Menjelang Pilkada 2020, 30% Alat Rekam e-KTP Rusak
KILASRIAU.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sebanyak 25-30 persen alat perekaman e-KTP mengalami kerusakan. Kemendagri sudah meminta pemerintah daerah membeli alat baru untuk menjelang bergulirnya Pilkada Serentak 2020.
"Alat itu hasil pembelian Kemendagri pada kurun 2010 dan sudah banyak yang rusak," kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, seperti dilansir Antara, Rabu (3/7/2019).
Alat perekaman e-KTP itu tersebar di 6.000 lebih kecamatan di Indonesia. Alat tersebut sudah tak dapat lagi dipakai untuk memproses pembuatan e-KTP.
- Ikbal Sayuti Pasang Badan Bela Mardiono: Jangan Putarbalikkan Fakta, PPP Butuh Persatuan!
- PKB Inhil Bedah Pemikiran Sosialisme Islam, Dorong Keadilan Sosial dan Ekonomi
- HUT ke-15 NasDem, Taufik Hidayat Ajak Kader Perkuat Restorasi dan Pengabdian
- Bidik Pemilu 2029, PPP Inhil Benahi Struktur dan Perkuat Kaderisasi
- Piala DPC PPP Inhil 2026 Digelar, Total Hadiah dan Door Prize Tembus Rp33 Juta
Zudan mengatakan kerusakan alat rekam itu dipicu faktor usia pemakaian yang sudah relatif lama. Alat yang mengalami kerusakan itu terdiri atas komponen kamera, retina, tanda tangan digital, dan printer.
Kemendagri mendorong pemerintah daerah di Indonesia membeli alat rekam e-KTP menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski tingkat perekaman e-KTP di Indonesia menjelang Pilkada Serentak 2020 diklaim rampung 99 persen, alat tersebut dibutuhkan demi optimalnya pilkada.
"Kita dorong Pemda beli pakai APBD. Kita sudah perintahkan melalui Permendagri Pedoman Penyusunan APBD 2020 agar daerah anggarkan pada 2019 untuk belanja 2020," kata dia.
Zudan menambahkan spesifikasi alat rekam yang akan dibelanjakan oleh Pemda harus sama agar cocok dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
"Tapi masih banyak daerah yang belum beli, sehingga kekurangan alat. Masih banyak yang belum menganggarkan alat e-KTP melalui APBD sampai saat ini," ucap dia.

Tulis Komentar