KILASRIAU.com - Dalam khazanah Melayu, Mandi Safar* bukan sekadar ritual turun ke sungai atau laut. Ia adalah simbol penyucian diri, menolak bala, dan mengharap keberkahan hidup. Air yang mengalir menjadi lambang kejernihan, sementara prosesi itu diniatkan untuk membersihkan jiwa dari segala noda, agar langkah manusia kembali seimbang dengan alam dan sesama.

Dalam bingkai ini, reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dapat diibaratkan sebagai mandi safar politik: sebuah usaha membersihkan tubuh pemerintahan dari noda lama, sekaligus menyiapkan bahtera negara untuk berlayar lebih jauh di samudera kekuasaan.

Dalam tradisi politik modern, reshuffle kabinet sering dipahami sebagai langkah teknokratis untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Namun di balik itu, ia juga adalah ritual politik. Pepatah Melayu mengingatkan, _“air yang keruh jangan dibiarkan mengalir, nanti merusak sawah di hilir.”_ Demikian pula, bila ada menteri yang gagal, terseret konflik kepentingan, atau mengabaikan amanah rakyat, maka ia mesti diganti.

Bagi Prabowo, reshuffle bukan hanya soal mengganti nama, melainkan upaya menjaga marwah kepemimpinan. Kabinet yang tidak solid akan membuat bahtera pemerintahan oleng. Karena itu, proses ini layaknya menyapu laman rumah, membuang dedaunan kering dan ranting yang berserakan agar halaman kembali rapi.

Namun reshuffle kabinet di Indonesia tidak pernah steril dari politik. Sistem presidensial kita dibangun di atas koalisi besar yang kerap berlapis kepentingan. Di titik ini, reshuffle sering ditafsirkan sebagai *panggung bagi pembagian kursi.

Bila reshuffle hanya dijalankan sebagai politik balas budi terhadap partai koalisi, ia tidak lebih dari mandi tanpa sabun: basah tapi tidak bersih. Publik akan menilai reshuffle hanyalah ritual tanpa ruh, sekadar mengakomodasi tuntutan partai, bukan menjawab kebutuhan rakyat.

Namun bila reshuffle diarahkan untuk menghadirkan menteri yang lebih profesional, bersih, dan visioner, maka ia bisa menjadi momentum mandi safar yang sejati: penyucian pemerintahan dari noda lama dan pembaharuan arah kebijakan untuk masa depan.

Rakyat tidak peduli siapa partai pengusung di belakang seorang menteri. Yang dilihat hanyalah kinerja: apakah harga sembako lebih stabil, apakah lapangan kerja tercipta, apakah layanan publik lebih baik.

Dalam pepatah Melayu disebut, _“sekali air bah, sekali tepian berubah.”_ Demikian pula reshuffle: ia adalah gelombang yang bisa mengubah tepian politik. Publik berharap tepian yang baru lebih tegak, bukan makin runtuh. Oleh sebab itu, Prabowo perlu memastikan kabinet hasil reshuffle benar-benar diisi oleh sosok yang mampu bekerja, bukan sekadar pandai beretorika.

Momentum reshuffle terjadi di tengah situasi negeri yang penuh tantangan. Ekonomi global masih rapuh, harga pangan sering bergejolak, ketimpangan sosial melebar, sementara krisis lingkungan semakin nyata.

Di hadapan persoalan ini, reshuffle seharusnya menghadirkan menteri-menteri yang berani dan jernih pikirannya. Tanpa keberanian, kebijakan hanya jadi rutinitas tanpa terobosan. Tanpa kejernihan, kebijakan mudah dikotori kepentingan jangka pendek.

Prabowo mesti mengingat, reshuffle bukan hanya soal politik kekuasaan, tetapi juga soal politik keberlanjutan: bagaimana memastikan negeri ini tetap tegak berdiri, dengan rakyat yang sejahtera dan lingkungan yang terjaga.

Seperti mandi safar yang diniatkan untuk menyucikan diri, reshuffle kabinet Prabowo akan dinilai dari sejauh mana ia mampu menyucikan pemerintahan dari noda lama: politik transaksional, praktik korupsi, dan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Bila reshuffle hanya berhenti pada kosmetik politik, ia akan segera dilupakan. Tetapi bila reshuffle ini benar-benar menghadirkan kejernihan, ia akan tercatat sebagai titik balik kepemimpinan Prabowo, langkah awal untuk menjaga marwah bangsa.

Mandi safar hanyalah simbol. Yang menentukan bukanlah airnya, tetapi niat yang membersihkan. Begitu pula reshuffle: bukan nama yang diganti, melainkan tekad menyucikan negeri.

Oleh: Salamuddin Toha (Kader Hima Persis Riau)