TELUK KUANTAN (KILASRIAU.Com) - Disaat Presiden RI Joko Widodo mengintruksikan seluruh jajaran pemerintah untuk menghemat anggaran, puluhan aparatur desa termasuk camat di kabupaten Kuantan Singingi, Riau, malah plesiran ke salah satu kota di Kepulauan Riau, yakni Batam.

Plesiran yang bertajuk Bimtek dengan tema "Manajemen Keuangan Desa serta Implementasi System Informasi E Prodeskel" itu, ditaksir menghabiskan anggaran hingga setengah miliar rupiah lebih.

Kegiatan Bimtek Manajemen Keuangan Desa serta Implementasi System Informasi E Prodeskel tahun 2023 itu sejatinya diikuti oleh 97 orang, yang terdiri dari 91 orang Kades/Perangkat, 1 orang Camat, dan 3 orang Pendamping, serta 2 orang non Pendamping. Bimtek tersebut dipusatkan di salah satu Hotel di Kota Batam kepulauan Riau, dimulai sejak 20 hingga 24 Juli 2023.

Ironi, ditengah situasi gencarnya Bupati Kuansing menggesa pembangunan, puluhan aparatur desa ini justru melaksanakan kegiatan ke luar daerah dengan menghabiskan anggaran setengah miliar lebih.

Bimtek Aparatur Desa Kabupaten Kuantan Singingi ke Batam yang menghabiskan anggaran cukup besar itu, dihadiri pihak Kepolisian Resort (Polres) Kuantan Singingi yaitu dari bagian Reskrim.

Tak ayal, kegiatan tersebut mendapat kritikan elemen masyarakat di kabupaten Kuantan Singingi. Mereka merasa kesal dengan kegiatan Bimtek yang menghabiskan anggaran setengah miliar lebih tersebut.

"Memang benar bahwa Dana Desa bukan anggaran untuk jalan-jalan. Apa salahnya pakar-pakar keilmuan itu yang kita undang ke Kuansing untuk memberikan ilmunya kepada semua kades. Kalkulasinya mengurangi biaya perjalanan dan operasional lainnya," ujar Ketua PPWI Kuantan Singingi (Kuansing), Rowandri kepada Kilasriau.com Kamis (20/07/2023) malam di Teluk Kuantan.

"Lagipula, tidak semua aparat desa yang setuju dengan kegiatan tersebut. Mereka memilih tidak berangkat ke Kota Batam, karena dengan berbagai pertimbangan," sebut Rowan, setelah mengkonfirmasi salah seorang Kades yang tidak ikut Plesiran bersama Kades lainnya itu.

"Sangat disesalkan, pihak kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan kegiatan Bimtek aparatur desa ke luar daerah di tengah situasi penggenjotan pembangunan daerah di Kuansing," cecar Rowandri yang acap disapa Konsi Row itu.

Padahal, sambungnya, "ilmu yang diserap juga tidak terlalu berdampak positif di masyarakat. Ibaratnya Bimtek ini hanya plesiran atau jalan-jalan ke luar daerah, selfi-selfi dan upload dimedsos," kata Konsi Row, geram.

"Lagi pula, kenapa pelaksanaannya harus ke luar dari Kuansing..? Di saat Presiden Joko Widodo menekankan perlunya efisiensi anggaran dan berupaya menghidupkan ekonomi lokal dan pendapatan daerah, kenapa kegiatan Bimtek dilaksanakan di Batam," ujarnya dengan muka memerah.

Padahal menurut Ketua PPWI Kuantan Singingi ini, akan lebih efektif jika Bimtek dilaksanakan di daerah, kabupaten Kuantan Singingi, Sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran sebesar itu.

"Disaat masyarakat kabupaten Kuantan Singingi sedang berjuang mengentaskan program pemerintah, kenapa malah pemerintah membuang uang ke pemerintah orang. Padahal, kalau hanya Bimtek dengan peserta puluhan orang bahkan ratusan, mustahil Bimtek itu tidak bisa digelar di Kuansing," tuturnya.

"Lagipun, kalau digelar di Kuansing, yang untung kan orang Kuansing juga," imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Forum Kades Se Kuansing, Bamba Rianto saat dikonfirmasi Kilasriau.com membenarkan adanya bimtek yang dilaksanakan di Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam.

"Ya betul, kita melaksanakan Bimtek di Batam," ujar Bamba sembari mengirimkan daftar Kades yang menghadiri bimtek dan mengirim Rundown acara yang dilaksanakan di Batam tersebut, via whatapps.

Saat ditanyakan urgensi Bimtek yang dilaksanakan di Batam tersebut dan berapa anggaran setiap perwakilan tiap desa untuk kegiatan itu kepada Bamba, Bamba belum memberikan jawaban.

Disamping itu, Ketua Forum Kepala Desa Se Kuantan Singingi, Solahudin mengatakan bahwa, dana Bimtek yang digunakan selain Dana Desa/DD (APBN), ada yang mengalokasikan di APBDes 2023 dari ADD, BDHPRD atau sumber lain yg bisa digunakan untuk kegiatan Bimtek peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa, (Kades, Perangkat Desa, BPD).

"Ada yang sifatnya mandiri jika tidak mengalokasikan di APBDes, ini tergantung dari masing-masing Desa," begitu kata Ketua Forum Kepala Desa se Kuantan Singingi, Solahudin, kepada awak media. Kamis (20/07/2023), via Whatsapp.*(ald)