KUANTAN SINGINGI (KilasRiau.com) – Dinamika internal Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi kembali menghangat. Di tengah polemik yang mengiringi pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) BADKO HMI MPO Sumbagtera, HMI MPO Cabang Kuantan Singingi akhirnya angkat bicara dan menyatakan sikap tegas: mendukung penuh pelaksanaan Musda ulang serta langkah strategis pemekaran wilayah BADKO menjadi BADKO Sumbagut dan BADKO Sumbagteng. Sabtu (9/5/2026)

Sikap tersebut disampaikan langsung Ketua Umum HMI MPO Cabang Kuantan Singingi, Hamce Gussay Jefri. Menurutnya, pelaksanaan Musda ulang bukan sekadar agenda administratif, melainkan langkah organisatoris yang diperlukan untuk menyelamatkan legitimasi forum dan memastikan proses kepemimpinan berjalan di atas rel konstitusi organisasi.

Di tengah munculnya berbagai pandangan dan silang pendapat pasca forum sebelumnya, Hamce menilai penyelesaian harus dikembalikan kepada mekanisme organisasi yang sehat, terbuka, dan berlandaskan aturan, bukan dibiarkan menjadi bara konflik yang terus membelah kader.

“Musda ulang bukan bentuk kemunduran demokrasi, melainkan upaya memperbaiki proses agar kepemimpinan BADKO ke depan memiliki legitimasi yang kuat dan tidak terus dipersoalkan,” tegas Hamce.

Ia menegaskan, demokrasi internal organisasi tidak cukup hanya diukur dari siapa yang menang atau siapa yang terpilih. Lebih dari itu, proses menuju keputusan harus benar-benar berjalan adil, transparan, dan sesuai dengan AD/ART organisasi.

“Jika proses dipertanyakan, maka hasil pun akan terus dipersoalkan. Karena itu, menjaga kemurnian mekanisme organisasi adalah bagian dari menjaga marwah himpunan,” ujarnya.

Tak hanya soal Musda ulang, HMI MPO Kuantan Singingi juga menyatakan dukungan terhadap langkah pemekaran BADKO menjadi dua wilayah koordinasi baru, yakni Sumbagut dan Sumbagteng. Menurut Hamce, keputusan tersebut bukan sekadar pemisahan struktur, tetapi strategi besar untuk memperkuat gerakan kaderisasi di wilayah Sumatera.

Selama ini, luasnya wilayah koordinasi dinilai menjadi tantangan serius dalam membangun konsolidasi, komunikasi antar cabang, hingga pengawalan kader secara maksimal.

“Dengan wilayah koordinasi yang lebih dekat, proses kaderisasi akan lebih efektif, komunikasi antar cabang lebih cepat, dan agenda perjuangan organisasi bisa berjalan lebih optimal,” tambahnya.

Ia menilai, organisasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan kader di daerah. Pemekaran, kata dia, adalah jawaban atas kebutuhan organisasi agar tetap relevan, responsif, dan hadir secara nyata di tengah dinamika kader.

Lebih jauh, Hamce mengingatkan seluruh kader HMI MPO agar tidak terus tersandera polemik internal yang berkepanjangan. Menurutnya, energi kader seharusnya diarahkan untuk memperkuat intelektualitas, membangun tradisi keilmuan, serta menghadirkan keberpihakan kepada umat dan bangsa.

“HMI MPO harus menjadi rumah perjuangan bersama. Jangan sampai energi kader habis hanya untuk polemik internal yang tidak produktif. Saatnya kita kembali fokus membangun kaderisasi dan memperkuat gerakan organisasi,” tutupnya.

Pernyataan sikap dari HMI MPO Kuantan Singingi ini menambah dukungan terhadap langkah restrukturisasi organisasi di tingkat BADKO, sekaligus menegaskan bahwa dinamika internal himpunan harus diselesaikan melalui konstitusi, bukan melalui konflik yang berlarut.*(ald)