Demokrasi Dijual Murah, Kekuasaan Dibayar Mahal

KilasRiau.com - Ada sesuatu yang sangat busuk dalam demokrasi ketika suara rakyat bisa ditukar dengan selembar amplop, tetapi penderitaan rakyat harus menunggu lima tahun untuk didengar.

Kita menyebutnya pesta demokrasi.

Padahal di banyak tempat, yang berlangsung kadang lebih mirip pasar demokrasi.

Ada penjual.

Ada pembeli.

Ada barang dagangan.

Dan barang paling mahal yang justru sering dihargai paling murah adalah suara rakyat.

Datanglah seorang calon.

Tebarkan senyum.

Salami tangan rakyat.

Foto bersama.

Janji manis.

Kemudian amplop berpindah tangan.

Selesai.

Suara dianggap lunas.

Rakyat dianggap sudah dibayar.

Lalu setelah kursi kekuasaan didapat, cerita berubah.

Orang yang kemarin memanggil rakyat dengan sebutan “saudara” tiba-tiba menjadi sangat sibuk.

Telepon sulit diangkat.

Pesan sulit dibalas.

Keluhan rakyat masuk daftar tunggu.

Janji kampanye berubah menjadi arsip.

Dan rakyat?

Kembali ke kehidupan semula.

Membayar pajak.

Membayar tagihan.

Membayar harga kebutuhan yang terus naik.

Membayar biaya pendidikan.

Membayar ongkos berobat.

Membayar segala macam pungutan yang sah menurut aturan.

Sementara mereka yang dipilih rakyat menikmati ruang kekuasaan yang dibangun dari mandat dan uang rakyat.

Ironisnya, rakyat membiayai negara sekaligus membiayai orang-orang yang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban.

Lalu kita masih berani menyebutnya demokrasi yang sehat?

SUARA DIJUAL, MASA DEPAN DIGADAI

Mari berhenti berpura-pura.

Politik uang bukan sekadar persoalan amplop.

Ia adalah persoalan mentalitas.

Mentalitas calon yang merasa kekuasaan dapat dibeli.

Mentalitas tim sukses yang mengubah rakyat menjadi hitungan kepala.

Dan mentalitas sebagian pemilih yang merasa, “Ambil uangnya, urusan pilihan belakangan.”

Kalimat terakhir inilah yang paling berbahaya.

Sebab dari sanalah kehancuran dimulai.

“Ambil saja.”

Lima puluh ribu.

Seratus ribu.

Sembako.

Bantuan.

Uang transportasi.

Apapun namanya.

Setelah itu, jangan heran jika orang yang dibantu merasa memiliki hak untuk mengatur Anda.

Sebab transaksi telah terjadi.

Yang satu membeli. Yang lain menjual.

Dan yang dijual bukan sekadar selembar kertas di bilik suara.

Yang dijual adalah kemungkinan masa depan.

Jalan yang seharusnya dibangun.

Sekolah yang seharusnya diperbaiki.

Pelayanan kesehatan yang seharusnya ditingkatkan.

Lapangan pekerjaan yang seharusnya diperjuangkan.

Anggaran yang seharusnya dikelola secara transparan.

Semua bisa menjadi korban dari satu keputusan politik yang dibeli dengan uang receh.

Maka ketika uang pemberian habis dalam sehari, jangan kaget kalau akibatnya bertahan bertahun-tahun.

Kita sering menjual masa depan dengan harga yang bahkan tidak cukup untuk membayar kebutuhan satu minggu.

Itu bukan kemenangan rakyat.

Itu kebangkrutan akal sehat politik.

YANG DIBELI BUKAN SUARAMU, MELAINKAN AKSES KE KEKUASAAN

Inilah yang sering tidak mau kita akui.

Ketika seseorang mengeluarkan uang untuk memenangkan kontestasi, pertanyaan paling penting bukan sekadar:

“Berapa yang dia bagikan?”

Tetapi:

“Untuk apa dia membutuhkan kekuasaan?”

Sebab kursi kekuasaan bukan kursi kehormatan semata.

Di baliknya ada anggaran.

Ada kewenangan.

Ada kebijakan.

Ada perizinan.

Ada proyek.

Ada jabatan.

Ada keputusan yang bisa menentukan siapa mendapatkan manfaat dan siapa hanya menjadi penonton.

Karena itu, biaya politik yang terlalu mahal seharusnya membuat publik bertanya.

Bukan malah tepuk tangan.

Jika untuk mendapatkan kursi seseorang harus mengeluarkan biaya luar biasa besar, masyarakat semestinya bertanya:

Dari mana modal itu berasal?

Dan setelah berkuasa:

Bagaimana modal politik itu dikembalikan?

Sebab kalau politik dianggap investasi, rakyat harus takut pada satu kemungkinan:

jangan-jangan setelah menang, rakyatlah yang dijadikan tempat mengembalikan modal.

Di sinilah demokrasi bisa berubah menjadi bisnis.

Kampanye menjadi investasi.

Suara menjadi modal.

Jabatan menjadi aset.

Anggaran menjadi ladang.

Rakyat menjadi pasar.

Dan negara?

Berubah menjadi mesin yang terus diperah.

PAJAK RAKYAT BUKAN UANG SAKU PEJABAT

Mari kita luruskan satu hal.

Ketika pemerintah membangun jalan, jangan merasa pemerintah sedang menghadiahkan jalan kepada rakyat.

Ketika pemerintah membangun jembatan, jangan merasa pejabat sedang bersedekah.

Ketika pemerintah membangun sekolah, puskesmas, pasar, fasilitas umum atau infrastruktur lainnya, jangan biarkan siapa pun membangun kesan bahwa itu adalah kebaikan pribadi penguasa.

Itu uang publik.

Itu uang yang dikelola negara untuk kepentingan masyarakat sesuai ketentuan.

Pejabat bukan pemilik APBD.

Kepala daerah bukan pemilik uang daerah.

Birokrat bukan pemilik program pemerintah.

Mereka hanya pengelola mandat.

Tetapi anehnya, dalam politik kita, fasilitas publik sering dipoles menjadi alat pencitraan.

Seolah-olah:

“Lihat, kami sudah memberikan ini kepada rakyat.”

Pertanyaannya:

Memberikan dengan uang siapa?

Kalau uangnya uang rakyat, mengapa rakyat harus merasa berutang budi?

Mengapa pembangunan harus ditukar dengan loyalitas politik?

Mengapa fasilitas publik harus berubah menjadi alat meminta dukungan?

Ini yang harus dihentikan.

Negara bukan ATM pribadi pejabat.

Dan rakyat bukan nasabah yang harus mengucapkan terima kasih setiap kali uang mereka dikembalikan dalam bentuk pelayanan.

Pejabat Bukan Raja. Rakyat Bukan Kawula.

Di negeri yang mengaku demokratis, masih ada mentalitas feodal yang luar biasa kuat.

Pejabat ingin dipanggil.

Rakyat menunggu.

Pejabat ingin dipuji.

Rakyat diminta diam.

Pejabat dikritik.

Rakyat dituduh tidak tahu berterima kasih.

Padahal posisi sesungguhnya justru terbalik.

Pejabat bekerja karena rakyat memberi mandat.

Bukan rakyat yang hidup karena belas kasihan pejabat.

Seorang kepala daerah bukan raja.

Seorang anggota legislatif bukan bangsawan.

Seorang pejabat bukan pemilik kabupaten.

Mereka hanya manusia yang kebetulan sedang memegang jabatan.

Dan jabatan itu ada batas waktunya.

Hari ini dipanggil “Bapak/Ibu”.

Besok bisa kembali menjadi warga biasa.

Hari ini dikawal.

Besok bisa berjalan sendiri.

Hari ini duduk di kursi empuk.

Besok kursi itu diduduki orang lain.

Tetapi rakyat tetap ada.

Karena itu, jangan pernah merasa terlalu tinggi hanya karena sedang berada di atas.

Kursi kekuasaan selalu lebih pendek daripada umur rakyat.

Masalahnya Bukan Hanya Pemimpin. Kita Juga Harus Berkaca.

Kita sering mengutuk korupsi.

Tetapi pada saat yang sama, kita memaklumi politik uang.

Kita menuntut pemerintahan bersih.

Tetapi memilih berdasarkan siapa yang paling banyak memberi.

Kita menginginkan pejabat berintegritas.

Tetapi mempertimbangkan amplop lebih dulu daripada rekam jejak.

Kita mengeluh tentang pembangunan.

Tetapi tidak pernah mau bertanya bagaimana anggaran dikelola.

Kita ingin perubahan.

Tetapi memilih orang yang sama dengan cara yang sama.

Bukankah itu kegilaan?

Albert Einstein memang tidak perlu datang ke Kuansing untuk menjelaskan bahwa mengulang cara yang sama sambil berharap hasil berbeda adalah sesuatu yang tidak masuk akal.

Kita sudah berkali-kali melihat akibat politik transaksional.

Tetapi setiap musim pemilu, kita mengulanginya.

Lalu setelah pemerintahan berjalan, kita kembali mengeluh.

Kembali marah.

Kembali kecewa.

Kembali menyalahkan pemimpin.

Kemudian lima tahun berikutnya, kita mengulang kesalahan yang sama.

Ini bukan lagi sekadar salah memilih pemimpin.

Ini adalah kegagalan belajar.

JANGAN MENJUAL SUARA, KARENA TAGIHANNYA DIBAYAR ANAK CUCU

Amplop bisa habis.

Sembako bisa habis.

Uang transportasi bisa habis.

Tetapi keputusan politik tidak habis ketika uang itu habis.

Ia tinggal di jalan yang rusak.

Di sekolah yang tertinggal.

Di pelayanan yang buruk.

Di lapangan pekerjaan yang tidak tersedia.

Di birokrasi yang lamban.

Di kebijakan yang tidak berpihak.

Dan di masa depan anak-anak kita.

Itulah sebabnya politik uang bukan transaksi satu malam.

Ia adalah utang yang diwariskan.

Orang yang menerima uang mungkin menikmati hasilnya hari ini.

Tetapi anaknya bisa menjadi orang yang membayar akibatnya bertahun-tahun kemudian.

Maka kalau ada calon yang datang membawa uang dan meminta suara, jangan hanya tanyakan:

“Berapa?”

Tanyakan:

“Setelah saya memilih Anda, apa yang akan Anda lakukan dengan kekuasaan yang saya berikan?”

Itu pertanyaan yang jauh lebih mahal.

DEMOKRASI TIDAK RUSAK KARENA RAKYAT TERLALU BANYAK BERTANYA

Sebaliknya.

Demokrasi rusak ketika rakyat berhenti bertanya.

Ketika rakyat takut mengkritik.

Ketika wartawan takut menulis.

Ketika masyarakat takut bersuara.

Ketika pejabat hanya dikelilingi orang-orang yang berkata:

“Siap, Pak.”

“Betul, Pak.”

“Luar biasa, Pak.”

Padahal mungkin di luar ruangan itu rakyat sedang berkata:

“Tolong dengarkan kami.”

Seorang pemimpin yang hanya mau mendengar pujian sedang hidup dalam ruang gema.

Dan ruang gema adalah tempat paling berbahaya bagi kekuasaan.

Karena di sana semua orang terdengar setuju.

Sampai suatu hari realitas menghantam pintu.

KUANSING, DAN DAERAH-DAERAH LAIN, TIDAK MEMBUTUHKAN POLITIK YANG LEBIH MAHAL

Yang kita butuhkan bukan politik yang semakin mahal.

Kita membutuhkan politik yang semakin bermartabat.

Kita tidak membutuhkan calon yang paling banyak mengeluarkan uang.

Kita membutuhkan calon yang paling jelas mempertanggungjawabkan gagasannya.

Kita tidak membutuhkan pemimpin yang paling sering membagikan bantuan.

Kita membutuhkan pemimpin yang mampu menciptakan sistem agar masyarakat tidak selamanya bergantung pada bantuan.

Kita tidak membutuhkan pejabat yang pandai berfoto dengan rakyat.

Kita membutuhkan pejabat yang berani berdiri ketika rakyat sedang menghadapi masalah.

Dan kita tidak membutuhkan penguasa yang ingin disembah.

Kita membutuhkan pelayan publik yang sadar bahwa kekuasaan hanyalah titipan.

PADA AKHIRNYA, RAKYATLAH YANG MEMEGANG PALU

Politisi boleh memiliki uang.

Partai boleh memiliki mesin politik.

Tim sukses boleh memiliki strategi.

Baliho boleh memenuhi jalan.

Spanduk boleh memenuhi kota.

Janji boleh memenuhi panggung.

Tetapi pada akhirnya, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan:

suara rakyat tidak boleh kehilangan martabat.

Sebab sekali suara dianggap barang dagangan, maka demokrasi tinggal formalitas.

Pemilu tetap berlangsung.

Kotak suara tetap tersedia.

Surat suara tetap dicoblos.

Tetapi substansinya kosong.

Yang menang bukan gagasan.

Yang menang bukan integritas.

Yang menang adalah kemampuan membeli pengaruh.

Dan jika itu terus terjadi, jangan bertanya mengapa pemerintahan mahal.

Kita sendiri yang membuat harga kekuasaan menjadi mahal.

Jangan bertanya mengapa pejabat sibuk mengembalikan modal politik.

Kita sendiri yang membiarkan politik menjadi transaksi.

Jangan bertanya mengapa rakyat hanya dicari ketika pemilu.

Kita sendiri yang membiarkan suara kita diperlakukan seperti barang yang bisa dibeli.

Karena itu, mungkin sudah waktunya kita berhenti menjadi konsumen politik.

Berhenti menjadi pemilih yang menunggu amplop.

Berhenti mengukur calon dari banyaknya uang yang dibagikan.

Berhenti menganggap bantuan sesaat lebih penting daripada masa depan daerah.

Mulailah menjadi pemilik negara.

Pemilik mandat.

Pemilik suara.

Pemilik hak untuk bertanya.

Dan pemilik hak untuk berkata:

“Tidak. Suara saya bukan barang dagangan.”

Sebab negara ini tidak dibangun oleh uang pejabat.

Negara dibangun dari keringat rakyat.

Jalan dibayar rakyat.

Sekolah dibayar rakyat.

Pelayanan publik dibiayai rakyat.

Pemerintahan dibiayai rakyat.

Dan kekuasaan pada akhirnya diberikan oleh rakyat.

Maka tidak ada alasan bagi seorang pejabat untuk merasa lebih tinggi daripada rakyat.

Ia hanya sedang duduk di kursi yang suatu hari akan kosong.

Dan tidak ada alasan bagi rakyat untuk merasa rendah di hadapan kekuasaan.

Sebab tanpa rakyat, kursi itu tidak pernah ada.

Jadi, sebelum kita kembali menyalahkan pemimpin, mari bercermin.

Barangkali yang paling perlu diperbaiki bukan hanya orang yang duduk di kursi kekuasaan.

Tetapi cara kita mengantarkan mereka ke sana.

Karena jika kita terus menjual suara dengan harga murah, jangan terkejut ketika masa depan dijual jauh lebih mahal.

Demokrasi yang murah di bilik suara bisa menjadi pemerintahan yang sangat mahal di kehidupan nyata.

Dan ketika tagihannya datang, jangan berharap bisa membayarnya dengan seratus ribu rupiah.

Tagihannya mungkin berupa lima tahun kehidupan kita.

Itulah harga sebenarnya dari sebuah pilihan.

— Rozi
Suara dari Kuansing *(ald)