Kilasriau.com – Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di dunia. Hamparan kebun kelapa yang membentang dari pesisir hingga kawasan rawa pernah menjadi sumber kehidupan utama masyarakat. Namun kini, kejayaan itu perlahan memudar.

Di balik besarnya potensi daerah tersebut, tersimpan persoalan yang semakin kompleks. Ribuan hektare kebun kelapa mengalami kerusakan akibat banjir dan genangan berkepanjangan. Kondisi itu diperparah dengan belum stabilnya harga komoditas kelapa yang dinilai belum mampu mengangkat kesejahteraan petani.

Akibatnya, roda perekonomian masyarakat terus melemah. Banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan, sementara kesempatan kerja semakin terbatas. Tidak sedikit warga akhirnya memilih meninggalkan kampung halaman untuk merantau ke berbagai daerah, bahkan hingga ke luar negeri, demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Di saat yang sama, harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Beban ekonomi masyarakat semakin berat, sedangkan kemampuan menghasilkan pendapatan justru semakin menurun.

Namun persoalan yang muncul tidak berhenti pada aspek ekonomi.

Hasil penelusuran media ini di sejumlah wilayah menunjukkan adanya fenomena yang mulai banyak dikeluhkan masyarakat, yakni semakin seringnya satwa liar memasuki kawasan permukiman.

Di Desa Tanjung Baru dan sejumlah desa di Kecamatan Tanah Merah, warga mengaku babi hutan kini hampir setiap waktu terlihat masuk ke lingkungan perkampungan. Bahkan, menurut pengakuan warga, tidak jarang babi hutan beristirahat di bawah rumah panggung milik warga.

Fenomena serupa juga mulai dirasakan masyarakat di wilayah lain. Monyet, babi hutan, buaya, hingga informasi mengenai kemunculan harimau disebut semakin sering terdengar dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Seorang warga yang ditemui media ini mengatakan kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan yang patut menjadi perhatian bersama.

"Kalau manusia mencari makan itu hal yang wajar. Tapi sekarang satwa liar juga turun mencari makan ke kawasan permukiman. Menurut kami, ini menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang sedang tidak baik dengan alam kita," ujarnya.

Keluhan serupa datang dari masyarakat Kecamatan Pulau Burung. Mereka mengaku intensitas kemunculan satwa liar meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut warga, kondisi tersebut bukan hanya berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, tetapi juga mengindikasikan adanya tekanan terhadap habitat alami satwa.

Sementara itu, warga Kecamatan Gaung menyampaikan bahwa buaya kini lebih sering terlihat di kawasan perairan yang biasa digunakan masyarakat untuk beraktivitas.

Ia menduga berkurangnya sumber makanan di habitat alami menjadi salah satu penyebab satwa tersebut semakin sering muncul di sekitar permukiman.

Dalam kesempatan itu, warga juga menyoroti dugaan masih adanya praktik penangkapan ikan menggunakan racun.

"Kalau memang masih ada yang mencari ikan memakai racun, bukan hanya ikan besar yang mati, tetapi anak-anak ikan juga ikut mati. Kalau kondisi seperti ini terus terjadi, ekosistem sungai akan rusak dan sumber makanan satwa maupun masyarakat akan semakin berkurang," ungkapnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan masyarakat yang memerlukan penelusuran lebih lanjut oleh instansi berwenang apabila ditemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, masyarakat juga mulai mempertanyakan arah kebijakan pembangunan lingkungan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan berbagai informasi yang dipublikasikan melalui sejumlah media, pemerintah menjalankan Program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) serta program rehabilitasi mangrove yang dikelola oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dengan nilai anggaran mencapai ratusan miliar rupiah di sejumlah wilayah Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Indragiri Hilir.

Program tersebut dinilai penting dalam menjaga kawasan pesisir dan ekosistem mangrove. Namun, sebagian masyarakat berharap perhatian yang sama juga diberikan terhadap penyelamatan kebun kelapa yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Bagi masyarakat, penyelamatan kebun kelapa bukan sekadar menjaga tanaman, melainkan mempertahankan sumber penghidupan ribuan keluarga yang bergantung pada sektor tersebut.

Melihat hal tersebut, Ketua Perwakilan Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan Hidup dan B3 Indonesia (AMPHIB) Kabupaten Indragiri Hilir, Muslimin, menilai persoalan yang terjadi saat ini tidak bisa dipandang sebagai masalah ekonomi semata.

Menurutnya, kerusakan kebun kelapa, semakin seringnya kemunculan satwa liar, hingga melemahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan rangkaian persoalan yang saling berkaitan dan membutuhkan penanganan secara terpadu.

"Kita tentu mendukung setiap program rehabilitasi lingkungan, termasuk mangrove. Tetapi pemerintah juga harus melihat kondisi ribuan hektare kebun kelapa masyarakat yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kehidupan warga. Jangan sampai kawasan pesisir diperbaiki, sementara kebun masyarakat yang menjadi penyangga ekonomi daerah justru terus mengalami kerusakan," tegas Muslimin.

Ia juga menekankan bahwa setiap anggaran pembangunan yang menggunakan uang negara harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, serta dapat diukur manfaatnya oleh masyarakat.

"Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana efektivitas setiap program yang menggunakan anggaran negara. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Menurut Muslimin, kondisi yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

"Ketika masyarakat kehilangan mata pencaharian dan satwa kehilangan habitatnya, maka yang sedang menghadapi ancaman bukan hanya lingkungan, tetapi masa depan Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan ini tidak semakin meluas," pungkasnya.

Hingga berita ini disusun, media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari instansi terkait mengenai kondisi kerusakan kebun kelapa, pelaksanaan program rehabilitasi mangrove, serta langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengantisipasi meningkatnya interaksi antara satwa liar dan masyarakat.