Kilasriau.com, LINGGA- Para seniman yang tergabung dalam  gerakan pemajuan kebudayaan lingga (GPKL) kembali mendatangi kantor Dinas kebudayaan dan DPRD kabupaten lingga, Senin (31/07/23) kemarin.

Tujuan para seniman mendatangi Komisi III DPRD kabupaten lingga dan dinas kebudayaan Kabupaten lingga merupakan upaya mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam penglibatan penggiat seni  lokal  dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemajuan kebudayaan, terkhususnya dalam bidang pertunjukan/karya seni  musik dikabupaten lingga ini.

mengacu kepada UU nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan Kebudayaan sangat jelas peran dan tanggung jawab pemerintah atas pemajuan budaya adalah obyek - obyek kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, Ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa. Permainan dan olahbraga tradisional  ini sangat luas cakupannya untuk di terjemahkan oleh peran para Budayawan dan tokoh tokoh seniman lokal yang paham mengaktualisasikannya.

Namun ,saat ini Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertunjukan/karya seni musik yang terjadi banyak dijumpai tidak memberdayakan dan semakin minim memberikan ruang dan penglibatan para seniman-siniman lokal yang berupaya tetap menjaga,melestarikan dan berkarya dibidang kesenian bermusik.

Rian salah satu seniman mengatakan,tentu hari ini kami selaku seniman lokal di daerah ini,khususnya saya pribadi sangat kecewa atas kebijaksanaan dan kebijakan pemerintah yang semakin hari samakin tidak memberikan ruang untuk berdiskusi lebih jauh tentang seni,terkhusus seni pertunjukan. Beberapa waktu lalu kita juga sudah pernah berdikusi di komisi III DPRD bersama dinas-dinas terkait tentang pemajuan kebudayaan.spertinya tidak berjalan sebagaimana apa yg telah kita bahas dan disepakati. Nah saat ini contohnya,tiba-tiba muncul pembuatan mini album,dan di dalam prosesnya sangat mengangkangi potensi-potensi seni yang ada di daerah,Yang kegiatan ini dengan mudahnya disalurkan anggarannya kepihak luar daerah,ucap rian.

“peran pemerintah sangat jelas dan bisa menjadi tulang punggung kebudayaan. “ Kenapa?, jelas tercantum dalam UU No 5 tahun 2017 tercantum anggaran penyusunan pokok anggaran kebudayaan daerah kabupaten kota dibebankan kepada pendapatan dan belanja daerah,  nah ini sangat timpang dilapangan.  Para Budayawan seniman khususnya di Lingga ini,tidak mempunyai daya tawar lagi,hanya karena kecintaan saja kami bisa bertahan selama ini. anggaran teranggarkan tapi tak menyentuh kepada seniman lokal”tegas rian.

Lanjut rian,Saya melihat ada yang kurang tepat dari pemerintah dalam memandang kebudayaan. Akibatnya, anggaran untuk sektor kebudayaan di APBD tidak betul-betul terserap kepada seniman didaerah. Saya juga berpendapat perlunya pemerintah memanfaatkan pertunjukan seni budaya sebagai media sosialisasi kebijakan daerah. Bukan hanya dengan pidato-pidato yang kering dan membosankan,tutup rian.
 

Said agus Marli selaku anggota komisi III DPRD kabupaten lingga saat ditemui juga mengatakan,sangat menyayangkan hal seperti ini bisa terjadi dalam proses pelaksanaan teknisnya.tentu kita harapkan APBD yang sudah kita sahkan di Rapat paripurna itu,terkhusus anggaran untuk kesenian,benar-benar tepat sasaran dan tersalurkan kepada penggiat-penggiat seni yang ada di lingga ini,tentu seniman  dan budayawan asli daerah yang paham mengaktualisasikan seni ini jugalah yang kita harapkan  dapat menghidupkan dan terus melestarikan kegiatan berkesenian di daerah kita lingga ini,ucap agus marli.

Sementara itu, plt. kepala dinas kebudayaan kabupaten lingga,Azmi saat dikonfirmasi via Telpon media Kilasriau.com,menjelaskan saya hanya menjalankan perintah dari  pimpinan daerah,dan segera mungkin menjadwalkan pertemuan langsung dengan kawan-kawan penggiat-penggiat seni ini,pungkasnya.

Sampai hari ini para seniman-seniman lingga,masih terus melakukan pergerakan dan menunggu jadwal pertemuan lanjutan yang disampaikan langsung plt,kepala Dinas kebudayaan kabupaten lingga.