JAKARTA, KILASRIAU.com - Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, penyerahan pengelolaan Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero) tidak ada hubungannya dengan masalah tekanan politik. Arcandra mengatakan, pemerintah memberikan Blok Rokan kepada pihak yang memberikan penawaran terbaik pada pemerintah.

"Yang kita compare dari sisi komersialnya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa siapapun pengelola Blok Rokan atau blok-blok terminasi harus bisa memberikan bagian pemerintah yang lebih daripada kontrak sebelumnya," kata dia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan kemudian buka suara terkait keputusan pemerintah menyerahkan Blok Rokan. Dalam sebuah wawancara khusus dengan detikFinance, Jonan mengatakan, Blok Rokan diserahkan ke Pertamina karena berani memberikan kontribusi yang besar kepada negara.

"Pertimbangannya komersil, karena yang ditawarkan Chevron jauh lebih rendah kompensasinya pada pemerintah. Saya contohkan signature bonus itu kompensasi awal, yang ditandatangani itu commit untuk mendapat hak kelola Rokan selama 20 tahun itu US$ 784 juta itu dibayar cash satu bulan," kata Jonan dalam acara Blak-blakan, di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (31/7/2018).

Jonan mengaku telah bertemu dengan petinggi Chevron. Dalam pertemuan itu, dia juga menegaskan perpanjangan pengelolaan Blok Rokan semata soal penerimaan negara tanpa urusan politis.

"Saya sudah ke (Washington) DC bulan lalu saya juga ketemu CEO Chevron saya udah katakan ini diperpanjang atau tidak ini adalah bisnis adjustment. Komersial business to business jadi pertimbangan ekonomis saja siapa yang akan memberikan kompensasi kepada pemerintah Indonesia yang lebih tinggi. Nggak ada ini soal nasionalisasi atau Pemilu apalah nggak ada, arahan presiden clear," ujar mantan Direktur Utama PT KAI tersebut.

Sejalan dengan itu, Jonan mengatakan, diberikannya Blok Rokan ke Pertamina juga menepis isu keuangan perusahaan pelat merah yang dikabarkan seret. Buktinya, Pertamina mampu mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk Blok Rokan.

"Loh ini buktinya Pertamina punya uang lah, makanya, seret ini kata sifat, terus gimana seretnya ini. Pertamina harus bayar loh Rp 11 triliun dia bayar untuk mendapatkan hak kelola ini," tutupnya.