Mahatir: Tidak Ada Negara yang Berhak Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
KILASRIAU.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad buka suara tentang langkah pemerintah Australia yang mengeluarkan pernyataan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Mahathir, pada Minggu (16/12/2018), mengatakan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia yang berhak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Yerusalem harus tetap seperti sekarang dan bukan ibu kota Israel," kata Mahathir, di sela acara di Bangkok.
- Sudah 12 Jam Lebih Sumut Blackout, Bukti GM PLN UID Sumut Tidak Bisa Bekerja
- Blackout Berulang Sejak 2024 Bentuk Kejahatan Kemanusiaan, Pecat dan Tangkap Dirut PLN Darmawan Prasodjo!
- Kemnaker—Unpad Bangun Sinergi Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan
- PMT Layani Pelayaran Langsung Perdana CMA CGM dari Kuala Tanjung ke China Selatan
- Harga Pinang Muda Tembus Rp10 Ribu per Kilo, Harapan Baru Petani Inhil Mulai Bangkit
"Yerusalem selalu berada di bawah Palestina, lalu mengapa mereka mengambil inisiatif untuk membagi Yerusalem... Mereka tidak memiliki hak," lanjut Mahathir.
Sebelumnya, pada Sabtu (15/12/2018), Pemerintah Australia mengeluarkan pernyataan yang mengakui kota Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Melalui Perrdana Menteri Australia Scott Morrison, Canberra mengumumkan pergeseran kebijakan luar negerinya sebagai keputusan yang berimbang dan terukur.
"Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat, yang menjadi pusat pemerintahan Knesset (Parlemen Israel) dan banyak lembaga pemerintahan, adalah ibu kota Israel," katanya dalam sebuah pidato di Sydney.
Sedangkan terkait solusi dua negara, pemerintah Australia juga memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina bagi negara masa depan mereka dengan ibu kota di Yerusalem Timur.
Sementara, pengumuman itu juga disambut dengan kritik dari Israel yang menyebut Australia telah melakukan kesalahan dalam penyampaian kabar baik itu.
"Dengan menyesal, dalam kabar positif ini mereka melakukan sebuah kesalahan," kata Tzachi Hanegbi, menteri Israel untuk kerja sama regional.
"Tidak ada pembagian antara timur dan barat kota di Yerusalem. Yerusalem adalah satu kesatuan, bersatu," lanjutnya.
"Kendali Israel terhadapnya adalah abadi. Kedaulatan kami tidak akan dipartisi atau dirusak. Kami berharap Australia segera menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan yang dibuatnya," tambah Hanegbi.
Kritik juga datang dari Otoritas Palestina yang menyebut pemerintah Australia telah bertindak picik.
"Seluruh Yerusalem tetap menjadi masalah status akhir untuk negosiasi, sedangkan Yerusalem Timur, di bawah hukum internasional, merupakan bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki," kata Kepala Negosiasi Palestina, Saeb Erekat.
Sebelum Australia, negara lain seperti Guatemala dan Paraguay juga telah mengumumkan pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel, mengikuti jejak Amerika Serikat.
Namun, Paraguay mencabut keputusan tersebut setelah terjadi perubahan kepemimpinan.

Tulis Komentar