KILASRIAU.com  – Tepat hari ini, Kabupaten Indragiri Hilir genap berusia 60 tahun. Sebuah usia yang matang bagi daerah yang dikenal dengan julukan “Negeri Hamparan Kelapa Dunia” dan “Negeri Seribu Parit”. Kabupaten ini resmi berdiri pada 16 Juni 1965, dan kini terus berbenah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Di bawah kepemimpinan Bupati H. Herman, S.E., M.T. dan Wakil Bupati Yuliantini, S.Sos., M.Si., dengan slogan "INHIL HEBAT", arah kebijakan daerah mulai digerakkan meski baru 100 hari masa kerja mereka. Meskipun perubahan signifikan belum sepenuhnya terasa, berbagai proses pembenahan dan pembaruan mulai dijalankan sebagai wujud komitmen membangun Indragiri Hilir yang lebih baik.

Sebagai salah satu kabupaten terluas di Provinsi Riau dengan wilayah mencapai 13.136 km², terdiri dari 20 kecamatan, 39 kelurahan, dan 197 desa dengan jumlah penduduk sekitar 705.041 jiwa, Indragiri Hilir menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan perhatian dan kebijakan nyata.

Tantangan-Tantangan Utama Inhil Hari Ini

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hilir masih berada di posisi terbawah di Provinsi Riau, hanya sebesar Rp2,05 triliun. Dengan luas wilayah yang sangat besar, rendahnya pendapatan menjadi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

2. Pendidikan dan Kualitas SDM

Regenerasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kunci masa depan daerah. Tanpa SDM yang unggul dan kompetitif, pembangunan tak akan berkelanjutan. Pemerintah dituntut hadir secara konkret dalam memperkuat sektor pendidikan dan pelatihan.

3. Komoditas Kelapa dan Kompetitor

Sebagai penghasil kelapa terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 6 juta butir per hari, petani kelapa di Inhil masih bergelut dengan persoalan harga dan ketimpangan kesejahteraan. Puluhan tahun petani hidup bergantung pada komoditas ini, namun kepastian harga dan perlindungan ekonomi belum memihak mereka.

Upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan stabilitas harga kelapa melalui advokasi ke provinsi hingga pusat seringkali hanya menjadi retorika yang tidak bermuara pada solusi konkret. Sudah saatnya ada kebijakan tegas, termasuk menghadirkan kompetitor baru untuk menjaga kestabilan harga dan daya saing.

4. Ekonomi dan Infrastruktur

Infrastruktur yang belum memadai menyebabkan keterbatasan akses distribusi dan berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok. Kondisi ini memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar ketimpangan kesejahteraan. Banyak wilayah masih terisolasi dan belum tersentuh pembangunan layak.

Pemerintah harus menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama demi mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka keterisolasian, serta mengurangi beban masyarakat yang hidup di bawah garis kesejahteraan.

5. Pemekaran Daerah

Wacana pemekaran wilayah, khususnya Indragiri Hilir Selatan, sudah lama didengungkan. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret. Dengan kondisi geografis yang luas dan tantangan distribusi pelayanan publik, pemekaran bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan.

"Apakah harus ada teriakan merdeka, berpisah, atau lanjutan kesengsaraan agar pemekaran ini direalisasikan?" tanya Syarif Hidayatullah, S.I.Kom., Ketua Bidang Advokasi Sosial dan HAM PB HIPPMIH, sekaligus Founder CYI.IDN.

Ia menegaskan bahwa sudah saatnya para pemegang kekuasaan mengambil sikap. “Momentum usia ke-60 ini harus dimaknai sebagai panggilan sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Pemekaran bukan lagi mimpi, tetapi kebutuhan mendesak demi keadilan pembangunan,” ujarnya.