KILASRIAU.com, JAKARTA - Program Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan memasuki dekade pertamanya pada tahun 2025 setelah diresmikan Presiden RI periode 2014-2024, Joko Widodo pada 1 Juli 2015 lalu. Program ini telah menorehkan capaian signifikan, namun juga menghadapi tantangan untuk masa mendatang.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro mengungkapkan bahwa dalam 10 terakhir, program JP telah menjangkau 14 juta peserta. Hak itu, berbeda dengan Jaminan Hari Tua yang memiliki 19 juta peserta, program Jaminan Pensiun masih memiliki celah.

"Belum semua peserta Jaminan Hari Tua turut serta dalam Jaminan Pensiun. Ini menjadi fokus perhatian kami untuk dicarikan solusinya," ujar Pramudya.

Selama satu dekade, program ini telah menyalurkan manfaat kepada 180.000 penerima pensiun berkala. Meskipun ada pula penerima manfaat sekaligus (lumpsum) karena tidak memenuhi kriteria pensiun berkala.

"Kami memproyeksikan peningkatan signifikan penerima manfaat pensiun di tahun 2030 dan seterusnya. Saat ini, mayoritas penerima manfaat adalah para survivor, janda, duda, anak dan orang tua," terang Pramudya.

Pramudya menegaskan bahwa peran penting JP BPJS Ketenagakerjaan sebagai pilar sistem jaminan sosial yang komprehensif. Ia mencatat kemajuan pesat dalam berbagai aspek, termasuk perbaikan kelembagaan, peningkatan jumlah peserta, dan peningkatan layanan.

Pramudya juga mengingat proyeksi awal yang hanya memperkirakan 600.000 peserta pada akhir tahun 2015, namun realisasinya jauh melampaui ekspektasi dengan hampir 7 juta pendaftar.

"Ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap program ini," kata Pramudya.

Meskipun demikian, Pramudya mengakui masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) dan tantangan yang harus dihadapi. "Namun, pencapaian satu dekade Jaminan Pensiun patut disyukuri, mengingat pertumbuhan jumlah peserta yang signifikan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota, Hendrayanto menyampaikan, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan pensiun terus meningkat secara signifikan. Pihaknya juga terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi lebih intensif agar jangkauan program ini semakin luas.

"Kami harus memastikan keberlanjutan program ini dan memastikan setiap peserta mendapatkan manfaat yang optimal," ungkap Hendra.

Ia juga menekankan pentingnya sinergitas dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tersebut. "Kolaborasi dan sinergitas harus terus dibangun dalam pelaksanaan program ini," tutur Hendra.(yan)