KILASRIAU.com - Luas perkebunan di Riau pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 3,4 juta hektar, dengan sebagian besar didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Oleh karenanya, berdasarkan hal ini, menurut Musliadi tim koalisi Pemenangan Wahid, sudah semestinya Pemprov Riau melalui OPD nya memikirkan unit usaha pembentukkan BUMD yang baru, dan bergerak di sektor perkebunan khususnya Sawit.

Demikian diungkapkannya saat diskusi ringan bersama sejumlah media di Pekanbaru, Senin (14/6).

   “Kita memiliki potensi perkebunan, dan produk unggulannya adalah sawit, sudah semestinya Pemprov Riau memikirkan potensi ini, agar peluang dan kesempatan kita untuk menggenjot PAD lebih maksimal. Sebuah badan usaha milik daerah, yang benar benar memikirkan tata niaga sawit, bukan hanya CPO tetapi juga menganalisis pendapatan dari produk-produk turunanya,”Ucap Pria  yang lebih familiar dikenal dengan panggilan “Cak Mus” di lingkungan PKB Riau.

DItambahkannya, faktanya memang kondisi hari ini banyak kebun sawit yang berada di kawasan hutan, baik itu dikelolah oleh koperasi,  perorangan dan perusahaan yang sebagian sudah terdata oleh tim Penertipan Kawasan Hutan (PKH).

“Disatu sisi kita bersyukur, ada langkah preventif oleh Negara, sehingga di tertibkan, dan kalangan Corporasi pun tidak asal asalan dalam menggarap potensi daerah kita. Kita ingin, hasil bumi ini, juga memberikan dampak bagi daerah kita, khususnya masyarakat Riau. Kita bisa melihat contoh,  PT, Duta palma group,anak perusahaannya PT,Cerenti Subur,Pt. wana jingga timur,Koperasi soko jati,koperasi guna karya,Sebagian wilayah PT.TBS,PTP lima. Ini kan contoh contoh corporasi yang tidak memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat, hanya untuk keuntungan pihak swasta sahaja,”Ucap Cak MUs.

Terkhusus untuk Tim PKH yang sudah bekerja,  Kami ucapakan terimakasih, namun demikian Apa yang kemudian jadi tindak lanjutnya perlu dikawal.

  “ Kebun yang di pasang plang oleh tim PKH hendaknya perlu skema pengelolaan. Contohnya kebun sawit yg sudah berproduksi, namun belum tersentuh oleh tim PKH dilapangan perlu tindakkan ,saya menyarakan agar Pak Gubernur Wahid membentuk tim verifikasi Kebun sawit yang berada dalam kawasan Hutan, hasil verifikasi itulah nanti akan dicarikan solusinya,  agar ada tidakkan pengelolaan yang sinergis yang nantinya disambut oleh BUMD yang dibentuk oleh Pemprov Riau, sehingga ada dampaknya terhadap pendapatan daerah dan pembangunan daerah, yang lebih berorinetasi kepada kepentingan masyarakat,”Ucap Musliadi.

Evaluasi BUMD Pangan Bertuah

   Pada kesempatan yang sama, Cak mUs juga mengkritisi hadirnya BUMD pangan bertuah, yang dianggap belum mewakili kebutuhan masyarakat Riau.

  "Saya heran, apa tidak ada keseriusan pejabat di Pemprov ini, sehingga ketika melakukan kajian FS sebelum mendirikan BUMD, ada berdampak atau tidak terhadap kepentingan publik. Hadirnya BUMD pangan bertuah, yg infonya adalah anak perusahaan Riau Petrolium, saya nilai tidak tepat. Ibarahnya hanya perusahaan cangkang sahaja,'ucap Musliadi tegas.

   Bahkan dengan hadirnya unit usaha Toko Pangan, yang baru sahaja di launching, hanya bentuk dari menghamburkan APBD, tidak menyelesaikan masyarakat, justru membebankan APBD.

  "Ketika bumd itu membuka toko, dia memikirkan tidak, bagaimana beban gaji staf nya, justru hanya akan memberatkan PAD. Hadirnya BUMD hendaknya memberikan dampak, bukan beban. Fokus usahanya pun tidak jelas, tidak fokus, hanya seremonial sahaja. Tidak menunjukkan spirit anak muda, yang di mulai dari hal hal kreatif,"Ucap Cak Mus.