Cegah Krisis Ekonomi Daerah, PW HIMA PERSIS Riau Minta Pemerintah Kaji Ulang Penyitaan Seluruh PBPH PT RAPP

Kilasriau.com – Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW HIMA PERSIS) Riau meminta pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengkaji ulang kebijakan penyitaan dan pencabutan seluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau. 

Kebijakan tersebut dinilai perlu ditinjau secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, serta keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada ekosistem industri kehutanan.

Melalui Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik PW HIMA PERSIS Riau, Surya Maryudha menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan, memperbaiki tata kelola sumber daya alam, dan menegakkan hukum merupakan langkah penting yang harus didukung. 

Namun, penegakan hukum juga harus dilakukan secara proporsional, terukur, dan mempertimbangkan dampak luas yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola lingkungan justru melahirkan persoalan sosial dan ekonomi baru.

"Pencabutan seluruh perizinan dan penghentian aktivitas industri secara menyeluruh berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian Riau. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga ribuan pekerja, buruh, kontraktor lokal, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada aktivitas industri kehutanan dan turunannya."

Lebih lanjut ia memandang bahwa keberadaan industri kehutanan selama ini telah membentuk mata rantai ekonomi yang panjang, mulai dari sektor tenaga kerja, transportasi, jasa, perdagangan, hingga usaha masyarakat di sekitar wilayah operasional. 

Jika seluruh aktivitas tersebut berhenti secara mendadak tanpa skema transisi yang jelas, maka ancaman pengangguran, penurunan daya beli masyarakat, melemahnya aktivitas ekonomi lokal, hingga meningkatnya angka kemiskinan bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan.

Lebih jauh, dampak penghentian aktivitas industri dalam skala besar juga berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, penerimaan daerah, serta kemampuan pemerintah dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik. 

Karena itu, kebijakan penertiban kawasan hutan tidak boleh hanya berorientasi pada tindakan administratif, tetapi juga harus memperhitungkan konsekuensi ekonomi dan sosial yang nyata di tengah masyarakat.

"Kami menilai pemerintah perlu mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan harus tetap berjalan, tetapi pemerintah juga perlu mempertimbangkan mekanisme penyelesaian yang tidak serta-merta memutus mata pencaharian masyarakat. Evaluasi kepatuhan, audit menyeluruh, pengenaan sanksi administratif, pemulihan kawasan, serta penataan ulang tata kelola dapat menjadi bagian dari solusi sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."

Atas dasar itu, PW HIMA PERSIS Riau meminta pemerintah pusat dan Satgas PKH untuk mengkaji kembali kebijakan penyitaan seluruh PBPH PT RAPP di Riau dengan mempertimbangkan kepentingan lingkungan, kepastian hukum, stabilitas ekonomi daerah, serta perlindungan terhadap masyarakat dan pekerja.

Pemerintah juga didesak untuk memastikan adanya jaminan perlindungan sosial dan ekonomi bagi para pekerja, kontraktor lokal, serta masyarakat terdampak. Jangan sampai proses penertiban kawasan hutan justru menjadi awal dari gelombang PHK, terputusnya kemitraan usaha, dan semakin beratnya beban ekonomi masyarakat di daerah.

PW HIMA PERSIS Riau menegaskan bahwa keberpihakan terhadap lingkungan tidak boleh dipertentangkan dengan keberpihakan terhadap rakyat. Keduanya harus berjalan beriringan melalui kebijakan yang bijaksana, transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.

"Negara harus hadir sebagai penegak hukum sekaligus pelindung kehidupan rakyat. Penertiban kawasan hutan jangan sampai dilakukan dengan mengabaikan nasib masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Menyelamatkan hutan adalah kewajiban, tetapi menyelamatkan kehidupan dan masa depan rakyat juga merupakan tanggung jawab negara." tutup Yudha






Tulis Komentar