Kilasriau.com - Bupati Inhil yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Inhil, H. Dwi Budiyanto menghadiri kegiatan Press Release Berita Resmi Statistik (BRS) Inflasi Tembilahan Desember 2025 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir di Aula Kantor Bappeda Inhil, senin (05/01/2026) 

Berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Tembilahan sebesar 6,17 persen indeks harga konsumen (IHK) sebesar 112,45. Angka ini menempatkan Tembilahan sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Provinsi Riau pada periode tersebut, sedangkan Kota Dumai mencatat inflasi terendah sebesar 4,24 persen dengan IHK sebesar 112,24.

Kepala BPS Inhil Zulyadi, SST., M.Si, menjelaskan bahwa inflasi y-on-y Tembilahan dipicu kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, di antaranya: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,08 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,68 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,7 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,25 pesen, kelompok transportasi sebesar 1,4 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,25 persen, kelompok rekreasi, olah raga dan budaya sebesar 0,22 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,01 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,39 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 24,3 persen.

Sementara indeks kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan atau deflasi, yaitu : kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,16 persen.

Dalam kesempatan itu, Asisten II Setda Inhil, H. Dwi Budiyanto menyampaikan apresiasi atas kinerja BPS yang telah menyajikan data inflasi secara komprehensif. 

"Saya menegaskan bahwa data ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi daerah," ujarnya. 

Kegiatan Press Release Inflasi ini dihardiri oleh kepala BPS Inhil, unsur Forkopimda inhil, perangkat daerah terkait, perwakilan OPD, dan undangan lainnya.