KILASRIAU.com  – Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) memberikan penjelasan resmi terkait Surat Edaran Nomor 400.3.5/Disdik/1004 tentang pembentukan Petugas Pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Inhil, Abdul Rasyid, melalui Kasi Kurikulum SD, Khaidir, menyampaikan bahwa edaran tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan keamanan makanan yang dibagikan kepada peserta didik.

“Karena memang kejadian di SD 032, dari awal sebenarnya sudah kami wanti-wanti agar ada koordinasi antara tim MBG dengan dinas. Itu tanggung jawab moral kita untuk memastikan peserta didik aman,” ujar Khaidir di ruang kerja Kadisdik Inhil, Selasa (23/9/25).

Menurut Khaidir, dalam petunjuk teknis MBG telah diatur kewajiban uji organoleptik—uji rasa, bau, dan tekstur—sebelum makanan disajikan.

“Bukan berarti guru harus menghabiskan makanan, cukup dicicip, dicium, dirasakan, apakah aman atau tidak. Hal ini sudah jelas tertulis di juknis halaman 22,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepala sekolah ditunjuk sebagai penanggung jawab utama MBG.

“Secara tertulis maupun tidak, kepala sekolah itu manajer sekolah. Jadi otomatis dia mengkoordinir semua kegiatan, termasuk MBG. Bukan berarti kalau ada masalah kepala sekolah yang disalahkan, tapi memang harus ada yang mengomandoi kegiatan ini,” tambah Khaidir.

Sementara itu, pembina UKS ditetapkan sebagai penanggung jawab teknis dengan alasan memiliki pemahaman lebih baik terkait kesehatan siswa, termasuk perilaku hidup bersih dan sehat.

Dinas Pendidikan juga mendorong keterlibatan orang tua melalui rapat komite atau paguyuban.

“Kalau orang tuanya mendukung, biasanya program jalan terus. Tapi kalau paguyubannya menolak, maka akan jadi terhambat,” kata Khaidir.

Untuk memastikan program berjalan sesuai aturan, Disdik Inhil menerapkan sistem pelaporan berbasis dashboard dan menggelar pertemuan daring rutin setiap dua pekan. Selain itu, pendampingan dilakukan di sejumlah titik, seperti RSUD Puri Husada, RS 3M, dan Puskesmas Gajah Mada.

Abdul Rasyid menegaskan MBG adalah program nasional yang harus didukung penuh.

“Setiap hal baru tentu ada plus minusnya, tapi program ini pasti baik dan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Tujuan akhirnya adalah melahirkan generasi emas 2045. Maka, kami minta sekolah-sekolah untuk bersama-sama mensukseskan program ini,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan, saat ini terdapat 13 dapur umum MBG yang sudah beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir, sementara 7 dapur lainnya dalam tahap persiapan (ready). Dapur umum tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Tembilahan, Kateman, Tembilahan Hulu, Kemuning, dan Keritang, dengan ribuan siswa penerima manfaat mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP.**