KILASRIAU.com – Aktivitas perdagangan di sepanjang Jalan Gajah Mada, Tembilahan, Indragiri Hilir, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, yang menilai keberadaan para pedagang memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi di kota tersebut.

Menurut Muridi, geliat pedagang kaki lima dan pelaku usaha kecil di area tersebut membuat suasana kota menjadi lebih hidup dan dinamis. Selain menjadi pusat aktivitas ekonomi warga, kawasan ini juga berkembang menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat ikatan komunitas lokal.

“Kehadiran para pedagang di Jalan Gajah Mada bukan hanya soal jualan, tapi ini juga soal bagaimana kita menciptakan ruang ekonomi rakyat yang inklusif dan memberdayakan,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatan komunitas pers, Rabu (20/8/2025).

Ia menilai, perdagangan informal ini menjadi pilar penting dalam membangun dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tembilahan, terutama di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.

“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Ketika mereka tumbuh, maka akan terbuka lapangan kerja baru, daya beli masyarakat meningkat, dan pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas,” tambahnya.

Namun, Muridi menyayangkan masih minimnya perhatian pemerintah dan perusahaan terhadap kebutuhan dasar para pedagang kecil. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta, khususnya dalam memberikan dukungan infrastruktur sederhana seperti gerobak, meja, dan kursi untuk para pedagang.

Sebagai solusi jangka pendek dan menengah, Muridi mengusulkan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

“Banyak perusahaan besar beroperasi di sini, tapi sampai hari ini belum jelas ke mana arah dan sasaran dana CSR mereka. Padahal, CSR itu seharusnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama sektor informal dan UMKM,” tegas Muridi.

Ia juga mengkritisi kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana CSR oleh sejumlah perusahaan.

“Selama ini, pengelolaan CSR terkesan elitis dan tidak berpihak pada masyarakat kecil. Ini harus diubah. Pemerintah perlu membuat sistem pelaporan dan evaluasi yang terbuka agar masyarakat tahu dana itu digunakan untuk apa,” ujarnya.

PW-IWO Riau berharap pemerintah daerah bisa mengambil langkah konkret dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada pedagang kecil. Termasuk di dalamnya penyediaan tempat berjualan yang aman dan nyaman, pendampingan usaha, serta akses permodalan ringan.

“Jangan sampai aktivitas ekonomi rakyat ini justru dipersempit atau bahkan digusur atas nama ketertiban kota. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator, bukan represif terhadap rakyat kecil yang sedang berusaha mencari nafkah,” kata Muridi.

Ia juga mendorong media lokal untuk terus mengawal isu-isu sosial dan ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk dalam memastikan keterbukaan informasi penggunaan dana publik dan CSR.

“Peran media sangat penting untuk mendorong akuntabilitas. Kami di IWO siap bersinergi agar suara rakyat kecil bisa lebih terdengar dan mendapat perhatian,” pungkasnya.

Dengan dukungan yang tepat, ia meyakini bahwa kawasan seperti Jalan Gajah Mada bisa menjadi model pengembangan ekonomi berbasis komunitas yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.