KILASRIAU.com  - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memimpin rapat koordinasi untuk membahas kelanjutan operasional BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono.  

“Kami bersama jajaran terkait menggelar rapat koordinasi untuk membahas operasional BPJS Ketenagakerjaan di tahun depan,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, Kamis (13/1/2025).  

Sri Mulyani menegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memegang peran vital dalam perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang inklusif. Hal ini sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.  

“Oleh karena itu, kami mendukung optimalisasi operasional BPJS Ketenagakerjaan dengan memperkuat aspek kepesertaan, meningkatkan pelayanan, memajukan inovasi dan teknologi, serta memastikan pengelolaan Dana Jaminan Sosial dilakukan secara hati-hati demi manfaat maksimal bagi peserta,” tambahnya.  

Sementara itu, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap skema program BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam menghadapi peningkatan jumlah pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal.  

"Proporsi kepesertaan dari pekerja bukan penerima upah diperkirakan akan mencapai lebih dari 60% dalam waktu dekat," ungkap Paulus Agung Pambudhi, Anggota DJSN, dalam diskusi Social Security Summit 2024 yang diadakan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Selasa (26/11).  

Paulus juga menyoroti beberapa tantangan, seperti rendahnya cakupan kepesertaan pekerja penerima upah dan belum optimalnya literasi jaminan sosial bagi pekerja informal. Ia menilai diperlukan kebijakan yang mendukung, termasuk edukasi sosial, peningkatan akses pekerja informal terhadap program pensiun, serta penyediaan skema jaminan sosial bagi pekerja miskin dan tidak mampu.  

Sementara itu di tingkat daerah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Batam Sekupang, Budi Pramono, menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan pusat. “Dengan optimalisasi operasional BPJS Ketenagakerjaan, kami berharap dapat meningkatkan kepesertaan, pelayanan, inovasi teknologi, dan memastikan Dana Jaminan Sosial dikelola secara hati-hati agar memberikan manfaat maksimal kepada peserta,” ujar Budi. 

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan implementasi program jaminan sosial dapat terus berkembang, menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.