Bupati Inhil Himbau Seluruh Kades Bekerja Sesuai Prinsip Hukum, Transparan, Akuntabilitas dan Partis

KILASRIAU.com - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Kantor Inspektorat Kabupaten Inhil menggelar acara Workshop pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, dan dilaksanakn di Gedung Engku Kelana Tembilahan, Kamis (18/12/19).

Acara ini di buka  langsung Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, dan selaraskan dengan rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Bersama Wakil Bupati Inhil, Kejari Inhil, Sekda Inhil, Kepala OPD serta  mengikutsertakan seluruh Camat, Lurah dan kepala desa Se- Kabupaten Indragiri Inhil.

Pelaksanaan tersebut sekaligus menggelar workshop yang mengambil tema “ memujudkan tata kelola desa yang akuntabel dan transparan, bersih, bebas melayani dan anti korupsi “, yang menjadi salah satu upaya dalam pengawasan pengelolaan keuangan dana desa.

Workshop yang di selenggarakan selama satu hari ini menghadirkan narasumber dari Kajari Inhil, Polres Inhil, BPK RI dan BPKP. Bupati Inhil H.M Wardan dalam sambutannya menekankan kepada kepala desa untuk mematuhi seluruh peraturan tentang pengelolaan keuangan desa dengan menghindari pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Kepada seluruh kepala desa Bupati Inhil berpesan agar seluruh kepala desa, pengelolaan keuangan desa, dapat di laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip taat hukum, transparan, akuntabilitas dan partisipatif, sehingga penggunaan anggaran desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien.

"Untuk seluruh kepala desa agar dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan di laksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip taat hukum, transparan, akuntabilitas dan partisipatif, sehingga penggunaan anggaran desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien," imbuhnyanya

Sementara itu melalui rakor penanggulangan kemiskinan Bupati Inhil menyampaikan untuk menjadi perhatian masing-masing OPD yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan dan diharapkan dapat meningkatkan fokus program-program yang di tujukan kepada masyarakat miskin agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

"Jadi, untuk sektor agar menjadi perhatian masing-masing OPD yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan dan saya berharap ini dapat meningkatkan fokus program yang telah di tujukan kepada masyarakat miskin agar upaya penuntasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan," jelasnya.






Tulis Komentar