MERANTI, KILASRIAU.com - Ternyata sampai saat ini masih banyak yang disesalkan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya Kepada anggota DPRD Meranti yang berada di dapil kecamatan Rangsang.

Akibat Jalan rusak dan berlumpur itu menimbulkan Pesan yang ditulis di dinding Facebook milik Erick Putra yang pada tanggal 13 November 2018 sekitar pukul 06:48 WIB, bahkan dihari yang sama Erick Putra memposting Setatus yang sama sekitar pukul 17:54 WIB dan postingan itu like banyak orang.

Yang terhormat buat dewan kabupaten kepulauan Meranti dimana "hati nurani mu" yg hidup dengan makan uang rakyat. Kami memilihmu untuk bisa mendengar aspirasi kami dimana gambar ini adalah akses penghubung antar kecamatan. Mohon maaf kami janji tidak akan memberikan suara pemilihan buat anda yang sudah pernah duduk di kursi rakyat kabupaten meranti dan kami rakyat butuh wajah baru.

Selain itu, di komentar atas nama Tan Sarey Raney juga mengatakan janji tinggal janji sdre.

Bahkan komentar Erick Putra menjelaskan kalau jalan yang rusak berlumpur itu merupakan GEMALASARI KECAMATAN RANGSANG DAPIL KETUA DPRD FAUZI HASAN, HAFIZOH, AT TAUFIK, DAN ADA BEBERAPA ORG LAGI WAKIL RAKYAT DARI DAPIL TERSEBUT. INGAT JANGAN SAMPAI DI PILIH LAGI.

Bahkan dia juga menegaskan Kenapa wakil rakyat tidak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat selama dua priode. Sudah masuk tiga priode mau minta dipilih lagi mohon maaf lah ya incumbent. Tidak ada kontribusi kalian wakil rakyat di negeri ini. Bye bye sayonara wakil rakyat dan kami pilih wajah baru.

Dikatakan ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Fauzi Hasan ketika di konfirmasi lewat pesan WhatsApp mengatakan, Bagus mengingatkan lagi bahwa pembangunan kite perlu disegerakan.

''Insya Allah progres pembangunan itu telah direncanakan Tahun 2019, menyambung dari Teluksamak menuju Desa Tebun dan berpikir positif aja, '' kata Fauzi Hasan.

Selain itu Fauzi Hasan juga membeberkan kalau pada awal tahun 2018 dirinya membawa seluruh kepala desa ke Kementrian PUPR, Bappenas, dan Pertanian untuk menjemput dengan memberikan Usulan Pembangunan Infrastruktur pada Kawasan Perbatasan yang difasilitasi oleh Badan Nasional Perbatasan.

''Mudah-mudahan usaha bersama diawali tahun 2018 dapat diakomodir pihak kementerian, dan tentunya pada anggaran 2019, '' ujar nya.