KILASRIAU.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil melalui Komisi IV akan gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Inhil terkait dengan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menjadi polemik di Inhil. 

Polemik yang muncul di tengah masyarakat yakni tidak sinkronnya data penerima yang keluar di Dinas Sosial dengan data yang diajukan oleh pihak desa / kelurahan. 

Ketua Komisi IV, Samino Smino Suwito S.Tp M.Si menyebutkan RDP ini diwacanakan akan digelar besok Rabu (26/5/2020) dan dewan akan meminta penjelasan dari pihak Dinas Sosial mengenai data masyarakat menjadi penerima bantuan.

"Besok kita akan RDP bersama Dinsos untuk membahas masalah data penerima bantuan ini," ujar Samino saat dikonfirmasi melalui selulernya, Selasa (26/5/2020).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengatakan polemik mengenai penerima bantuan tersebut harus ditelusuri dari akarnya, karena menurut Samino, setiap data yang muncul di pusat tentu ada sumber dari bawah yang menjadi acuan. 

"Kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang menimbulkan masalah karena kita belum menelusuri dari akarnya, jadi besok kita panggil Dinsos untuk menjelaskan ke kita siapa sebenarnya yang menginput data tersebut dan apakah data yang digunakan di pusat ini benar yang dari Dinas Sosial atau dari Badan Pusat Statistik (BPS) ?," tanya Samino.

Dewan yang dikenal selalu tampil sederhana ini menambahkan, mengenai tahap kedepannya akan diputuskan besok saat hearing. Dan ia juga meminta kepada masyarakat agar selalu tenang  menyikapi permasalahan ini karena semua pihak terus berupaya mencarikan solusi. 

"Tetap tenang jangan terprovokasi dengan bahasa-bahasa yang belum diketahui awal permasalahannya sembari pihak terkait terus bekerja menyikapi ini," imbuhnya.