Jangan Berlindung di Balik Penyelamatan Hutan

Pencabutan Izin RAPP Jangan Ciptakan Masalah Baru, PD HIMA PERSIS Bengkalis Minta Dikaji Ulang

Pencabutan Izin RAPP Jangan Ciptakan Masalah Baru, PD HIMA PERSIS Bengkalis Minta Dikaji Ulang

Kilasriau.com – Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD HIMA PERSIS) Bengkalis menyoroti keputusan pemerintah pusat terkait pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). 

Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh agar upaya penyelamatan hutan tidak justru melahirkan persoalan baru, khususnya terhadap stabilitas ekonomi, ketenagakerjaan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Ketua Umum PD HIMA PERSIS Bengkalis, Redhi menegaskan bahwa penyelamatan lingkungan dan penegakan hukum merupakan hal penting yang harus didukung. 

Namun, pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan pencabutan izin dari satu sudut pandang, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan ditanggung oleh ribuan pekerja, keluarga, pelaku usaha lokal, serta masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan ekonomi dengan aktivitas perusahaan.

Menurutnya, pencabutan izin PT RAPP seharusnya tidak hanya dilihat dari perspektif penegakan hukum semata, tetapi juga perlu dikaji secara multidimensional dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan.