Kilasriau.com, Banda Aceh — Memasuki usia ke-80, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menegaskan kembali perannya dalam melindungi kepentingan masyarakat dan negara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pesan tersebut menjadi bagian utama dalam peringatan Hari Bea dan Cukai ke-80 yang dilaksanakan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh, Selasa (6/10).

Upacara dipimpin oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, Syahril, selaku Inspektur Upacara. Dalam amanat Menteri Keuangan Republik Indonesia pada peringatan Hari Bea dan Cukai ke-80, ditekankan bahwa perjalanan delapan dekade Bea Cukai bukan sekadar catatan sejarah, tetapi menjadi momentum untuk memastikan institusi terus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

Salah satu mandat penting yang disoroti adalah peran Bea Cukai dalam mengamankan penerimaan negara. Berdasarkan data CEISA per 30 September 2026, penerimaan Bea Cukai tercatat sebesar Rp240,28 triliun atau 71,51 persen dari target APBN, tumbuh 8,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut menjadi salah satu sumber daya negara untuk membiayai pembangunan, menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Namun, peran Bea Cukai tidak berhenti pada penerimaan negara. Fungsi pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan serta peredaran barang ilegal juga menjadi bagian dari upaya melindungi kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional.

Penindakan terhadap barang ilegal, misalnya, memiliki dampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan penghidupan masyarakat. Peredaran pakaian bekas ilegal atau ballpress dapat menggerus pasar bagi penjahit dan industri tekstil dalam negeri, sementara masuknya beras secara ilegal berpotensi merugikan petani sekaligus mengganggu upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Hingga September 2026, pengawasan terhadap komoditas strategis seperti emas juga telah menghasilkan penindakan dengan nilai sekitar Rp1,16 triliun.

Karena itu, pengawasan Bea Cukai diarahkan bukan semata-mata untuk mengejar jumlah penindakan, melainkan memastikan kewenangan yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melindungi petani, industri dalam negeri, konsumen, serta kepentingan negara.

Di sisi lain, Bea Cukai juga memiliki peran dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kepabeanan dan cukai bagi masyarakat serta dunia usaha. Kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kepastian dalam pelayanan diperlukan untuk memperlancar arus barang, meningkatkan daya saing dunia usaha, mendorong ekspor, serta menciptakan iklim kegiatan ekonomi yang semakin kondusif.

Keseimbangan antara pengawasan dan pelayanan tersebut menjadi bagian dari tema Hari Bea dan Cukai ke-80, “Teguh Melindungi, Tumbuh Menguatkan Negeri.” Makna “Teguh Melindungi” diwujudkan melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah penyelundupan serta peredaran barang ilegal dan berbahaya. Sementara “Tumbuh Menguatkan Negeri” diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan, transformasi digital, pemanfaatan data, penguatan manajemen risiko, serta kolaborasi dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat.

Menghadapi perdagangan yang semakin cepat, perkembangan teknologi, serta modus penyelundupan yang semakin beragam, Bea Cukai diarahkan untuk memperkuat pengawasan berbasis risiko dengan memanfaatkan teknologi, analisis data, intelijen, dan sistem peringatan dini. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa menghambat kelancaran arus barang yang legal.

Peringatan 80 tahun Bea Cukai dengan demikian menjadi pengingat bahwa tugas kepabeanan dan cukai memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pengamanan penerimaan negara, pencegahan peredaran barang ilegal, perlindungan industri dan produksi dalam negeri, serta pemberian kepastian bagi kegiatan ekonomi yang legal merupakan bagian dari upaya menghadirkan manfaat negara di tengah masyarakat.

Memasuki delapan dekade pengabdian, Bea Cukai terus diarahkan untuk menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan tugas yang berintegritas, profesional, berbasis teknologi, serta dapat dipertanggungjawabkan. Teguh melindungi, tumbuh menguatkan negeri.