Kilasriau.com – Organisasi Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PW MOI) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyayangkan sikap moderator dalam kegiatan diskusi publik yang membahas persoalan perkelapaan di Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Sipil Bersatu tersebut berlangsung di salah satu kedai kopi di Tembilahan. Diskusi itu dihadiri sejumlah pihak untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kondisi dan kepentingan petani kelapa di daerah tersebut.

Ketua DPD PW MOI Inhil, Fitra Andriyan, mengungkapkan kekecewaannya setelah dirinya bersama organisasi yang dipimpinnya memilih melakukan walk out dari forum tersebut.

Menurut Fitra, keputusan itu diambil karena pihaknya menilai moderator tidak memberikan ruang yang proporsional kepada peserta untuk menyampaikan pandangan dalam sesi diskusi.

"Setiap peserta seharusnya memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Apalagi PW MOI Inhil hadir karena mendapat undangan resmi dari panitia penyelenggara," ujar Fitra.

Ia menilai forum diskusi publik semestinya menjadi ruang terbuka bagi seluruh peserta untuk menyampaikan pandangan, terlebih isu yang dibahas berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan nasib petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Fitra juga mempertanyakan profesionalitas moderator yang dinilainya membatasi kesempatan organisasi pers untuk menyampaikan pendapat.

"Kami sangat menyayangkan sikap moderator yang dinilai tidak profesional dan membatasi ruang berekspresi. Apalagi ini menyangkut kewibawaan pers sebagai salah satu corong suara masyarakat," katanya.

Fitra menambahkan, dirinya telah beberapa kali meminta kesempatan untuk menyampaikan pandangan dalam sesi tanya jawab. Namun, hingga kegiatan hampir berakhir, kesempatan tersebut menurutnya tidak kunjung diberikan.

Kondisi itu kemudian menimbulkan pertanyaan dari PW MOI Inhil mengenai pelaksanaan forum yang seharusnya memberikan ruang yang setara kepada seluruh peserta.

"Kami patut mempertanyakan sikap moderator yang terkesan lebih banyak mengambil ruang berbicara tanpa mempertimbangkan hak peserta diskusi. Kami melihat suara moderator justru lebih dominan dibandingkan kesempatan yang diberikan kepada tamu undangan," ungkapnya.

Fitra juga menyebut pihaknya mempertanyakan adanya dugaan upaya untuk mengesampingkan suara organisasi pers dalam forum tersebut. Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian dari pihak PW MOI Inhil dan belum disertai keterangan dari moderator maupun panitia penyelenggara mengenai tudingan tersebut.

PW MOI Inhil sebelumnya disebut telah aktif menyuarakan persoalan yang dihadapi petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam perjuangan tersebut, organisasi pers itu juga menggandeng Organisasi Masyarakat Peduli Kelapa Nusantara (MPKN) untuk mendorong perhatian terhadap hak dan kepentingan petani kelapa.

Karena itu, Fitra menilai keterbukaan dalam forum diskusi menjadi hal penting. Menurutnya, pembahasan mengenai masa depan komoditas kelapa dan kesejahteraan petani seharusnya melibatkan berbagai elemen, termasuk insan pers.

"Kalau forum ini bertujuan memperjuangkan hak-hak petani kelapa, tentu semua pihak harus diberikan kesempatan menyampaikan pandangan. Jangan sampai ada suara yang justru tidak diberi ruang," tegasnya.

Ia berharap kejadian tersebut tidak mengurangi semangat berbagai pihak untuk memperjuangkan kepentingan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

PW MOI Inhil juga mendorong agar setiap diskusi publik yang melibatkan masyarakat, organisasi pers, pemerintah, maupun kelompok kepentingan lainnya dapat berlangsung secara terbuka, berimbang, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.