KilasRiau.com - Persoalan sampah di Kecamatan Kuantan Tengah kini telah melampaui batas kewajaran. Ia bukan lagi sekadar problem lingkungan, melainkan telah menjelma menjadi panggung politik—tempat sebagian pihak berlomba tampil paling lantang, namun minim solusi.

Pernyataan anggota DPRD Kuantan Singingi, Mairizaldi, yang mewacanakan pencopotan camat jika persoalan sampah tak segera tuntas, menjadi contoh nyata bagaimana tekanan politik kerap hadir lebih cepat daripada kerja sistematis.

Padahal, publik tidak lupa: persoalan sampah ini bukan lahir kemarin. Ia adalah akumulasi panjang dari pembiaran, lemahnya pengawasan, serta tidak optimalnya fungsi anggaran yang seharusnya dikawal oleh DPRD itu sendiri.

Di titik ini, kritik layak diarahkan balik: di mana peran legislatif ketika persoalan ini mulai membesar?

Fungsi pengawasan bukan dijalankan saat masalah sudah viral. Fungsi anggaran bukan sekadar disahkan di atas meja, tetapi harus dipastikan menjawab kebutuhan riil di lapangan—mulai dari armada pengangkut, tenaga kebersihan, hingga sistem pengelolaan yang terintegrasi di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

Menjadikan camat sebagai “titik tembak” justru menunjukkan cara berpikir yang sempit. Kecamatan Kuantan Tengah baru saja menerima limpahan kewenangan. Mereka sedang bekerja di fase awal—bahkan dalam kondisi serba terbatas—namun dituntut menyelesaikan persoalan yang sudah lama mengendap.
Ini bukan sekadar tidak adil. Ini berpotensi menjadi pengalihan tanggung jawab.

Menjelang Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Riau 2026 dan Festival Pacu Jalur, Kuantan Singingi memang butuh wajah bersih. Namun yang lebih penting adalah sistem yang bersih—dari kepentingan sesaat, dari manuver politik, dan dari kebiasaan saling menyalahkan.

Jika DPRD ingin dihormati sebagai lembaga pengawas, maka yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan keras, melainkan keberanian untuk mengevaluasi diri sendiri: apakah fungsi mereka sudah berjalan maksimal?

Sebab publik kini semakin cerdas. Mereka bisa membedakan mana kerja nyata, dan mana sekadar suara yang mencari gema.

Jika gunung sampah ini terus dijadikan panggung, maka yang sedang dipertontonkan bukanlah solusi—melainkan kegagalan kolektif yang dibungkus dalam drama politik.

Dan ketika itu terjadi, satu hal yang pasti: rakyat tidak lagi percaya pada siapa yang paling keras berbicara, tetapi pada siapa yang benar-benar bekerja.*(ald)