INHIL, KILASRIAU.com - 

Asosiasi Pemuda dan Mahasiswa Inhil (APMI) geruduk Kantor DPRD Kabupaten Inhil. Aksi tersebut merupakan bagian dari Gerakan Kawal APBD Inhil yang berbentuk demonstrasi, Senin (19/11/2018) pagi.

Gerakan Kawal APBD Inhil adalah sebuah upaya untuk memastikan anggaran daerah pada tahun anggaran 2019 dapat dialokasikan sesuai dengan kepentingan masyarakat, khususnya di bidang perkebunan kelapa.

Aksi massa oleh APMI dimaksudkan untuk merealisasikan tujuan dari Gerakan Kawal APBD Inhil tahun anggaran 2019, mengingat APBD Inhil sudah memasuki tahap pembahasan oleh DPRD Kabupaten Inhil.

Menurut Koordinator Aksi, Muhammad Husaini, Gerakan Kawal APBD Inhil dalam bentuk aksi demonstrasi ini bukan ditujukan sebagai pemantik permusuhan terhadap lembaga DPRD ataupun anggota DPRD.

Aksi yang digagas oleh APMI, menurutnya murni untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat petani kelapa. "Apa yang kami lakukan adalah mengingatkan agar DPRD dapat mengambil kebijakan anggaran yang pro rakyat, khususnya petani kelapa," tukas Muhammad Husaini di Kantor DPRD Kabupaten Inhil, Tembilahan.

Secara spesifik, Muhammad Husaini mengungkapkan, hal yang menjadi tuntutan dari APMI dalam aksi ialah dilaksanakannya program industrialisasi untuk komoditas kelapa, yang mana terdapat produk turunan berbahan baku kelapa yang dihasilkan dari proses pengolahan oleh masyarakat.

"Momen kehadiran kami disini seharusnya saat paripurna berlangsung. Namun, ternyata paripurna untuk membahas KUA-PPAS yang dijadwalkan DPRD hari ini batal dilaksanakan dengan alasan yang tidak kami ketahui," tukas Muhammad Husaini.

Lebih lanjut, dikatakan Muhammad Husaini, APMI juga melayangkan tuntutan agar secara umum pihak DPRD Inhil dapat memprioritaskan sektor pertanian dalam pembahasan APBD Inhil tahun anggaran 2019.

"Jika ini tidak dilakukan, kami akan boikot penyelenggaraan rapat Paripurna anggaran daerah oleh DPRD," pungkas Muhammad Husaini.

Di awal aksi, diakui Muhammad Husaini sempat terjadi kekisruhan. Massa aksi menerobos masuk kantor DPRD yang kala itu tanpa pengamanan dari pihak Kepolisian.

Setelah dapat masuk, tindakan yang mengarah kepada vandalisme juga dilakukan oleh puluhan massa aksi yang mayoritas berasal dari kalangan mahasiswa.

"Tadi memang ada sedikit anarkisme. Itu terjadi karena keinginan DPRD sendiri. Itu upaya kita memanggil wakil rakyat kita," ujar Muhammad Husaini seraya mengatakan kedatangan APMI semula tidak disambut oleh DPRD Inhil.

Tak lama berselang, Ketua DPRD Inhil, H Dani M Nursalam pun segera menyambangi massa aksi yang sudah tampak marah tersebut. Kedatangan Ketua DPRD kala itu mampu meredakan amarah massa APMI di gedung wakil rakyat Kabupaten Inhil.

Untuk diketahui, semula aksi massa Gerakan Kawal APBD Inhil ini dilakukan tanpa adanya pengamanan dari aparat kepolisian maupun Satpol PP dikarenakan tidak diterimanya izin aksi demonstrasi oleh APMI kepada aparat Kepolisian.