Kilasriau.com - Bupati Inhil Tegaskan seluruh Instansi dilingkungan pemerintah kabupaten Inhil agar selalu berupaya mensukseskan program percepatan Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional, di Aula kantor Bupati lantai 5, Kamis (1/12/22).

Dimana Bupati Inhil HM Wardan menegaskan kepada semua khususnya kepada pihak-pihak terkait untuk memperkuat sinergitas dan menyamakan persepsi dalam upaya pencapaian UHC yang telah ditargetkan.

"Untuk itu, saya ingin mentracing terutama yang ada di dalam surat edaran Gubernur Riau, yang dimana dalam isinya tersebut meminta kepada pemerintah kabupaten kota untuk mengagarakan kegiatan verifikasi data dan  fasilitasi data baik itu saat pembekalan maupun saat menjalankan tugasnya. Jika tidak dianggarkan makan akan pemerintah provinsi Riau akan melakukan peninjauan. Tentunya ini merupakan suatu penegasan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah kabupaten tidak terkecuali Pemkab Inhil," jelasnya.

Dikesempatan tersebut juga Bupati Inhil HM Wardan menyampaikan, UHC ini merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.

Mengingat, Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 677.983 orang dengan jumlah kepesertaan JKN pada bulan agustus 2022 yaitu PBI JK 202.703, PBPU/BP Pemda 147.779, PPU 117.167, PBPU mandiri 49813, dan BP 3.857 orang.

"Sehingga total yang sudah terdaftar JKN sebanyak 521.319 (77.01%) dan yang belum JKN sebanyak 155.664 (22,99%), yang harus di capai pemerintah Indragiri Hilir dalam pencapaian UHC sebanyak 98%" terang Bupati", ujarnya.

Menurut Bupati rapat ini sangat penting dilaksanakan karena di 12 Kabupaten/kota di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir meduduki posisi yang ke 10. Dengan kondisi seperti ini sangat memerlukan kerja keras dan kebersamaan seluruh elemen sehingga apa yang menjadi program dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat tercapai.

"Masih ada sekitar 21% persen yang belum terdata dalam JKN yang harus kita prioritaskan, untuk itu saya tindaklanjuti dengan cepat dengan menerbitkan intruksi Bupati, surat edaran Bupati dan penegasan melalui rapat-rapat, semoga target kita tahun 2023 mendapatkan UHC", tutur Bupati.

Terakhir Bupati Inhil Wardan juga menegaskan kepada perusahaan yang telah berdiri di wilayah kabupaten Inhil agar segera mendata kembali seluruh karyawannya yang belum memiliki BPJS Kesehatan serta membayar kan ansurannya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

"Jadi, Pemkab Inhil akan memanggil seluruh pimpimpina perusahan yang ada di Inhil ini, tentunya membahas UHC. Untuk itu pihak perusahaan harus benar-benar menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan serta membayarkan BPJS Kesehatan bagi karyawannya. Tujuannya tidak lain membantu Pemkab Inhil dalam pencapain UHC di tahun 2024 jika perlu 2023 kabupaten Inhil sudah UCH," imbuhnya.

Untuk diketahui rapat tersebut  turut di hadiri ketua komisi IV DPRD Inhil, unsur Forkopimda, Kepala OPD terkait, Kepala BPJS beserta jajaran, serta undangan lainnya.**