Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025
KILASRIAU.com – Bupati Indragiri Hilir, Herman, diwakili Asisten I Setda Inhil, Fajar Husin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian.
Kegiatan yang diikuti oleh gubernur, wali kota, serta bupati se-Indonesia ini, diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dari ruang e-bilik Diskominfo Pers Tembilahan.
Dalam rakor tersebut, Kemendagri menyampaikan perkembangan inflasi nasional per Agustus 2025 yang tercatat sebesar 2,31 persen (year on year), menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,27 persen. Secara bulanan, inflasi berada pada posisi –0,08 persen (month to month).
- Kapolres Indragiri Hilir Bersama Pejabat Utama Cek Pos Pengamanan dan Pelayanan Idul Fitri 1447 H 2026
- Pesan Kapolri di Safari Ramadhan Riau: Tingkatkan Silaturahmi hingga Jaga Persatuan
- Mudik Tenang Tanpa Cemas, Polsek Tempuling Buka Layanan Penitipan Kendaraan Gratis untuk Warga
- Bupati Inhil Tegaskan Penataan SDM Pasca Restrukturisasi OPD Masih Berproses, ASN Diminta Tetap Tenang
- Kapolri-Titiek Soeharto Resmikan-Groundbreaking 110 Jembatan Merah Putih Presisi Riau
Komoditas yang memberi andil terbesar terhadap inflasi adalah beras, cabai merah, rokok kretek filter, bawang merah, dan emas perhiasan. Sedangkan beberapa komoditas yang menyumbang deflasi antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, dan tarif angkutan udara.
Selain inflasi, rakor juga membahas capaian pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan realisasi Program 3 Juta Rumah.
Rakor turut menyoroti dinamika sosial di masyarakat. Sejak 25 Agustus 2025, tercatat 228 aksi unjuk rasa yang tersebar di 35 provinsi. Dari jumlah tersebut, 42 kabupaten/kota mengalami aksi berpotensi anarkis, sedangkan total 144 kabupaten/kota tercatat sebagai wilayah yang terjadi aksi unjuk rasa.
"Melalui rakor ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat dalam menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia," ujarnya.


Tulis Komentar