KILASRIAU.com - Koalisi pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno heran dengan sikap Komisi Pemilihan Umum yang menggembar-gemborkan jangan golput tapi tidak memfasilitasi pemilih di luar negeri dengan alasan kehabisan Formulir C6.

"Ini sungguh ironi, di satu sisi KPU terus menerus melakukan upaya kampanye agar tidak golput tapi di sisi lain warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di luar negeri justru tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal," jelas Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Media Center BPN, Jakarta, Senin malam (15/4/2019).

Muzani mengungkapkan, pihaknya terus menerima laporan dari WNI yang berada di sejumlah negara dan mengalami kesulitan mendapatkan Formulir C6 yang merupakan salah satu syarat untuk bisa mencoblos.

"Kami masih mendapatkan laporan pemilu di luar negeri seperti Hongkong, Saudi Arabia, dan Malaysia. Untuk mengurus C6 sebagai kartu untuk mendapatkan hak pilih habis, akibatnya banyak sekali WNI yang tidak kebagian C6 dan akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya," bebernya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyayangkan sikap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang menunjukkan ketidaksiapannya karena terjadi antrian panjang dan menumpuk saat pemungutan suara berlangsung.

"PPLN ternyata tidak siap dengan membludaknya partisipasi WNI di sana. Ini menunjukkan bahwa negara melalui PPLN tidak siap memfasilitasi hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya," jelas Muzani.

Atas dasar itu, koalisi Prabowo-Sandi meminta para duta besar untuk lebih proaktif terkait pemenuhan hak WNI yang akan menggunakan hak pilih.

"Kami minta kedutaan besar, konsulat jenderal RI di seluruh dunia agar melakukan tindakan yang proaktif," tegas Muzani.