Kilasriau.com, Lhokseumawe — Penguatan sinergi antar unit Kementerian Keuangan di daerah dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong UMKM naik kelas dan berorientasi ekspor. 

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Joint Programme, Pengembangan UMKM, dan Sinergi Kemenkeu Satu yang digelar di Lhokseumawe, Kamis (16/4/2026).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh yang juga Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, M. Rizki Baidillah, menegaskan bahwa sinergi antarunit tidak boleh berhenti pada kegiatan koordinatif semata, tetapi harus diarahkan menjadi sistem yang terintegrasi dan berdampak nyata.

“Sinergi ini harus kita dorong menjadi sebuah sistem yang terintegrasi, terukur, dan menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan ekspor UMKM serta penerimaan negara,” ujar Rizki.

Menurut Rizki, penguatan basis data menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem UMKM yang sehat dan berkelanjutan. Pemanfaatan NPWP sebagai instrumen integrasi lintas unit, termasuk dengan Direktorat Jenderal Pajak, dinilai penting untuk memastikan profiling UMKM dilakukan secara lebih akurat.

“Data menjadi kunci. Dengan data yang kuat, kita bisa melihat UMKM tidak hanya dari kesiapan ekspor, tetapi juga dari kepatuhan fiskalnya,” katanya.

Rizki juga menyoroti bahwa tantangan UMKM tidak hanya terbatas pada pemasaran, tetapi juga mencakup kapasitas produksi dan pemanfaatan pembiayaan. Menurutnya, ketersediaan pembiayaan saat ini relatif memadai, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

“Pilihan pembiayaan sebenarnya sudah cukup banyak. Tantangannya adalah bagaimana memastikan pembiayaan tersebut benar-benar produktif dan tidak berujung pada kredit macet,” ujarnya.

Selain itu, persoalan logistik masih menjadi hambatan utama, terutama belum terintegrasinya angkutan darat dan laut dalam skema multimoda yang diharapkan mampu memperlancar distribusi barang.

“Konsep multimoda sudah didorong, tetapi implementasinya masih terkendala integrasi. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Rizki juga menegaskan bahwa seluruh upaya mendorong UMKM harus tetap berada dalam koridor hukum dan regulasi yang berlaku.

“Kita tidak boleh mengabaikan aspek perizinan. Niat baik membantu UMKM harus tetap berjalan dalam kerangka hukum yang jelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rizki menambahkan bahwa akses pasar menjadi tantangan krusial yang perlu dijawab secara bersama, termasuk melalui penguatan konektivitas dengan offtaker atau penampung besar.

“Kalau pasar sudah jelas, UMKM akan lebih percaya diri meningkatkan kapasitas produksinya. Ini yang harus kita dorong bersama,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Bambang Sutarjo, menyampaikan bahwa potensi UMKM di wilayah Lhokseumawe dan sekitarnya sebenarnya sangat besar, namun belum diikuti dengan kontribusi optimal terhadap ekspor.

Menurut Bambang, kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi ekspor UMKM, pembinaan yang masih berjalan parsial antar instansi, serta belum terintegrasinya data UMKM lintas unit.

“Selama ini tantangan utama adalah pembinaan yang belum terorkestrasi. Ini yang coba kita jawab melalui penguatan sinergi Kemenkeu Satu,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Bea Cukai Lhokseumawe kini memperkuat perannya sebagai trade facilitator melalui pendekatan Agen Fasilitas Kepabeanan, yang dilakukan secara bertahap mulai dari profiling, klasterisasi berdasarkan kesiapan ekspor, pembinaan teknis, hingga monitoring berkelanjutan.

Selain itu, pihaknya juga mendorong pembentukan ekosistem yang lebih terstruktur melalui One Data UMKM, Joint Klinik Ekspor, serta penyusunan UMKM Export Pipeline dari hulu hingga hilir.

“Tujuannya agar intervensi tidak lagi sporadis, tetapi berbasis data dan berdampak nyata. Kita ingin lebih banyak UMKM yang benar-benar siap ekspor,” kata Bambang.

Melalui forum ini, Kemenkeu Satu Lhokseumawe diharapkan mampu membangun model sinergi yang lebih konkret dan berkelanjutan, tidak hanya pada level koordinasi, tetapi juga implementasi program yang memberikan dampak langsung bagi perekonomian daerah.