Kilasriau.com  – Di tengah memuncaknya aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak), kabar mengenai ketidakhadiran Rektor, Junaidi, justru memicu kemarahan baru. Informasi yang beredar menyebut pimpinan kampus berada di luar negeri, bahkan disebut sedang “healing”.

Situasi ini menyulut kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa yang berharap adanya dialog langsung. Alih-alih mendapat jawaban, mereka merasa ditinggalkan di tengah tuntutan yang semakin mendesak.

"Kami di sini pusing menagih kepastian keselamatan, tapi Rektor malah asyik jalan-jalan ke luar negeri! Ini sudah menyimpang dari fungsi utamanya. Seharusnya Rektor fokus mengurus akademik dan Tri Dharma, bukan malah sibuk bermain di area pembangunan yang merupakan urusan Yayasan. Kami mendesak aparat dan Yayasan segera mengaudit gedung 10 miliar itu sebelum memakan korban, jangan sampai roboh seperti turap kemarin!" — Munawar Harahap, Jendral Lapangan GAMPU.

Mahasiswa kembali menyoroti minimnya keterbukaan terkait penggunaan dana kampus. Tidak adanya laporan yang mudah diakses dinilai memperbesar dugaan adanya praktik pengelolaan yang tidak akuntabel.

Isu proyek turap yang roboh kembali mencuat, diperparah dengan keputusan pemberian proyek baru berupa gedung belajar serbaguna bernilai 10 milliar rupiah kepada kontraktor yang sama. Bagi mahasiswa, ini bukan lagi sekadar kebijakan yang keliru.

Kenaikan biaya pendidikan yang tidak diiringi peningkatan fasilitas juga menjadi bahan bakar kemarahan mahasiswa. Mereka menilai kampus semakin membebani, tanpa memberikan transparansi yang layak.

Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 28 April 2026. Namun hingga kini, mahasiswa menilai belum ada respons berarti dari pihak kampus terhadap tuntutan transparansi keuangan.

Aliansi mahasiswa pun dibuat semakin geram ketika yang hadir menemui massa bukan sang Rektor, melainkan Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama), Dr. Hardi, S.E., M.M. Kedatangan Dr. Hardi justru dinilai memperkeruh suasana karena ia dianggap lebih memilih membela kebijakan Rektor dengan mencari berbagai alasan pembenaran terkait proyek turap yang roboh ketimbang memberikan solusi konkret. Sikap tersebut membuat aliansi mahasiswa menyatakan ketidakpuasan mendalam karena aspirasi mereka seolah hanya dijawab dengan pembelaan sepihak.

Ketidakjelasan ini justru mempertegas jarak antara pimpinan kampus dan mahasiswa. Massa aksi memastikan tekanan akan terus berlanjut hingga ada jawaban yang jelas dan terbuka.(yan)