. Setiap musibah adalah kesempatan untuk memperbaiki iman, akhlak, dan kepedulian kepada sesama.

_Yang paling berbahaya bagi sebuah kota bukan hanya monyet liar yang menggigit tubuh, tetapi juga "liarnya" hawa nafsu yang menggigit akal, hati, dan nurani._

Di tengah keresahan yang dirasakan masyarakat, muncul pula harapan agar para ulama, umara, ustaz, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga dapat duduk bersama menggelar doa, istighasah, dan tolak bala. Bukan karena kita telah memastikan penyebab musibah ini, tetapi sebagai ikhtiar batin, memohon perlindungan, keselamatan, dan keberkahan bagi Kota Tembilahan. Ikhtiar lahir melalui langkah ilmiah harus berjalan seiring dengan ikhtiar batin melalui doa, karena keduanya merupakan bagian dari ikhtiar yang diajarkan agama.

_Semoga monyet itu segera tertangkap. Namun lebih dari itu, semoga kita juga mampu menangkap segala sifat liar dalam diri sebelum ia menghancurkan kehidupan yang sesungguhnya. Sebab musibah yang paling menakutkan bukan hanya luka di tubuh, melainkan ketika hati kehilangan kepekaan, akal kehilangan kejernihan, dan manusia kehilangan rasa takut kepada Allah SWT._

Wallahu A'lam Bishawab.