KILASRIAU.com - Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membenahi kekeliruan input perhitungan suara dalam website KPU.

Sebab informasi yang keliru, ujar Sekretaris Jenderal PB HMI Taufan Tuarita bisa berakibat fatal dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Terkait situasi masyarakat pasca pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, PB HMI meminta kepada seluruh kader untuk Siaga 1, tetap menjaga marwah organisasi dan memegang teguh sikap independen,” ujar Taufan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/4/2019) sore.

Kata Taufan, terkait kekeliruan perhitungan suara yang di input website KPU, penyelenggara Pemilu wajib menjelaskan kepada publik secara transparan mengapa sampai terjadi.

“KPU tidak boleh keliru. Sebagai penyelenggara satu-satunya yang menjadi rujukan masyarakat dalam Pemilu, tidak boleh lalai. Secara berjenjang, mereka harus bekerja profesional,” jelasnya.

Jadi, lanjut Taufan, KPU harus menyelesaikan berbagai tudingan kecurangan yang terjadi dalam proses pengimputan data hasil Pemilu serentak 2019.

“Jika KPU melakukan pembiaran dan lalai secara berkelanjutan, bisa menimbulkan gejolak besar di masyarakat. Ini bisa berakibat retaknya persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Sekretaris Jenderal PB HMI mengingatkan.

Sikap PB HMI, sambung mantan Bendahara Umum PB HMI ini sangat jelas. Terkait Pileg dan Pilres 2019, secara kelembagaan siap mengawal hasil perhitungan suara hingga selesai dan tetap teguh memegang independensi.

Taufan menekankan bahwa KPU harus tetap berpegang teguh terhadap tugasnya dalam proses perhitungan suara, yakni tetap independen, jujur, dan transparan agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari.

“PB HMI akan mengawal KPU untuk menuntaskan tugasnya secara independen, jujur, dan transparan,” pungkasnya.