Kilasriau.com – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Riau Kepulauan Riau menggelar audiensi dan dialog bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau beserta jajaran di Kantor Satpol PP Provinsi Riau. 

Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi strategis untuk membahas berbagai persoalan penegakan Peraturan Daerah (Perda) yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.

Audiensi dipimpin langsung oleh Ketua Badko HMI Riau Kepulauan Riau, Wirianto Aswir, didampingi Ahmad Zainuri, Rezkinanda Putra, dan Olivia. Sementara dari pihak Satpol PP Provinsi Riau hadir langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, didampingi para Kepala Bidang serta Humas Satpol PP Provinsi Riau.

Dalam dialog tersebut, Badko HMI Riau Kepulauan Riau menegaskan bahwa penegakan Perda tidak boleh hanya menjadi norma yang tertulis di atas kertas, tetapi harus benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Organisasi mahasiswa tersebut menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah melalui Satpol PP sebagai aparat penegak Perda.

Soroti Maraknya Truk Besar Parkir di Bahu Jalan

Salah satu isu utama yang disampaikan Badko HMI adalah masih banyaknya kendaraan bertonase besar, khususnya truk dan mobil puso, yang berhenti atau parkir di bahu jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Badko HMI mencatat sedikitnya terdapat beberapa titik yang hingga kini menjadi perhatian masyarakat, antara lain:

Jalan Kubang Raya;

Kawasan depan SMK Kehutanan;

Kawasan depan SMA Plus Provinsi Riau.

Di lokasi-lokasi tersebut, kendaraan besar kerap berhenti dalam waktu yang cukup lama di bahu jalan sehingga mempersempit ruang lalu lintas, memicu kemacetan, dan meningkatkan potensi kecelakaan.

Ahmad Zainuri menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena telah menjadi persoalan yang dirasakan masyarakat setiap hari.

“Bahu jalan bukanlah tempat parkir kendaraan bertonase besar. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu penyebab terganggunya kelancaran arus lalu lintas. Kami meminta Satpol PP bersama instansi terkait segera mengambil langkah konkret agar penegakan aturan benar-benar dirasakan masyarakat.”

Badko HMI menilai penataan ruang jalan harus menjadi prioritas demi menjamin keselamatan pengguna jalan dan menciptakan ketertiban umum sebagaimana semangat penegakan Peraturan Daerah.

Desak Penertiban Tempat Hiburan Malam

Selain persoalan ketertiban jalan, Badko HMI juga menyoroti keberadaan sejumlah tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru yang diduga belum sepenuhnya mematuhi ketentuan jam operasional maupun aturan lain yang berlaku.

Badko HMI meminta Satpol PP Provinsi Riau untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tempat hiburan malam yang terbukti melanggar ketentuan.

Menurut Badko HMI, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan pelaku usaha tertentu.

“Penegakan Perda harus dilakukan secara adil dan konsisten. Apabila terdapat tempat hiburan malam yang melanggar jam operasional ataupun ketentuan lainnya, maka tindakan tegas harus diberikan sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan hanya berlaku bagi pihak tertentu.”

Badko HMI menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas hiburan malam bukan semata persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta kepastian hukum.

Apresiasi Ruang Dialog yang Dibuka Satpol PP

Di akhir pertemuan, Badko HMI Riau Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi kepada Kepala Satpol PP Provinsi Riau beserta jajaran yang telah membuka ruang komunikasi dan menerima berbagai masukan secara terbuka.

Badko HMI berharap hasil dialog tersebut tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi menjadi langkah awal lahirnya tindakan nyata di lapangan.

Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki fungsi kontrol sosial, Badko HMI menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Riau. Organisasi ini berkomitmen menjadi mitra kritis pemerintah dengan menyampaikan aspirasi masyarakat secara objektif, konstruktif, dan berlandaskan kepentingan publik.

“Kami percaya bahwa ketertiban umum hanya dapat terwujud apabila aturan ditegakkan secara konsisten. Badko HMI akan terus mengawal dan mengingatkan setiap kebijakan agar benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi slogan penegakan hukum.”