KUANTAN SINGINGI (KilasRiau.com) – Skandal dugaan pengabaian hak pekerja kembali mencuat di Kabupaten Kuantan Singingi. Seorang warga, Riki Chandra, melontarkan kritik pedas yang kini viral di media sosial: pekerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diduga dipecat, namun haknya belum juga dibayarkan. Senin (13/4/2026).

“Sudah dipecat, hak belum dibayar. Di mana hati nurani kalian?” tulisnya lantang.

Pernyataan itu bukan sekadar keluhan—ini tamparan keras bagi para pejabat yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawabnya terhadap pekerja lapangan.

Riki menggambarkan ironi yang menyesakkan. Para pekerja kebersihan, yang menjadi tulang punggung wajah kota, harus berjibaku sejak selepas subuh. Menyapu jalanan di tengah hujan dan panas, demi menjaga kebersihan daerah yang saat itu mungkin para pejabat masih terlelap.

Namun di sisi lain, para pejabat justru disebut menikmati kenyamanan fasilitas negara tanpa peduli jeritan bawahannya.

“Tanpa mereka, Kuansing akan tenggelam dalam sampah. Jangan mimpi meraih Adipura kalau nasib mereka saja diabaikan,” tegasnya.

Tak berhenti di situ, sorotan tajam juga diarahkan ke DPRD Kuansing. Lembaga yang seharusnya menjadi pengawas justru dituding bungkam dan terkesan hanya jadi penonton.

“Jangan tunduk pada kekuasaan! Gunakan fungsi pengawasan. Panggil pihak terkait dan korban!” seru Riki.

Desakan ini menegaskan bahwa publik mulai kehilangan kesabaran terhadap sikap diam para wakil rakyat.

Dalam unggahan yang beredar, turut disertakan bukti ungkapan yang diduga berasal dari pekerja DLH. Isinya memilukan—gaji disebut tidak dibayarkan selama berbulan-bulan, bahkan sejak akhir tahun lalu.

“Kami sudah lelah, kami butuh makan. Kapan gaji kami dibayar?” tulis salah satu pekerja.

Jeritan ini memperlihatkan sisi lain yang jarang terlihat: mereka yang menjaga kebersihan kota justru hidup dalam ketidakpastian.

Gelombang kritik ini juga menyeret aparat penegak hukum. Publik mendesak agar dugaan pelanggaran, termasuk kemungkinan penyimpangan anggaran, diusut tanpa kompromi.

“Jangan diam. Kalian digaji oleh rakyat. Bela rakyat!” tegas Riki dalam pernyataannya.

Hingga kini, pihak DLH Kuantan Singingi masih bungkam seolah enggan memberikan klarifikasi resmi. Diamnya instansi terkait justru memicu spekulasi dan memperbesar kemarahan publik.

Kasus ini bukan lagi sekadar persoalan administratif—ini menyangkut keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.

Jika benar pekerja telah dipecat tanpa diberikan haknya, maka ini bukan hanya pelanggaran—ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap mereka yang selama ini bekerja dalam diam menjaga wajah daerah.

Publik kini menunggu: akan ada solusi, atau justru skandal ini dibiarkan mengendap?*(ald)