Jangan Berlindung di Balik Penyelamatan Hutan
Pencabutan Izin RAPP Jangan Ciptakan Masalah Baru, PD HIMA PERSIS Bengkalis Minta Dikaji Ulang
Kilasriau.com – Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Bengkalis menyoroti keputusan pemerintah pusat terkait pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh agar upaya penyelamatan hutan tidak justru melahirkan persoalan baru, khususnya terhadap stabilitas ekonomi, ketenagakerjaan, dan kehidupan sosial masyarakat.
Ketua Umum PD HIMA PERSIS Bengkalis, Redhi menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan dan penegakan hukum merupakan hal penting yang harus didukung.
- Menaker Ungkap Enam Karakteristik Lulusan yang Dibutuhkan Industri
- Kemnaker Verifikasi Mitra Penyelenggara MagangHub Batch 3B hingga 27 November
- Elit DPRD Kuansing Kerap Bersiteru, Diki: Tak Mau Urus Rakyat, Mundur dan PAW Saja!
- Menaker Tekankan Inovasi dan Produktivitas untuk Tingkatkan Daya Saing SDM
- Menaker Paparkan Lima Langkah Perluas Peluang Perawat Indonesia di Dunia
Namun, pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan pencabutan izin dari satu sudut pandang, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan ditanggung oleh ribuan pekerja, keluarga, pelaku usaha lokal, serta masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan ekonomi dengan aktivitas perusahaan.
Menurutnya, pencabutan izin PT RAPP seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif penegakan hukum semata, tetapi juga perlu dikaji secara multidimensional dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan.
"Jangan sampai pemerintah berlindung di balik narasi penyelamatan hutan, tetapi pada saat yang sama justru menciptakan persoalan baru bagi masyarakat. Penyelamatan lingkungan memang penting, tetapi jangan sampai kebijakan tersebut mengorbankan nasib ribuan pekerja dan mengguncang perekonomian masyarakat," tegas Redhi Aktivis Kabupaten Bengkalis
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberadaan industri berskala besar seperti PT RAPP memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi. Mulai dari tenaga kerja, kontraktor lokal, transportasi, perdagangan, jasa, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Karena itu, apabila pencabutan izin dilakukan tanpa skema transisi dan mitigasi yang jelas, dikhawatirkan akan menimbulkan efek domino. Mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunnya pendapatan masyarakat, terganggunya usaha-usaha lokal, hingga melemahnya daya beli masyarakat.
PD HIMA PERSIS Bengkalis menilai pemerintah harus mampu membedakan antara penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran perusahaan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas ekonomi di sekitar perusahaan.
Jika memang ditemukan pelanggaran, pemerintah harus bertindak tegas dan transparan. Namun, penegakan hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Kami juga meminta pemerintah tidak mengambil kebijakan secara tergesa-gesa tanpa membuka ruang dialog dengan seluruh pihak yang terdampak. Sebab, kebijakan publik yang baik bukan hanya diukur dari keberanian mengambil keputusan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menimbulkan penderitaan baru bagi masyarakat.
"Negara harus hadir bukan hanya ketika mencabut izin dan menegakkan aturan, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Jangan sampai hutan diselamatkan, tetapi ekonomi masyarakat justru dikorbankan," tegasnya.
"Penyelamatan hutan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan nasib manusia. Lingkungan harus tetap terjaga, ekonomi masyarakat harus tetap hidup, dan negara wajib memastikan keduanya berjalan beriringan." tutup Ketua PD Hima Persis Bengkalis**

Tulis Komentar