Kilasriau.com — Koordinator Aliansi Masyarakat Sungai Buluh, Purwanto, SH, meminta Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk turut mengambil peran dalam menyuarakan kegelisahan masyarakat, khususnya para petani kelapa yang saat ini menghadapi gejolak harga komoditas kelapa yang dinilai semakin meresahkan.

Menurut Purwanto, persoalan harga kelapa bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan telah menyentuh langsung keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari perkebunan kelapa. Ketidakpastian harga membuat petani berada dalam posisi yang semakin sulit, sementara biaya produksi dan kebutuhan hidup terus berjalan.

“Kami meminta LAMR Kabupaten Indragiri Hilir jangan tinggal diam. Kami berharap LAMR ikut menyuarakan aspirasi masyarakat dan petani kelapa yang hari ini sedang menghadapi keresahan akibat gejolak harga. Ini bukan hanya persoalan angka di tingkat jual beli, tetapi menyangkut martabat, keberlangsungan hidup, dan masa depan masyarakat petani kelapa,” ujar Purwanto.

Ia menilai, LAMR Kabupaten Inhil memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi salah satu elemen penting dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan Melayu di Riau, LAMR dinilai memiliki ruang untuk membangun komunikasi, merumuskan persoalan, serta mendorong lahirnya solusi yang berpihak kepada masyarakat.

Purwanto berharap LAMR tidak hanya hadir dalam ruang-ruang seremonial kebudayaan, tetapi juga mampu hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan yang menyentuh hajat hidup mereka.

“Kami percaya LAMR memiliki kapasitas untuk membawa persoalan ini ke ruang yang lebih luas. LAMR bukan hanya simbol adat, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk hadir ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan. Hari ini petani kelapa sedang menjerit. Maka suara mereka harus didengar,” tegasnya.

Lebih lanjut, Purwanto mendorong LAMR Inhil untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, dan seluruh pemangku kepentingan merumuskan langkah konkret dalam mengoptimalkan harga kelapa. Menurutnya, diperlukan mekanisme yang lebih adil dan berkelanjutan agar petani tidak selalu menjadi pihak yang paling rentan dalam rantai perdagangan komoditas kelapa.

Ia menekankan bahwa solusi terhadap persoalan harga kelapa tidak cukup hanya dengan melakukan pertemuan atau menyampaikan keluhan. Dibutuhkan formulasi kebijakan yang konkret, penguatan posisi tawar petani, transparansi tata niaga, serta sinergi seluruh pihak agar harga di tingkat petani dapat memberikan kepastian dan rasa keadilan.

“Jangan sampai petani hanya menjadi objek dalam tata niaga kelapa. Mereka harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan harga yang layak. Kami ingin ada langkah konkret, bukan sekadar wacana. LAMR kami harapkan dapat menjadi bagian dari proses merumuskan solusi tersebut,” ungkapnya.

Purwanto juga mengajak seluruh elemen masyarakat Inhil untuk tidak memandang persoalan harga kelapa sebagai persoalan kelompok tertentu. Sebab, kelapa merupakan salah satu komoditas penting yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat dan denyut perekonomian daerah.

“Ini adalah persoalan kita bersama. Ketika petani kelapa terpuruk, maka sesungguhnya ada bagian dari perekonomian masyarakat Inhil yang ikut terluka. Karena itu, kami berharap semua pihak, termasuk LAMR, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, berdiri bersama masyarakat untuk mencari jalan keluar yang nyata dan berkeadilan,” pungkas Purwanto.

Aliansi Masyarakat Sungai Buluh menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat dan petani kelapa serta mendorong adanya dialog dan langkah konkret dari seluruh pihak terkait demi terciptanya tata kelola dan harga kelapa yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.