Kilasriau.com - Ketua Asosiasi Wartawan Internasional DPC Inhil, Muhammad berikan ultimatum keras ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Inhil terkait dengan arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Dimana diketahui APBD belum juga disahkan meskipun terhitung tahun 2026 bulan Januari sudah berjalan. 

Dari informasi yang beredar, faktor membuat lambannya pengesahan tersebut dilatarbelakangi tarik menariknya kepentingan dua kubu antara DPRD dan Pemda Inhil terkhusus pada plot anggaran Universal Health Coverage (UHC) Badan Pelayanan Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.

Permasalahan yang muncul ini menjadi perhatian publik, dan sudah banyak organisasi memberikan komentar termasuk juga organisasi Aswin DPC Inhil ikut memberikan pernyataan.

Dalam wawancara, Muhammad langsung tanpa gas terhadap dua lembaga tersebut agar tetap konsisten berada garis kepentingan masyarakat banyak.

Katanya, DPRD dan Pemda Inhil tidak boleh menanamkan ego pribadi sehingga mengorbankan kepentingan orang banyak.

"Kalian mau anggarkan bangun apapun kami tak peduli, tapi perlu digarisbawahi, penuhi dulu hak masyarakat orang banyak yakni jaminan kesehatan dalam tanda kutip UHC BPJS Kesehatan menjadi harga mati. Anggarkan itu dulu baru yang lain," ujarnya.

Maka dari itu, tambahnya, jika tidak ada anggaran UHC tersebut lebih baik jangan disahkan sama sekali APBD Tahun 2026. 

"Kalau hak orang tak mampu ditiadakan sementara pembangunan proyek lancar artinya kalian cuma cari bisnis, lebih baik tak usah disahkan sekalian APBD 2026," tegasnya.

Menurut Muhammad , jika Pemda dan DPRD Inhil masih juga ngeyel dalam hal ini, jangan salahkan jika kemarahan publik bisa berpotensi seperti kejadian di negara Nepal.

"Sekarang bukan lagi arogansi yang dikedepankan, tapi kita  mengutamakan diplomasi. Namun jika kalian selalu memakai pola arogansi, jangan salahkan publik yang melampiaskan puncak kemarahannya seperti kejadian di negara Nepal," tutupnya.