KILASRIAU.com – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), yang dikenal sebagai “Negeri Hamparan Kelapa Dunia”, akan segera memiliki tiga pabrik hilirisasi kelapa. Proyek strategis nasional ini dipastikan akan dibangun setelah mendapat restu langsung dari Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman.

Pembangunan pabrik tersebut menggunakan skema pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendorong hilirisasi komoditas perkebunan, khususnya kelapa, agar tidak lagi hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah.

“Inhil merupakan salah satu lumbung kelapa terbesar di Indonesia. Kami ingin industri pengolahan terintegrasi hadir di sini agar petani mendapat nilai tambah dan tidak lagi hanya bergantung pada harga kopra,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan yang dikutip dari sejumlah media nasional.

Selain pembangunan pabrik, pemerintah juga menyiapkan program peremajaan kebun kelapa. Kebun-kebun tua yang sudah tidak produktif akan diganti dengan bibit unggul agar produktivitas meningkat.

“Peremajaan kebun kelapa rakyat adalah kunci agar pasokan bahan baku berkualitas tetap terjaga dalam jangka panjang,” jelas Amran.

Kehadiran tiga pabrik hilirisasi kelapa ini diperkirakan membawa banyak dampak positif bagi masyarakat Inhil. Pertama, petani berpotensi menikmati harga jual kelapa yang lebih stabil karena adanya permintaan dari industri lokal. Kedua, ribuan lapangan kerja baru akan terbuka, baik di sektor produksi maupun di bidang pendukung seperti logistik, transportasi, dan jasa.

Selain itu, keberadaan industri modern diyakini akan mendorong transfer teknologi, perbaikan manajemen kebun, serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di sekitar lokasi pabrik.

“Kalau pabrik betul-betul berdiri, kami tidak lagi hanya menjual kelapa mentah. Harga bisa lebih baik dan anak-anak muda juga punya peluang kerja di sini,” ujar Sutrisno, seorang petani kelapa di Kecamatan Gaung, saat ditemui terpisah.

Meski begitu, sejumlah kalangan mengingatkan agar pembangunan pabrik tidak hanya dipandang dari sisi peluang. Potensi ancaman tetap ada, terutama terkait limbah industri, monopoli harga, serta risiko tersingkirnya usaha kecil menengah (UKM) lokal yang selama ini mengolah kelapa secara tradisional.

“Industri ini ibarat pisau bermata dua. Bisa menjadi berkah besar, tetapi bisa juga membawa masalah jika tidak dikelola dengan baik,” kata Ashar Wibowo, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan.

Menurutnya, pengawasan terhadap dampak lingkungan harus menjadi prioritas. Limbah cair dari industri minyak dan santan, misalnya, dapat mencemari sungai-sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Inhil.

“Pemerintah daerah harus tegas dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jangan sampai sungai kita tercemar dan petani justru terjebak dalam ketergantungan pada perusahaan besar,” tegas Ashar.

Ashar juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar hilirisasi kelapa benar-benar menghadirkan kesejahteraan.

Ia menyebutkan tiga langkah utama yang harus dijalankan. Pertama, pemerintah daerah perlu mengeluarkan regulasi yang berpihak pada petani serta memastikan pengawasan berjalan ketat. Kedua, perusahaan wajib menerapkan prinsip keberlanjutan serta menjalin kemitraan yang adil dengan petani dan UKM lokal. Ketiga, masyarakat dan LSM didorong aktif melakukan kontrol sosial agar investasi ini berjalan transparan.

“Masa depan kelapa Inhil ada di tangan kita bersama. Kita sambut investasi ini dengan optimisme yang kritis, supaya benar-benar membawa manfaat bagi Bumi Lancang Kuning,” pungkasnya.