Melalui Video Conference, Pemkab Inhil Ikuti Rakernas

KILASRIAU.com - Melalui Video Conference, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arilangga Hartato, Selasa (31/10/2023). Bertempat di Ruang Multimedia Diskominfo PS.
Rakernas ini juga diikuti oleh berbagai stakeholder, mencakup 19 Kementerian Lembaga, 38 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan lainnya.
Sementara Pemkab Inhil hadir dalam kesempatan ini, Bupati H. Muhammad Wardan diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Inhil Junaidi. Turut mendampinginya beberapa Pimpinan OPD terkait di Lingkup Pemkab Inhil, dan perwakilan dari Kantor Pertanahan yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Inhil.
- Wakil Bupati Inhil Lantik Hj. Katerina Susanti Sebagai Ketua GOW, Ajak Perempuan Bersatu Bangun Daerah
- Ketua TP-PKK Inhil Ajak Siswa Tanamkan Pola Makan Sehat dan Cinta Lingkungan Melalui Gerakan B2SA dan Gemas
- Bea Cukai Tanjung Pinang Pelajari Strategi Pengelolaan Media di Aceh Customs Media Hub
- Bupati Inhil Dukung Penuh TBM Asmaraloka dan Forum TBM Inhil Galakkan Gerakan Literasi Sejak Dini
- Wabup Inhil Yuliantini Hadiri Sosialisasi dan Pengukuhan Pengurus Perwatusi Kabupaten Indragiri Hilir
Dalam Rakernas tersebut, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria serta berharap agar Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah agar dapat terus berperan aktif memastikan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
“Kami mengharapkan keterlibatan penuh dari Gubernur dan Bupati, Walikota sebagai Ketua GTRA Daerah dan kerjasama Kementerian/Lembaga, untuk bersama-sama melaksanakan rencana aksi dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan Deklarasi Karimun GTRA Summit 2023 dalam mempercepat penyelesaian program pemerataan ekonomi pada Semester 1 Tahun 2024,” tambahnya
Acara ditutup dengan Kick Off Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.
Tulis Komentar