Di Antara Barisan dan Harapan: Ketika Disiplin Diuji di Meja Musrenbang
 

TELUK KUANTAN (KilasRiau.com) - Pagi itu, halaman Kantor Kelurahan Pasar Taluk menjadi panggung sunyi tempat disiplin diuji. Barisan aparatur berdiri rapi, seperti jeda sejenak sebelum kerja dimulai. Camat Kuantan Tengah, Eka Putra, S.Sos., M.Si, memimpin apel bukan hanya dengan aba-aba, tetapi dengan pesan tentang tanggung jawab—bahwa negara hadir pertama kali lewat sikap para pelayannya. Senin (26/1/2026).

Apel usai, namun pekerjaan belum selesai. Dari halaman yang tertib, langkah berlanjut ke ruang musyawarah di Kelurahan Sungai Jering. Di sanalah harapan warga ditata dalam kata-kata, dicatat dalam lembar usulan, dan diuji oleh satu pertanyaan lama: apakah semua ini akan tinggal sebagai arsip, atau tumbuh menjadi kenyataan?

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan itu dipimpin Lurah Sungai Jering, Ida Najmi, S.Sos. Ruangan diisi bukan sekadar kursi dan meja, tetapi suara—dari perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, hingga warga yang membawa cerita tentang jalan yang retak, fasilitas yang menua, dan kehidupan yang menunggu perhatian.

Dalam sambutannya, Ida Najmi menyadari bahwa Musrenbang bukan panggung janji, melainkan ruang pertanggungjawaban.

“Musrenbang ini menjadi wadah bagi masyarakat Sungai Jering untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka. Seluruh usulan akan kami catat dan perjuangkan sesuai skala prioritas serta kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.

Kata dicatat menjadi penting, namun warga tahu, mencatat bukanlah akhir. Catatan harus bergerak—naik tingkat, menembus rapat, dan bertahan dari seleksi anggaran yang kerap mengikis harapan.

Camat Kuantan Tengah, Eka Putra, mengingatkan hal itu dengan bahasa yang tenang, namun bermakna.

“Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi ruang bersama untuk menentukan arah pembangunan. Aspirasi masyarakat harus dikawal agar tidak berhenti di atas kertas,” tegasnya.

Kalimat itu menggantung di udara, seperti janji yang menuntut pembuktian. Sebab kertas, sebagaimana warga pahami, sering kali lebih sabar menunggu daripada manusia yang hidup berdampingan dengan lubang jalan dan fasilitas yang terkadang belum kunjung diperbaiki.

Satu suara warga kemudian mengisi ruang itu, jujur dan tanpa bunga bahasa.

“Kami berharap usulan hari ini tidak hanya dicatat, tetapi direalisasikan. Infrastruktur lingkungan sudah lama menjadi kebutuhan warga,” ujar Pahlis Depantoni dengan nada yang lebih dekat pada harapan ketimbang tuntutan.

Pahlis Depantoni mungkin hanya satu nama, tetapi suaranya memuat kegelisahan banyak orang. Mereka tidak menuntut kemewahan—hanya kehadiran negara yang konsisten, dari rencana hingga pelaksanaan.

Dari apel pagi hingga meja Musrenbang, hari itu memperlihatkan dua wajah pemerintahan: yang satu rapi dalam barisan, yang lain diuji dalam realisasi. Disiplin tanpa tindak lanjut hanyalah kebiasaan, sementara perencanaan tanpa pelaksanaan adalah cerita yang berulang.

Kini, warga Sungai Jering menunggu dengan cara yang paling dewasa: berharap sambil mengingatkan.

Sebab mereka percaya, pembangunan bukan diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari sejauh mana janji sanggup berjalan kaki menyusuri lingkungan mereka—pelan, nyata, dan dapat dirasakan.*(ald)