Kilasriau.com – Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW HIMA PERSIS) Riau meminta pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengkaji ulang kebijakan penyitaan dan pencabutan seluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau.
Kebijakan tersebut dinilai perlu ditinjau secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, serta keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada ekosistem industri kehutanan.
Melalui Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik PW HIMA PERSIS Riau, Surya Maryudha menegaskan bahwa upaya pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan, memperbaiki tata kelola sumber daya alam, dan menegakkan hukum merupakan langkah penting yang harus didukung.
Namun, penegakan hukum juga harus dilakukan secara proporsional, terukur, dan mempertimbangkan dampak luas yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperbaiki tata kelola lingkungan justru melahirkan persoalan sosial dan ekonomi baru.
"Pencabutan seluruh perizinan dan penghentian aktivitas industri secara menyeluruh berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian Riau. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga ribuan pekerja, buruh, kontraktor lokal, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada aktivitas industri kehutanan dan turunannya."