Kilasriau.com - Pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran secara tertib dan tepat waktu. 

Kewajiban tersebut merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial atas berbagai risiko yang mungkin terjadi selama bekerja.

Namun, masih ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh oknum di lingkungan perusahaan. Salah satu kasus tersebut terjadi pada sebuah perusahaan distributor gas elpiji di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Seorang oknum karyawan perusahaan berinisial NP diduga melakukan penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, NP yang diketahui merupakan staf administrasi perusahaan diduga menyalahgunakan uang yang terdapat dalam rekening perusahaan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak terpenuhi sehingga berpotensi merugikan perusahaan dan para pekerja yang seharusnya mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Ibkar Saloma menyampaikan bahwa kasus dugaan penyelewengan iuran tersebut telah ditindaklanjuti dan saat ini tengah dalam penanganan aparat penegak hukum, yakni Polresta Pekanbaru.

"Kasus tersebut telah ditindaklanjuti dan ditangani oleh Polresta Pekanbaru. Berdasarkan informasi yang kami terima, terdapat dugaan penyelewengan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh seseorang berinisial NP, yang merupakan staf administrasi perusahaan tersebut," ujar Ibkar,

Menurut Ibkar, penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mencegah dan menangani ketidakpatuhan terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ia berharap kejadian tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pemberi kerja agar senantiasa menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab serta tidak menyalahgunakan dana iuran yang menjadi hak pekerja.

Ia menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta memastikan pembayaran iuran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pasal 19 dan Pasal 55 dalam undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban pemberi kerja untuk memungut dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut, pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama delapan tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Lebih lanjut, Ibkar mengingatkan bahwa ketidakpatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga dapat merugikan pekerja yang merupakan pihak paling berkepentingan atas perlindungan tersebut. Sebab, iuran yang tidak disetorkan berpotensi menghambat pemenuhan hak pekerja dalam memperoleh manfaat jaminan sosial ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun risiko sosial ekonomi lainnya.

"Jangan sampai kelalaian ataupun kesengajaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran justru merugikan pekerja. Iuran yang telah dialokasikan untuk BPJS Ketenagakerjaan harus dipastikan benar-benar disetorkan, karena di dalamnya terdapat hak pekerja beserta keluarganya untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial," tegas Ibkar.

Melalui kejadian ini, BPJS Ketenagakerjaan kembali mengingatkan seluruh pemberi kerja agar meningkatkan kepatuhan terhadap penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tepat waktu, serta memperkuat pengawasan internal terhadap pengelolaan dan penyetoran iuran perusahaan.

BPJS Ketenagakerjaan juga terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong kepatuhan pemberi kerja. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan seluruh pekerja memperoleh hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.(yan)