JAKARTA (KilasRiau.com) – Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar operasi pasar dilakukan secara berkelanjutan, Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP) melalui Perum Bulog akan terus digencarkan hingga awal tahun depan.

Menurut Amran, keberlanjutan operasi pasar tersebut sangat memungkinkan karena alokasi program SPHP untuk sisa tahun ini masih tersedia lebih dari 1 juta ton.

“Kita tidak boleh puas. Bapak Presiden perintahkan operasi pasar terus-menerus. Alokasi stok kita masih ada 1 juta ton lebih untuk SPHP beras. Ini operasi pasar sampai Januari–Februari 2026. Yang penting sekarang kita jalan terus,” kata Andi Amran Sulaiman, Mentan/Kepala Bapanas.
 

Beras SPHP Dijual di Bawah HET

Berdasarkan laporan realisasi penjualan beras SPHP per 19 Oktober 2025, dari total target tahunan 1,5 juta ton, sekitar 492,9 ribu ton telah tersalurkan ke masyarakat. Beras SPHP dijual dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium.

Saat ini, masyarakat semakin mudah menemukan beras SPHP baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Penyaluran melalui pasar tradisional tercatat mencapai 51,8 ribu ton, sementara melalui ritel modern sebanyak 17,3 ribu ton.

Amran menegaskan, penerapan HET merupakan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Selain HET, pemerintah juga menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

“HET itu tujuannya menjaga petani tetap untung dan konsumen juga tersenyum. Dua-duanya kita jaga,” ujarnya.

“Ayam, telur, bawang merah sudah kita ekspor. Insya Allah nanti beras, jagung, dan kedelai menyusul.”
 

GPM Tembus 10 Ribu Kali, Pemerintah Konsisten Jaga Inflasi Pangan

Selain program SPHP, pemerintah juga terus memperkuat Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai bentuk operasi pasar lainnya. Hingga 17 Oktober 2025, pelaksanaan GPM telah mencapai 10.212 kali, tersebar di 37 provinsi dan 375 kabupaten/kota.

Program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Pelaksanaan GPM melibatkan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, asosiasi petani, hingga pelaku usaha pangan.
 

Frekuensi GPM Naik Drastis

Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 realisasi GPM hanya 9.547 kali, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya — 1.626 kali di 2023 dan 442 kali di 2022.

Peningkatan signifikan ini berdampak positif terhadap pengendalian inflasi, khususnya inflasi komponen harga bergejolak (volatile food). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan year to date 2025 tercatat sebesar 3,32 persen, masih dalam kisaran target 3–5 persen yang ditetapkan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kemenko Perekonomian pada 31 Januari 2025 lalu.

Sebagai perbandingan, inflasi pangan tahun berjalan pada 2022 dan 2023 masing-masing mencapai 5,61 persen dan 6,73 persen, sementara pada 2024 turun signifikan menjadi 0,12 persen.*(ald)