KILASRIAU.com – Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Junaidy Ismail, mengikuti video conference (vidcon) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengendalian inflasi daerah dan penguatan ekonomi halal, Senin 11 Agustus 2025. 

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Vidcon Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Pers) Inhil, dan diikuti oleh pihak terkait.

Dalam paparan Kemendagri, Indonesia disebut sebagai pasar makanan dan minuman halal terbesar di dunia dengan nilai konsumsi mencapai USD 149,8 miliar pada 2022. Namun, dari sisi ekspor makanan halal ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia masih berada di posisi ke-6 dengan nilai USD 13,38 juta, tertinggal dari Brasil, India, Amerika Serikat, dan Rusia.

Data juga menunjukkan, hingga 27 Februari 2025 terdapat 4.763.273 produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Lima provinsi dengan pelaku usaha bersertifikat halal terbanyak adalah Jawa Barat (405.408), Jawa Tengah (305.324), Jawa Timur (277.296), Lampung (88.671), dan Banten (63.356). Sementara itu, provinsi dengan jumlah pelaku usaha bersertifikat halal paling sedikit adalah Maluku (1.257), Kalimantan Utara (1.306), Maluku Utara (1.331), Papua Barat (1.567), dan Papua (1.708).

Dalam mendukung layanan sertifikasi halal, telah terbentuk 66 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 776 Auditor Halal, 71.133 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), 221 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan 4.146 Penyelia Halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus melakukan perbaikan infrastruktur layanan dengan memperbanyak LPH, LP3H, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat.