KilasRiau.com - Ada satu kalimat sederhana yang kerap terdengar gagah ketika diucapkan, tetapi menjadi sangat berat ketika harus dijalankan: berani berbuat, berani bertanggung jawab.

Berbuat adalah perkara mudah. Keputusan bisa dibuat dalam hitungan menit. Kebijakan bisa ditandatangani dalam beberapa detik. Perintah bisa dilontarkan tanpa banyak berpikir. Bahkan, sebuah tindakan bisa dilakukan dengan keyakinan penuh bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Namun persoalan sesungguhnya bukan ketika seseorang berani mengambil keputusan.

Persoalan dimulai ketika keputusan itu melahirkan akibat.

Di situlah keberanian diuji.

Sebab keberanian yang sejati bukan hanya keberanian untuk tampil di depan, memberikan perintah, membuat kebijakan, atau mengambil keuntungan dari sebuah kewenangan. Keberanian yang sesungguhnya adalah kesediaan berdiri paling depan ketika keputusan yang dibuat dipertanyakan.

Tidak melempar kesalahan kepada bawahan.

Tidak bersembunyi di balik panitia.

Tidak menunjuk aturan secara sepotong-sepotong.

Tidak pula menghilang ketika masyarakat mulai bertanya.

Dalam kehidupan pemerintahan, organisasi, maupun kehidupan sosial, tanggung jawab adalah harga yang tidak boleh dipisahkan dari kewenangan.

Semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat di pundaknya.

Karena kekuasaan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Dan kewenangan tanpa transparansi akan selalu mengundang kecurigaan.

Masyarakat hari ini bukan lagi masyarakat yang mudah menerima semua penjelasan begitu saja. Mereka bertanya. Mereka membandingkan. Mereka membaca aturan. Mereka melihat angka. Mereka memperhatikan siapa yang mengambil keputusan dan siapa yang kemudian menikmati hasilnya.

Karena itu, ketika muncul persoalan publik, jawaban yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kalimat normatif.

Masyarakat membutuhkan penjelasan.

Siapa yang menetapkan?

Atas dasar aturan apa?

Berapa nilainya?

Ke mana uangnya?

Siapa yang menerima?

Siapa yang mengawasi?

Dan yang paling penting: siapa yang bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu bukan bentuk permusuhan.

Itulah bagian dari kontrol publik.

Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kewenangan publik digunakan. Kritik bukan ancaman. Pertanyaan bukan pembangkangan. Dan pemberitaan yang mengangkat persoalan publik bukan otomatis sebuah serangan.

Justru dari pertanyaan-pertanyaan itulah sebuah pemerintahan dapat memperbaiki diri.

Yang perlu ditakuti bukan kritik.

Yang patut ditakuti adalah ketika kritik tidak lagi dijawab dengan data dan aturan, melainkan dengan kemarahan, tekanan, atau upaya membungkam.

Sebab pada akhirnya, jabatan hanyalah sementara.

Hari ini seseorang berada di atas panggung kekuasaan. Besok bisa saja ia kembali menjadi warga biasa. Hari ini tanda tangannya menentukan sebuah keputusan. Besok, tanda tangan itu mungkin menjadi bagian dari dokumen yang diperiksa dan dipertanyakan.

Maka setiap keputusan seharusnya dibuat dengan satu kesadaran sederhana:

apa pun yang kita putuskan hari ini, suatu hari nanti kita harus mampu menjelaskannya.

Jika keputusan itu benar, jelaskan dengan terbuka.

Jika ada kekeliruan, akui.

Jika ada kekurangan, perbaiki.

Jika ada pelanggaran, jangan dilindungi.

Dan jika memang tidak bersalah, buktikan dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan.

Inilah makna paling sederhana dari keberanian.

Bukan berani ketika memiliki kekuasaan.

Tetapi berani ketika kekuasaan itu dipertanyakan.

Bukan berani ketika dipuji.

Tetapi berani ketika dikritik.

Bukan berani ketika keputusan mendatangkan keuntungan.

Tetapi berani ketika keputusan tersebut menimbulkan konsekuensi.

Karena orang yang hanya berani berbuat, tetapi tidak berani bertanggung jawab, sesungguhnya belum selesai memahami arti keberanian.

Ia baru belajar menggunakan kekuasaan.

Belum belajar mempertanggungjawabkannya.

Dan bagi siapa pun yang memegang amanah publik, ada satu prinsip yang seharusnya selalu diletakkan di depan sebelum mengambil keputusan:

jabatan boleh memberikan kewenangan, tetapi tidak pernah menghapus tanggung jawab.

Masyarakat tidak menuntut pejabat menjadi manusia yang tidak pernah salah.

Masyarakat hanya ingin ketika kesalahan terjadi, ada keberanian untuk mengakuinya. Ketika persoalan muncul, ada kesediaan untuk menjelaskannya. Dan ketika aturan dilanggar, ada ketegasan untuk menindak siapa pun yang bertanggung jawab.

Sebab pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah berkuasa.

Sejarah juga mencatat bagaimana kekuasaan itu digunakan.

Maka, sebelum berbuat, pikirkan akibatnya.

Sebelum memutuskan, periksa aturannya.

Sebelum menggunakan kewenangan, ingat amanahnya.

Dan setelah semuanya dilakukan, jangan pernah lari dari tanggung jawab.

Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab.

Itulah ukuran sederhana dari integritas.

Dan mungkin, justru itulah keberanian yang paling mahal di zaman ketika banyak orang berani mengambil keputusan, tetapi terlalu sedikit yang berani berdiri di belakang keputusan tersebut.*(ald)

Oleh: Aldian Syahmubara