KILASRIAU.com - Komisi I DPRD Riau yang membidangi persoalan hukum angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Yaqut Cholil Qoumas, yang mengatakan di Riau ada kelompok radikal yang berhubungan dengan salah satu calon presiden pada pemilihan presiden 2019.

Arrahman, meminta agar Yaqut tidak mengurus yang bukan menjadi pekerjaan dan wewenangnya.

"Ini lah yang sudah menyalah, banyak orang yang bukan tugas pokoknya memberikan statemen yang malah meresahkan. Dalam bidang intelijen ini kita sudah punya badan yang kuat, BIN, TNI, Polri, sudah bekerja siang dan malam di tengah masyarakat. Merekalah yang bisa menilai mana yang radikal dan tidak. Dan sejauh ini tidak ada pernyataan resmi persoalan radikal tersebut. Ini kenapa seseorang yang secara kelembagaan tidak mempunyai latar belakang untuk menilai orang, malah menilai itu. Cobalah bekerja itu sesuai fungsi masing-masing," kata Taufik, Ahad (13/11/2019).

Politisi Gerindra ini menegaskan, GP Ansor agar jangan memancing permasalahan yang memang bukan kapasitas untuk berbicara. Ia menilai ini sudah politis, sehingga menganggap lawan politik adalah radikal semua.

"Kenapa yang tidak pernah punya dasar dalam bidang kajian intelijen kok menyatakan ini radikal? Ini yang kita pertanyakan, kapasitas yang menyampaikan ini apa?" katanya lagi.

Ia meminta agar semua pihak menjaga kondusifitas. Biarkan yang bekerja sesuai ahlinya. "Disitu ada BIN, TNI, Polri, Kesbangpol, biarlah mereka yang bertugas, jangan kita yang tak punya kapasitas malah ikut mencampuri," tukasnya.