KILASRIAU.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama jajaran mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Minyak dan Gas Bumi (Migas) secara virtual pada Selasa (7/10). 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum ini fokus pada dukungan hukum terhadap upaya Swasembada Energi Nasional (Asta Cita Ke-2).

FGD ini diselenggarakan dalam rangka menguatkan landasan hukum di sektor Migas yang sangat vital bagi ketahanan energi nasional. Diskusi ini bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor hulu dan hilir Migas, agar tercipta regulasi yang harmonis, adaptif, dan mampu menarik investasi sekaligus menjamin ketersediaan energi.

Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan pandangannya terkait urgensi pembahasan ini. 

"Sektor Migas sangat strategis, terutama bagi Riau sebagai salah satu daerah penghasil minyak seperti Provinsi Riau ini. Oleh karena itu, kerangka hukum yang kuat dan jelas mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian investasi dan kelancaran operasional dalam mencapai swasembada energi. Kanwil Kemenkum Riau berkomitmen memberikan masukan terbaik agar regulasi yang dihasilkan dapat mendukung secara optimal target nasional ini," tegas Rudy Hendra Pakpahan.

Keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Riau dalam FGD ini menegaskan peran aktif instansi dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat dibidang kedaulatan energi.