Kilasriau.com - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) kabupaten Inhil menggelar Bimbingan teknis perlindungan dan pencegahan konflik antara manusia dan satwa liar di kabupaten Inhil, Kamis (27/10/22).

Penyelenggaraan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Optimalisasi Tanggap Darurat Non Kebakaran melalui program "TAS TIARA" (Komunitas Tindakan Antisipasi Satwa Liar) yang dilaksanakan pada 28 September 2022 lalu.

Kepala DPKP Inhil Drs H Eddiwan yang diwakili Muhamad Ridwan kepala bidang penyelamatan dan penanganan kebakaran DPKP Inhil mengatakan bahwa pada hari ini merupakan tindak lajut dari kegiatan pada bulan sebelumnya yang mana melaksanakan Rapat Koordinasi Optimalisasi Tanggap Darurat Non Kebakaran melalui program "Tas TIARA"

"Maka dari itu, hari ini kita melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

1. Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pencegahan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Serah Terima Satwa Liar (Buaya) Antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir dengan BBKSDA Prov. Riau di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir; dan
3. Demonstrasi Mengatasi Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir," ucapnya.

Lebih lanjut, Ridwan berharap peserta yang hadir pada kegiatan ini benar-benar dapat memahami apa yang disampaikan oleh narasumber nantinya. Tujuannya sudah pasti agar peserta dapat mengimplementasikan nya  saat berada dilapangan.

"Semoga penyelenggaraan ini berjalan lancar dan peserta dapat memahami materi yang disampaikan oleh narasumber agar kedepannya permasalahan konflik antara manusia dan satwa liar dapat benar-benar teratasi," imbuhnya.

Sementara itu, wakil Bupati Inhil H. Samsudin Uty mengatakan bahwa konflik antara manusia dan satuan liar yang terjadi cenderung meningkat akhir-akhir ini. Untuk itu, Konflik manusia dan satwa liar merupakan permasalahan kompleks karena bukan hanya berhubungan dengan keselamatan manusia tetapi juga satwa itu sendiri. Konflik yang terjadi seharusnya mendorong pemerintah dan para pihak terkait lebih bijaksana dalam memahami kehidupan satwa liar sehingga tindakan penanganan dan pencegahan dapat lebih optimal berdasarkan akar permasalahan konflik tersebut.

"Alhamdulillah Pemkab melalui  DPKP Inhil dalam pencapaian mutu layanan sesuai standar pelayanan minimal hal yang dilakukan adalah quick responsei tanggap cepat response time raitel waktu tanggap, weight offack/bobot serangan dan unprotected area/ daerah yang tidak terlindungi. Tanggapan dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat menjadi bagian tugas tersendiri yang bersifat darurat pada kondisi membahayakan manusia dan dilaksanakan dengan cepat sebelum jatuhnya korban dan kerugian harta benda serta dampaknya ikut berupa terjadinya kerusakan lingkungan berakibat permasalahan tersebut," kata Wabub Inhil Samsudin Uty.

Disisi lain Wabub Inhil Samsudin Uty menuturkan bahwa antisipasi harus dilakukan sejak dini dan mampu mendeteksi awal kondisi darurat. Sebab, persoalan ini dapat saja terjadi tanpa mengenal waktu tempat terjadi sering tidak pernah terduga. Sementara pertolongan di butuhkan segera dan cepat untuk meminimalisir segala bentuk kejadian dengan kondisi wilayah dan medan yang penuh tantangan dan memiliki risiko yang tinggi.

Untuk itu, pada hari ini dilaksanakan bimbingan teknis perlindungan dan pencegahan konflik antara manusia dan satwa liar di kabupaten Indra Hilir maksud dan tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada komunitas tindak antisipasi satwa liar dalam perlindungan dan pencegahan terhadap konflik antara manusia dan satwa liar, Meningkatkan kapasitas personil komunitas tindakan antisipasi satwa liar dalam melakukan memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, Mewujudkan misi pembangunan daerah bupati dan wakil bupati indragi Hilir2018 sampai dengan 2023 yaitu misi ke-6 mantapkan keamanan ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial.

"Oleh karena itu pentingnya bimbingan teknis ini maka saya meminta kepada para peserta agar dapat mengikuti bintek ini dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan adanya bintek ini akan mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat terhadap konflik antara manusia dan satwa liar serta memberikan pelayanan denganDengan berorientasi pada pelayanan dasar yakni percepatan mutu pelayanan sesuai standar pelayanan minimal," imbuhnya.

Perlu di ketahui kasus tanggap darurat non kebakaran data perbandingan tahun 2021 terjadi 112 kasus dan konflik manusia dan satwa liar (buaya) tahun 2021 5 kasus. Di tahun 2022 sampai bulan september 151 kasus, 6 kasus konflik manusia dan satwa liar (buaya),  dan ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Terjadinya peningkatan signifikan evaluasi dan Penyelamatan yang dilakukan DPKP Inhil. Dari grafik perbandingan evaluasi dan Penyelamatan yang sudah dilakukan dari tahun 2021 - bulan September 2022 25,83%.

Ditempat yang sama, Kepala BKSDA Provinsi Riau melalui Kasi Wilayah I Balai Besar BKSDA Provinsi Riau Sugito mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan pada bulan yang lalu

"Jadi pada hari ini kami memberikan pemahaman dan pembekalan kepada tim yang nantinya akan bergerak dilapangan serta bersama-sama dengan pihak DPKP Inhil," ucapnya.

Terakhir Ia berharap dengan pelaksanaan ini bisa mengatasi serta mengurangi konflik manusia dengan satwa liar. Karena diketahui bahwa pengerjaan ini tidak bisa dilakukan sendiri butuh kerja sama seluruh pihak baik pemerintah dan masyarakat.

"Dengan terlaksananya tim ini kita bisa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar ini bisa dilaksanakan secara maksimal dalam pencegahan dan penanganan. Harapannya seperti yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. intinnya upaya upaya Pencegahan dan penanganan Konflik antara manusia derita Satwa Liar dapat teratasi," harapnya.

Pelaksanaan diikuti Kepala BKSDA Provinsi Riau, Kepala BKSDA bidang wilayah I Rengat Kabupaten Inhu, Kepala Dinas DLHK Kabupaten Inhil, kepala dinas Sosial, Keban BPBD Inhil, dan tokoh masyarakat dari 6 desa yaitu desa Sialang Panjang, Takulai Bugis, Sungai Ara, Sungai Piyai, Pulau Indah.**