KILASRIAU.com - Dugaan ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir kembali mencuat. Kali ini, menyangkut tiga paket pekerjaan proyek bernilai ratusan juta rupiah yang dikerjakan oleh CV Hikmah Abadi, pada Minggu (2/10/2025).

Meski disebutkan bahwa pencairan dana proyek telah mencapai 100 persen, sejumlah pekerja lapangan dan pemilik alat berat hingga kini belum menerima hak mereka. Uang upah dan biaya akomodasi yang dijanjikan belum juga dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Salah seorang pekerja lapangan, sebut saja Z, mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan lain sudah bekerja hingga proyek selesai, bahkan menggunakan alat berat milik pribadi untuk mempercepat proses pekerjaan. Namun hingga saat ini, mereka masih menunggu itikad baik dari saudara “G” selaku Direktur CV Hikmah Abadi dan “M” yang bertindak sebagai kuasa direktur.

"Kami sudah menyampaikan seluruh bukti pekerjaan dan rincian biaya yang kami keluarkan ke saudara G. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kalau hak kami tidak dibayarkan, kami akan kembalikan pekerjaan seperti semula, karena itu hak kami,” ujar Z saat dikonfirmasi.

Pernyataan Z ini menegaskan adanya kekecewaan mendalam dari pihak pekerja yang merasa diperlakukan tidak adil. Menurut mereka, perusahaan telah menikmati hasil dari pencairan dana proyek, sementara para pelaksana di lapangan justru ditelantarkan tanpa upah.

Lebih jauh, sumber dari pihak dinas terkait juga membenarkan bahwa memang sudah ada aduan resmi dari pekerja dan pemilik alat berat mengenai tunggakan tersebut. Pihak dinas bahkan telah mengisyaratkan kepada CV Hikmah Abadi untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran upah dan biaya sewa alat berat, guna menghindari konflik lanjutan di lapangan.

“Kami sudah terima aduan, dan sudah kami sampaikan agar segera diselesaikan. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah yang bisa merugikan semua pihak, termasuk pemerintah daerah,” ungkap salah satu pejabat dinas yang enggan disebutkan namanya.

Akibat persoalan ini, proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru terancam rusak kembali. Para pekerja dan pemilik alat berat berencana menguruk atau membongkar kembali pekerjaan yang telah diselesaikan, sebagai bentuk protes dan upaya menuntut keadilan atas hak mereka yang belum dibayar.

"Kami hanya minta keadilan. Kami sudah kerja, sudah keluar biaya besar. Tapi uangnya tidak dibayar. Kalau terus begini, kami akan bongkar kembali pekerjaan itu. Biar Pemda tahu siapa yang sebenarnya salah,” tegas salah satu operator alat berat di lokasi.

Konflik ini tak hanya merugikan para pekerja, namun juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemda Inhil), karena proyek yang telah rampung bisa rusak kembali akibat sengketa antara pihak pelaksana dan kontraktor utama.

Publik kini menanti langkah tegas dari pihak dinas dan aparat penegak hukum untuk menelusuri ke mana sebenarnya dana proyek yang sudah cair 100 persen itu digunakan, serta memastikan hak-hak pekerja lapangan dan penyedia alat berat benar-benar dibayarkan.